Komisi III Tegaskan Tunggu Lampu Hijau untuk RDP soal Djoko Tjandra Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta memastikan, pihaknya konsisten ingin membongkar kasus Djoko Tjandra yang kini masih buron.

Menurut Wayan, saat ini Komisi III masih menunggu adanya lampu hijau dari pimpinan DPR untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah lembaga penegak hukum.

Baca Juga

Formappi Duga Ada yang Bekingi Djoko Tjandra

"Ini masih kami tunggu juga," jelas I Wayan kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (23/7).

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku tak ambil pusing dengan adanya tudingan yang menyebut ada dugaan Djoko Tjandra dibekingi.

"Tak usah dikomentari yang begitu-begitu," tutup Wayan.

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus mempertanyakan dilanjutkannya pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dalam masa reses DPR oleh Badan Legislasi (Baleg).

I Wayan Sudirta di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (12/5). (MP/Yohanes Abimanyu)
I Wayan Sudirta. (MP/Yohanes Abimanyu)

Untuk diketahui, DPR sedang masuk dalam masa reses sejak 16 Juli 2020 lalu. "DPR khususnya Baleg rutin mengadakan rapat pembahasan RUU Cipta Kerja. Pada reses yang sekarang hal yang sama masih terus berlangsung," ujar Lucius kepada wartawan.

"Pertanyaannya kenapa kegiatan pembahasan RUU ini tidak dilarang? Aturan mana di Tatib DPR yang mengecualikan pembahasan legislasi bisa terus dilanjutkan pada masa reses?" kata dia.

Lucius membandingkan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III yang ditolak pimpinan DPR berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) dengan alasan sedang reses. Menurut dia, DPR tak konsisten menjalankan Tata Tertib DPR.

"Penolakan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR tampak tidak konsisten jika mengacu ke Tata Tertib DPR," ujarnya.

Lucius menjelaskan, jika Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengacu pada Pasal 1 dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, khususnya aturan mengenai masa reses, alasan tersebut dapat diterima.

Aturan tersebut berbunyi "Masa reses merupakan masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja".

Lucius mengatakan, Pasal 1 ini didukung Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan, apabila dalam masa reses ada masalah menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

Menurut Lucius, tidak ada aturan dalam Tata Tertib DPR yang membedakan rapat pembahasan RUU dan rapat dalam fungsi pengawasan. Oleh karenanya, ia menilai, aturan tatib yang dibuat DPR itu tidak konsisten.

"Yang langsung terlihat adalah betapa tidak konsistennya aturan Pasal 1 maupun pasal 52 diterapkan oleh DPR saat ini," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Suap Impor Bawang, Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara
Indonesia
Suap Impor Bawang, Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara

Tak hanya pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nyoman Dhamantra berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Djoko Tjandra Diserahkan Ke Kejagung Malam Ini
Indonesia
Djoko Tjandra Diserahkan Ke Kejagung Malam Ini

Bareskrim menyerahkan Kejagung untuk memproses hukum perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak
Indonesia
Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak

Aksi tersebut menolak segala bentuk kegaduhan dan kepentingan yang dapat memperburuk citra Kota Solo sebagai Kota Wisata Budaya Jawa.

Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi, Donasi PMI DKI Turun
Indonesia
Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi, Donasi PMI DKI Turun

Sehingga target penerimaan pun turun menjadi 21 miliar rupiah, berkurang dari tahun lalu yang mencapai 26,9 miliar rupiah.

Dua Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan Senin Siang
Indonesia
Dua Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan Senin Siang

Suhu udara rata-rata sepanjang hari ini di Ibu Kota diperkirakan berada di kisaran normal antara 24 hingga 34 derajat Celsius

Kemenhub Keluarkan Petunjuk SOP Transportasi COVID-19, Apa Saja Isinya?
Indonesia
Kemenhub Keluarkan Petunjuk SOP Transportasi COVID-19, Apa Saja Isinya?

Secara umum SE dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda baik darat, laut, udara, dan kereta api

Lecehkan Dua Karyawati, Bos Bank di Jakut Diciduk Polisi
Indonesia
Lecehkan Dua Karyawati, Bos Bank di Jakut Diciduk Polisi

Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku pada Jumat (26/2) lalu di kantornya. Kini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Pekerjakan 18,5 Juta Orang, Manufaktur Jadi Andalan Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Pekerjakan 18,5 Juta Orang, Manufaktur Jadi Andalan Pemulihan Ekonomi

Secara paralel, pemerintah juga memberikan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri manufaktur maupun calon investor baru.

Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir
Indonesia
Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memberikan perahu-perahu karet bagi Kelurahan/RW yang rawan bencana banjir.

Rumput Hybrid Mulai Dipasang di JIS
Indonesia
Rumput Hybrid Mulai Dipasang di JIS

Satu lapangan latih membutuhkan 19 gulung rumput sintetis