Komisi III Minta KPK Awasi Dana COVID-19 Rp695,2 Triliun Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat jumpa pers RDP di Gedung KPK, Selasa (7/7). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19. Permintaan itu disampaikan Komisi III saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7).

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengingatkan, jangan sampai terdapat "penumpang gelap" yang memanfaatkan situasi pandemi untuk membobol dana penanganan pandemi yang mencapai Rp695,2 triliun. Untuk itu, Komisi III meminta KPK terus mengawal pengelolaannya.

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 Buatan Indonesia Diproduksi Massal 2021

"Terkait pengawasan dana COVID juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu. Kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana COVID-19 ini," kata Herman usai RDP.

Dana penanganan COVID-19 salah satunya untuk intensif tenaga kesehatan. (ANTARA/HO-Humas RMR Kudus)
Dana penanganan COVID-19 salah satunya untuk intensif tenaga kesehatan. (ANTARA/HO-Humas RMR Kudus)

Herman mengatakan dalam rapat tersebut, pimpinan KPK memastikan terus mengawal dan mengawasi dana COVID-19. Bahkan, kata Herman, KPK memastikan bakal menjerat pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Pimpinan menjawab, terus ada pendampingan. Terus ada pengawasan. Bahkan kalau ada penyampingan pimpinan tidak segan melakukan tindakan," ujarnya.

Baa Juga:

Jokowi Kucurkan Rp100 Triliun Buat Jaminan Modal Kerja UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk terus memberantas korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan. Firli memastikan, KPK bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi, termasuk terkait dana penanganan pandemi corona.

"Supaya anggaran COVID-19 itu tetap berjalan dan tidak ada penyimpangan. Bantuan sosial juga tetap berjalan tidak ada dilakukan dalam rangka pilkada. Semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas. Dan, KPK bertindak tegas bila ada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cegah Penyebaran COVID-19 di Tangerang Selatan, Polisi Buat Pengalihan Arus Lalu Lintas
Foto
Cegah Penyebaran COVID-19 di Tangerang Selatan, Polisi Buat Pengalihan Arus Lalu Lintas

Petugas gabungan TNI-POLRI dibantu anggota Dishub dan Satpol PP melakukan pengaturan pengalihan arus lalu lintas Pembatasan Sosial Berskala Besar Kota Tangerang Selatan

MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat
Indonesia
MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat bersama dengan organisasi Islam lainnya sepakat bahwa seruan adzan jihad adalah haram karena menyalahi syariat agama.

Lagi, Reza Artamevia Ditangkap Polisi Gegara Narkoba
Indonesia
Lagi, Reza Artamevia Ditangkap Polisi Gegara Narkoba

Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa narkoba

 Pemkot Yogyakarta Larang Pasar Tiban dan Taraweh Bersama di Masjid
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Larang Pasar Tiban dan Taraweh Bersama di Masjid

“Karena kondisinya seperti ini, ada pandemi corona, maka kegiatan pasar tiban Ramadhan ditiadakan. Tidak ada lagi panitia yang menyelenggarakan kegiatan itu,” kata Heroe

Buntut 'Kacung WHO', Polisi Layangkan Panggilan Kedua Buat JRX
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk

Mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi mestinya diberikan posisi yang sesuai kapasitasnya

DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ucap Mujiyono

KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin
Indonesia
KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

Rudy mengaku hanya mencocokkan keterangannya dengan pernyataan dua saksi lain yang juga diperiksa tim penyidik KPK hari ini.

KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku
Indonesia
KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang pengacara Daniel Topan Masiku, Selasa (19/1).

Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah
Indonesia
Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah

"Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah," tegasnya