Komisi III Minta KPK Awasi Dana COVID-19 Rp695,2 Triliun Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat jumpa pers RDP di Gedung KPK, Selasa (7/7). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19. Permintaan itu disampaikan Komisi III saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7).

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengingatkan, jangan sampai terdapat "penumpang gelap" yang memanfaatkan situasi pandemi untuk membobol dana penanganan pandemi yang mencapai Rp695,2 triliun. Untuk itu, Komisi III meminta KPK terus mengawal pengelolaannya.

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 Buatan Indonesia Diproduksi Massal 2021

"Terkait pengawasan dana COVID juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu. Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini," kata Herman usai RDP.

Dana penanganan COVID-19 salah satunya untuk intensif tenaga kesehatan. (ANTARA/HO-Humas RMR Kudus)
Dana penanganan COVID-19 salah satunya untuk intensif tenaga kesehatan. (ANTARA/HO-Humas RMR Kudus)

Herman mengatakan dalam rapat tersebut, pimpinan KPK memastikan terus mengawal dan mengawasi dana COVID-19. Bahkan, kata Herman, KPK memastikan bakal menjerat pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Pimpinan menjawab, terus ada pendampingan. Terus ada pengawasan. Bahkan kalau ada penyampingan pimpinan tidak segan melakukan tindakan," ujarnya.

Baa Juga:

Jokowi Kucurkan Rp100 Triliun Buat Jaminan Modal Kerja UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk terus memberantas korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan. Firli memastikan, KPK bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi, termasuk terkait dana penanganan pandemi corona.

"Supaya anggaran COVID-19 itu tetap berjalan dan tidak ada penyimpangan. Bantuan sosial juga tetap berjalan tidak ada dilakukan dalam rangka pilkada. Semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas. Dan, KPK bertindak tegas bila ada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH