Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai langkah Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, sebagai relawan COVID-19 merupakan penyalahgunaan wewenang.

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar kepada wartawan, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Baru Saja Terima Asimilasi dari Kemenkumham, Napi LP Ambarawa Curi Lagi

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini Stafsus tidak memiliki kewenangan administratif menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet. Hal itu sama seperti tenaga ahli DPR yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kop surat anggota DPR.

Aboebakar Alhabsy kritik stafsus presiden Andi Taufan Garuda Putra
Anggota Majelis Syuro PKS, Aboe Bakar Alhabsyi (Foto: antaranews)

"Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan telah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh seorang staf khusus. Disisi lain ada pontensi konflik kepentingan, karena staf khusus tersebut memiliki peran dalam perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut," jelas dia.

Aboebakar menjelaskan dalam pasal 18 Perpres 39 Tahun 2018 sudah dijelaskan fungsi staf khusus presiden yakni melaksanakan tugas tertentu dari presiden diluar yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

"Karenanya jika kemudian seorang staf khusus menggunakan kop surat instansi pemerintah tentunya akan menyalahi perpres ini. Apalagi jika yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Camat, yang ini adalah bagian dari tugas pemerintah," tegas Ketua MKD DPR RI ini.

Dengan demikian, kata Aboebakar, Presiden Jokowi perlu meneggur tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan tersebut. Jangan sampai ada tumpang tindih tugas apalagi melampaui kewenangan.

"Tentunya Presiden perlu menegur dan meluruskan cara kerja stafnya, jangan sampai ada tumpang tindah tugas, apalagi melakukan tindakan yang off side karena melampaui kewenangan yang dimiliki," pungkas Aboebakar.

Baca Juga:

Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online

Untuk diketahui, Staf Khusus Presiden Joko Widodo sekaligus CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan setelah beredarnya surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan dari perusahaanya dalam menangani penyebaran Covid-19.

Andi sendiri sudah menarik surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April yang memuat tentang kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19.(Pon)

Baca Juga:

Tabrakan Aturan Soal Ojol, Kemenhub Kembalikan Kepada Kebijakan Masing-Masing Daerah

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Hujan Ekstrem, Pemprov DKI Kerahkan Petugas dan Pompa Mobile
Indonesia
Hadapi Hujan Ekstrem, Pemprov DKI Kerahkan Petugas dan Pompa Mobile

Satgas Dinas Sumber Daya Air, Satgas Dinas Bina Marga, BPBD, dan PPSU Kelurahan, mengerahkan pompa mobile.

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Tindakan Komjak dapat mengganggu jalannya proses hukum yang dilakukan Kejagung

Pemprov DKI Belum Izinkan Bioskop dan Gym Beroperasi
Indonesia
Pemprov DKI Belum Izinkan Bioskop dan Gym Beroperasi

Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pembatasan jenis usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang boleh beroperasi pada masa PSBB Transisi Fase 1

Kombinasi Obat COVID-19 Ditolak BPOM, Tim Peneliti Unair Segera Sempurnakan Uji Klinik
Indonesia
Kombinasi Obat COVID-19 Ditolak BPOM, Tim Peneliti Unair Segera Sempurnakan Uji Klinik

Rektor Unair Prof. Moh. Nasih mengatakan, tim peneliti akan segera mengevaluasi dan membenahi uji klinis yang sudah dilakukan sebelumnya.

Putra Ayu Azhari Ngaku Baru Sekali Jual Senjata Api Ilegal
Indonesia
Putra Ayu Azhari Ngaku Baru Sekali Jual Senjata Api Ilegal

Ketiganya juga mengaku kalau senpi ilegal yang mereka jual ke Abdul Malik adalah koleksi pribadi

Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kepada pemerintah pusat untuk menambahkan lagi bendungan atau waduk untuk mengendalikan banjir di ibu kota.

Perintahkan Sehari 10.000 Tes PCR, Jokowi Tuntut Data Jangan Dimanipulasi
Indonesia
Perintahkan Sehari 10.000 Tes PCR, Jokowi Tuntut Data Jangan Dimanipulasi

Data terbuka semua sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik

Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Bantuan Pekerja Terdampak Corona
Indonesia
Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Bantuan Pekerja Terdampak Corona

Pemerintah harus memastikan jaminan keselamatan dan keamanan kerja

Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka serentak dilakukan pada semua jenjang sekolah pada 2 Januari 2021.

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja
Indonesia
15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

"Benar-benar kami, pemerintah dan DPR, mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Menteri Tenagakerja Ida Fauziah dalam paparan di Kementerian Koordinator Perekonomian.