Komisi III Minta KPK Awasi Dana COVID-19 Rp695,2 Triliun Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat jumpa pers RDP di Gedung KPK, Selasa (7/7). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19. Permintaan itu disampaikan Komisi III saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7).

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengingatkan, jangan sampai terdapat "penumpang gelap" yang memanfaatkan situasi pandemi untuk membobol dana penanganan pandemi yang mencapai Rp695,2 triliun. Untuk itu, Komisi III meminta KPK terus mengawal pengelolaannya.

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 Buatan Indonesia Diproduksi Massal 2021

"Terkait pengawasan dana COVID juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu. Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini," kata Herman usai RDP.

Dana penanganan COVID-19 salah satunya untuk intensif tenaga kesehatan. (ANTARA/HO-Humas RMR Kudus)
Dana penanganan COVID-19 salah satunya untuk intensif tenaga kesehatan. (ANTARA/HO-Humas RMR Kudus)

Herman mengatakan dalam rapat tersebut, pimpinan KPK memastikan terus mengawal dan mengawasi dana COVID-19. Bahkan, kata Herman, KPK memastikan bakal menjerat pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Pimpinan menjawab, terus ada pendampingan. Terus ada pengawasan. Bahkan kalau ada penyampingan pimpinan tidak segan melakukan tindakan," ujarnya.

Baa Juga:

Jokowi Kucurkan Rp100 Triliun Buat Jaminan Modal Kerja UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk terus memberantas korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan. Firli memastikan, KPK bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi, termasuk terkait dana penanganan pandemi corona.

"Supaya anggaran COVID-19 itu tetap berjalan dan tidak ada penyimpangan. Bantuan sosial juga tetap berjalan tidak ada dilakukan dalam rangka pilkada. Semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas. Dan, KPK bertindak tegas bila ada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR
Indonesia
Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 sd 23 April 2021.

Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham
Indonesia
Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham

Pembekuan perdagangan saham sudah dicabut kembali pukul 11.06 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Komnas HAM Serahkan Bukti Penembakan 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Bukti Penembakan 6 Laskar FPI

Dalam berita acara penyerahan, barang bukti akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan rekomendasi, khususnya penegakan hukum.

13 Warga Korsel Diduga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Flu
Dunia
13 Warga Korsel Diduga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Flu

Korea Selatan telah memperpanjang program vaksin musimannya tahun ini untuk menangkal potensi komplikasi wabah COVID-19 dan mengurangi beban rumah sakit selama musim dingin.

Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja.

Banten Diguncang Gempa 5,4 Magnitudo, Terasa hingga Jakarta
Indonesia
Banten Diguncang Gempa 5,4 Magnitudo, Terasa hingga Jakarta

Kedalaman gempa 82 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

Keluar Dari RS UMMI, Rizieq Bikin Surat Pernyataan
Indonesia
Keluar Dari RS UMMI, Rizieq Bikin Surat Pernyataan

Rizieq meninggalkan rumah sakit melalui pintu belakang pada Sabtu malam, 28 November 2020 pukul 20.50 WIB.

Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong UMKM untuk lebih saling berkolaborasi agar lebih tangguh dan mampu survive memghadapi pandemi COVID-19.

Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum
Indonesia
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum

TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum

Darurat COVID-19, Produksi Vaksin Sinovac Bio Farma Bisa Dipercepat
Indonesia
Darurat COVID-19, Produksi Vaksin Sinovac Bio Farma Bisa Dipercepat

Uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan PT Bio Farma dan FK Unpad masuk ke babak pemeriksaan antibodi.