Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai langkah Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, sebagai relawan COVID-19 merupakan penyalahgunaan wewenang.

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar kepada wartawan, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Baru Saja Terima Asimilasi dari Kemenkumham, Napi LP Ambarawa Curi Lagi

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini Stafsus tidak memiliki kewenangan administratif menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet. Hal itu sama seperti tenaga ahli DPR yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kop surat anggota DPR.

Aboebakar Alhabsy kritik stafsus presiden Andi Taufan Garuda Putra
Anggota Majelis Syuro PKS, Aboe Bakar Alhabsyi (Foto: antaranews)

"Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan telah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh seorang staf khusus. Disisi lain ada pontensi konflik kepentingan, karena staf khusus tersebut memiliki peran dalam perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut," jelas dia.

Aboebakar menjelaskan dalam pasal 18 Perpres 39 Tahun 2018 sudah dijelaskan fungsi staf khusus presiden yakni melaksanakan tugas tertentu dari presiden diluar yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

"Karenanya jika kemudian seorang staf khusus menggunakan kop surat instansi pemerintah tentunya akan menyalahi perpres ini. Apalagi jika yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Camat, yang ini adalah bagian dari tugas pemerintah," tegas Ketua MKD DPR RI ini.

Dengan demikian, kata Aboebakar, Presiden Jokowi perlu meneggur tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan tersebut. Jangan sampai ada tumpang tindih tugas apalagi melampaui kewenangan.

"Tentunya Presiden perlu menegur dan meluruskan cara kerja stafnya, jangan sampai ada tumpang tindah tugas, apalagi melakukan tindakan yang off side karena melampaui kewenangan yang dimiliki," pungkas Aboebakar.

Baca Juga:

Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online

Untuk diketahui, Staf Khusus Presiden Joko Widodo sekaligus CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan setelah beredarnya surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan dari perusahaanya dalam menangani penyebaran Covid-19.

Andi sendiri sudah menarik surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April yang memuat tentang kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19.(Pon)

Baca Juga:

Tabrakan Aturan Soal Ojol, Kemenhub Kembalikan Kepada Kebijakan Masing-Masing Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta
Indonesia
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta

“Kita akan berjaga dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau apakah peningkatan jumlah arus yang masuk Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” kata Sambodo.

Ingin Buka Sekolah, Pemerintah Mesti Pastikan Guru dan Siswa Tak Bawa Virus
Indonesia
Ingin Buka Sekolah, Pemerintah Mesti Pastikan Guru dan Siswa Tak Bawa Virus

Pemerintah juga harus melakukan tes PCR secara acak kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan.

Sekat Plastik di Lapak Pedagang, Pasar Gede Solo Jadi Percontohan Prokes
Indonesia
Sekat Plastik di Lapak Pedagang, Pasar Gede Solo Jadi Percontohan Prokes

Lapak Yatmi tempat berjualan buah pisang tersebut terlihat tidak seperti biasanya. Ada sekat bening dari plastik yang menempel pada rangka pipa paralon.

Jelang Musim Pilkada, CISSReC Kasih Saran Agar Web KPU Tak Diretas
Indonesia
Jelang Musim Pilkada, CISSReC Kasih Saran Agar Web KPU Tak Diretas

Pada Pemilu 2004, KPU pernah menjadi sasaran jahil peretas

Teknologi Digital Jadi Pilihan Perusahaan Asuransi Percepat Layanan Saat Pandemi
Indonesia
Teknologi Digital Jadi Pilihan Perusahaan Asuransi Percepat Layanan Saat Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja industri asuransi masih terkoreksi hingga kuartal III/2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati

Berdasarkan hasil penelusuran, pria tersebut adalah penyiar berita Kazakh yang viral karena mengucapkan twitter lidah dalam bahasa Kazakh.

Asap Misterius Keluar dari Lift Gedung DPR/MPR, Ini Penjelasan Sekjen
Indonesia
Asap Misterius Keluar dari Lift Gedung DPR/MPR, Ini Penjelasan Sekjen

Percikan itu tak menimbulkan api yang besar

Laporan BPBD DKI, 150 RT di Jakarta Terendam Banjir
Indonesia
Laporan BPBD DKI, 150 RT di Jakarta Terendam Banjir

Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah titik. BPBD DKI melaporkan total terdapat 42 RW dengan 150 RT terdampak banjir.

Tiongkok Ingin Segera Mesra Dengan Amerika Serikat
Dunia
Tiongkok Ingin Segera Mesra Dengan Amerika Serikat

China merasa yakin adanya "Dewi Fortuna" (keberuntungan) yang menaungi kedua negara.

Catatan 2020 PDIP: Anies Tak Kerja Apa-apa untuk Program DP 0 Persen
Indonesia
Catatan 2020 PDIP: Anies Tak Kerja Apa-apa untuk Program DP 0 Persen

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan catatan kinerja Gubernur Anies Baswedan selama tahun 2020.