Komisi IV DPR Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Merata untuk Petambak Ikan di Gresik

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Komisi IV DPR Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Merata untuk Petambak Ikan di Gresik

Karung pupuk subsidi. (ANTARA/HO-Pertanian Bulukumba)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu memberikan apresiasi sekaligus desakan tegas saat kunjungan kerja reses ke tambak budi daya ikan di Manyar dan PT Garam Industri Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.


Dalam pernyataannya, Ellen menyoroti realisasi pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan air tawar yang kembali terrealisasi setelah 'hilang' bertahun-tahun. Namun, ia khawatir kuota hanya tersedia bagi yang duluan menebus.


"Tentu apresiasi buat PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah mendengar aspirasi kami di Komisi IV. Pupuk subsidi untuk perikanan darat ini sudah turun 290 ribu ton untuk nasional, termasuk 9.000 ton untuk Jatim dan Gresik," ujar Ellen, Rabu (25/2).


Namun, ia menekankan agar distributor di bawah PT Pupuk Indonesia dan KKP agar memantau ketat distribusi. "Jangan sampai yang duluan tebus kebagian semua, sedangkan penambak yang telat karena menunggu bayar ikan atau urusan lain kehilangan kuota. Pastikan stok masih ada minggu depan," tegas Ellen.

Baca juga:

Ogah Turunkan Harga, Mentan Cabut Izin 190 Distributor Pupuk




Kunjungan reses Komisi IV ini fokus meninjau implementasi penyaluran pupuk bersubsidi langsung bersama pembudidaya ikan, sekaligus diskusi di PT Garam Industri Manyar untuk dorong peningkatan produksi, awasi penyerapan garam rakyat, dan modernisasi teknologi.


Ellen juga mendukung pemantauan harga ikan terus dilakukan oleh KKP agar petambak tidak merugi.


"Harga ikan kadang terlihat tinggi, tapi di lapangan seperti saat kunjungan ke Sleman, musim panen justru harga ikan anjlok sehingga penambak rugi. KKP harus perhatikan supaya produksi melimpah yang berujung kesejahteraan petambak", tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Mulai Hari Ini Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Cek Detailnya di Sini!





#Pupuk Subisidi #DPR RI #Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Pemkab menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan ditangani KPK.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Musnahkan 12,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp12,53 Miliar
Bea Cukai Surakarta mengamankan 12.866.052 batang rokok ilegal dan 164.400 ml MMEA. Potensi kerugian negara mencapai Rp12,53 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Bea Cukai Surakarta Musnahkan 12,8 Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Rp12,53 Miliar
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
3,7 Juta Ton Jagung Jateng Jadi Penopang Pangan Nasional
Produksi jagung Jateng mencapai 3,7 juta ton pipilan kering dengan kadar air 28 persen, atau sekitar 17,02 persen dari produksi nasional.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
3,7 Juta Ton Jagung Jateng Jadi Penopang Pangan Nasional
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Bagikan