Komisi IV DPR Pertanyakan Usulan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Penanganan PMK Tim kesehatan hewan di Kabupaten Bangka melakukan pengawasan sapi suspek PMK (ANTARA/Kasmono)

MerahPutih.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertanian tahun 2023, Senin (13/6).

Dalam raker tersebut, Ketua Komisi IV DPR, Sudin mempertanyakan usulan penambahan anggaran yang pernah disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga

Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Serius Atasi Wabah PMK

Pasalnya, hingga saat ini belum tergambarkan secara rinci kegiatan dan program Kementerian Pertanian, salah satunya tambahan anggaran untuk penanganan penyakit mulut dan kaki (PMK).

"Waktu lalu teman-teman ada yang usul tambahan untuk penanganan PMK Rp 2 triliun, tapi saya dengan pimpinan lain saya tolak," kata Sudin.

Baca Juga

Cegah Wabah PMK, Pemprov DKI Setop Menerima Hewan Kurban Mulai 24 Juni

Sudin menegaskan, berapa pun anggaran yang diajukan dalam rangka penanganan PMK akan disetujui oleh DPR.

"Jangankan Rp 2 triliun, Rp 4 triliun kami setujui, Rp 10 triliun kami setujui. Tapi dengan catatan harus ada rinciannya,” tegas dia.

Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, dengan catatan rincian program dan kegiatan telah disusun Kementan secara detail.

"Jangan tiba-tiba penambahan PMK Rp 2 triliun. Enak benar kami memberikan cek kosong kepada pemerintah. Karena kalau terjadi apa-apa kami berlima pimpinan yang kena masalah," pungkas Sudin. (Pon)

Baca Juga

Fatwa MUI tentang Hukum Hewan Kurban saat Wabah PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Terus Naik, Wagub DKI Imbau Perayaan Imlek Dilaksanakan Sederhana
Indonesia
COVID-19 Terus Naik, Wagub DKI Imbau Perayaan Imlek Dilaksanakan Sederhana

Selasa, 1 Februari 2021 besok, warga etnis Tionghoa akan merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573.

Atraksi Keberagaman Indonesia Meriahkan Makan Malam Delegasi KTT G20  
Indonesia
Atraksi Keberagaman Indonesia Meriahkan Makan Malam Delegasi KTT G20  

Para delegasi KTT G20 mendapat sajian yang unik saat makan malam.

Anies Bebaskan PBB yang Lahannya Dimanfaatkan untuk Pertanian
Indonesia
Anies Bebaskan PBB yang Lahannya Dimanfaatkan untuk Pertanian

DKI Jakarta membebaskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan ibu kota yang dimanfaatkan atau dikelola menjadi lahan pertanian.

Sambil Menangis, Vera Ceritakan Komunikasi Terakhirnya dengan Brigadir J
Indonesia
Sambil Menangis, Vera Ceritakan Komunikasi Terakhirnya dengan Brigadir J

Vera menangis saat menceritakan komunikasi terakhirnya dengan Brigadir J.

DPR Desak Satgas yang Dibentuk Pemerintah Tuntaskan Masalah Kebocoran Data
Indonesia
DPR Desak Satgas yang Dibentuk Pemerintah Tuntaskan Masalah Kebocoran Data

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak satgas bekerja secara cepat untuk menuntaskan masalah kebocoran data.

Diberhentikan Tidak Hormat, Kompol Baiquni Wibowo Ajukan Banding
Indonesia
Diberhentikan Tidak Hormat, Kompol Baiquni Wibowo Ajukan Banding

"Telah diputuskan oleh komisi sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding," sambungnya.

Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik
Indonesia
Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik

Pemerintah memperketat syarat bagi warga beraktivitas di tempat publik.

Kebangkitan Ekonomi Dihambat Penaikan Harga BBM Subsidi
Indonesia
Kebangkitan Ekonomi Dihambat Penaikan Harga BBM Subsidi

Namun, ungkap Kurniasih, kebangkitan ekonomi jelang pandemi berakhir kembali terhambat dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi Dijerat Pasal Berlapis

Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan BTM dan SNR sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian.

Mantan Wali Kota Yogyakarta Kena OTT, Gibran: Kerjasama Pariwisata Tetap Berjalan
Indonesia
Mantan Wali Kota Yogyakarta Kena OTT, Gibran: Kerjasama Pariwisata Tetap Berjalan

Kerjasama kedua pemkot tersebut meliputi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi dan transportasi. Kerjasama itu terancam gagal setelah Haryadi ditangkap KPK.