Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai langkah Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet untuk kepentingan kerja sama perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, sebagai relawan COVID-19 merupakan penyalahgunaan wewenang.

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar kepada wartawan, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Baru Saja Terima Asimilasi dari Kemenkumham, Napi LP Ambarawa Curi Lagi

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini Stafsus tidak memiliki kewenangan administratif menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet. Hal itu sama seperti tenaga ahli DPR yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kop surat anggota DPR.

Aboebakar Alhabsy kritik stafsus presiden Andi Taufan Garuda Putra
Anggota Majelis Syuro PKS, Aboe Bakar Alhabsyi (Foto: antaranews)

"Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan telah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh seorang staf khusus. Disisi lain ada pontensi konflik kepentingan, karena staf khusus tersebut memiliki peran dalam perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut," jelas dia.

Aboebakar menjelaskan dalam pasal 18 Perpres 39 Tahun 2018 sudah dijelaskan fungsi staf khusus presiden yakni melaksanakan tugas tertentu dari presiden diluar yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

"Karenanya jika kemudian seorang staf khusus menggunakan kop surat instansi pemerintah tentunya akan menyalahi perpres ini. Apalagi jika yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Camat, yang ini adalah bagian dari tugas pemerintah," tegas Ketua MKD DPR RI ini.

Dengan demikian, kata Aboebakar, Presiden Jokowi perlu meneggur tindakan yang dilakukan oleh Andi Taufan tersebut. Jangan sampai ada tumpang tindih tugas apalagi melampaui kewenangan.

"Tentunya Presiden perlu menegur dan meluruskan cara kerja stafnya, jangan sampai ada tumpang tindah tugas, apalagi melakukan tindakan yang off side karena melampaui kewenangan yang dimiliki," pungkas Aboebakar.

Baca Juga:

Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online

Untuk diketahui, Staf Khusus Presiden Joko Widodo sekaligus CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan setelah beredarnya surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan dari perusahaanya dalam menangani penyebaran Covid-19.

Andi sendiri sudah menarik surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April yang memuat tentang kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19.(Pon)

Baca Juga:

Tabrakan Aturan Soal Ojol, Kemenhub Kembalikan Kepada Kebijakan Masing-Masing Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusun Pasar Rumput Segera Jadi Tempat Isolasi COVID-19
Indonesia
Rusun Pasar Rumput Segera Jadi Tempat Isolasi COVID-19

Perumda Pasar Jaya akan mengatur sebagaimana mungkin agar kegiatan jual beli di Pasar Rumput tidak terhubung secara langsung dengan tower tempat isolasi pasien COVID-19

Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Sejumlah Destinasi Wisata DIY Tutup di Akhir Pekan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup sejumlah destinasi wisata pada saat akhir pekan.

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Enggak Bikin Acara di Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Enggak Bikin Acara di Malam Pergantian Tahun

Dan sebaiknya di rumah juga jaga jarak sama keluarga

Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama
Indonesia
Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Tanggapan DPRD DKI Seorang Influencer Terima Vaksin Ketiga
Indonesia
Tanggapan DPRD DKI Seorang Influencer Terima Vaksin Ketiga

DPRD DKI Jakarta membantah telah memberikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster kepada seorang influencer.

[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah

Dalam razia tersebut jika tidak memakai masker akan ditindak bayar ditempat sebesar Rp 250 ribu.

Pemkot Surabaya Akui Banyak Kematian Tidak Terdata Sebagai Pasien COVID-19
Indonesia
Pemkot Surabaya Akui Banyak Kematian Tidak Terdata Sebagai Pasien COVID-19

Orang meninggal dan yang terdata terpapar virus corona atau COVID-19 sedikit. Namun, yang meninggal dan dilakukan pemakaman sesuai protokol penanganan jenazah COVID-19 sangat tinggi.

Bank DKI Dorong Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Pembayaran Digital
Indonesia
Bank DKI Dorong Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Pembayaran Digital

Bank DKI mendorong penerapan inklusi keuangan di DKI Jakarta yang diharapkan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

TNI Diminta Berbenah Hadapi Tiga Tantangan Besar
Indonesia
TNI Diminta Berbenah Hadapi Tiga Tantangan Besar

Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi