Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR Ketua Komisi III DPR Herman Heri (Tengah). (Foto: dpr.go.id)

Merahputih.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mendukung wacana pemerintah untuk merevisi beberapa 'pasal karet' dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sejumlah 'Pasal Karet' tersebut selama ini menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Herman menyoroti Pasal 27 UU ITE yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan dianggap telah banyak memakan korban.

Baca Juga

ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi

"Untuk itu saya harap hasil kajian pemerintah sebagaimana disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD untuk segera diserahkan kepada DPR," kata Herman, Sabtu (20/3).

Dia meminta hasil temuan Tim Kajian UU ITE yang telah dibentuk pemerintah dapat disampaikan kepada DPR. Sehingga beberapa pasal kontroversial di UU ITE dapat dibahas bersama.

Pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak hanya pemerintah, namun juga DPR. Dinamika beberapa tahun terakhir, UU ITE memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (empat kiri) (mahkamahagung.go.id)

Dia menjelaskan aspirasi masyarakat terkait revisi UU ITE turut menambah krusialnya pengesahan RUU KUHP, yang pada periode DPR 2014-2019 telah diambil keputusan Tingkat I.

"Jika melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui bahwa UU ITE sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi karena sudah banyak masyarakat yang mengadu telah menjadi korban UU tersebut khususnya Pasal 27.

Baca Juga

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Hal itu dikatakan Mahfud saat bertemu pengacara Hotman Paris Hutapea, di Jakarta, Sabtu (20/3).

Mahfud menjelaskan Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji dan melihat urgensi dilakukannya revisi UU ITE dan pemerintah telah membentuk tim pengkaji. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinas SDA DKI Siagakan 470 Pompa Atasi Banjir
Indonesia
Dinas SDA DKI Siagakan 470 Pompa Atasi Banjir

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI telah menyiagakan sebanyak 470 unit pompa stasioner yang tersebar di 178 titik di lima wilayah ibu kota sebagai upaya antisipasi banjir musim hujan ekstrem

[HOAKS atau FAKTA]: Awas, Kecepatan Berkendara di Tol Kini Tercantum di Karcis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Awas, Kecepatan Berkendara di Tol Kini Tercantum di Karcis

Akun Tantan Hadiansyah (fb.com/tantan.hadiansyah.771) mengunggah sebuah gambar dengan keterangan karcis tol tercantum kecepatan rata-rata.

Selama Libur Lebaran, KRL Tak Berhenti di Tanah Abang Jam 3 Sore Sampai 7 Malam
Indonesia
Selama Libur Lebaran, KRL Tak Berhenti di Tanah Abang Jam 3 Sore Sampai 7 Malam

Kereta Rel Listrik (KRL) tetap beroperasi akan melayani masyarakat pada masa libur Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Warga DIY Dilarang Salat Idul Adha di Lapangan
Indonesia
Warga DIY Dilarang Salat Idul Adha di Lapangan

Namun, warga masih diperbolehkan salat di masjid.

Ahli Wanti-wanti Penambahan Kasus COVID-19 Setelah Pilkada
Indonesia
Ahli Wanti-wanti Penambahan Kasus COVID-19 Setelah Pilkada

Mendorong masyarakat mematuhi protokol COVID-19 sulitnya minta ampun seperti membiasakan pakai masker hingga mencuci tangan.

Catatan 2020 PDIP: Anies Tak Kerja Apa-apa untuk Program DP 0 Persen
Indonesia
Catatan 2020 PDIP: Anies Tak Kerja Apa-apa untuk Program DP 0 Persen

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan catatan kinerja Gubernur Anies Baswedan selama tahun 2020.

Update COVID-19 KPK: 44 Orang Positif, 19 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 KPK: 44 Orang Positif, 19 Orang Sembuh

KPK mengungkapkan sebanyak 44 orang yang terdiri dari unsur pegawai dan nonpegawai serta tahanan dinyatakan positif COVID-119.

Kepolisian Ungkap Pengiriman Pemuda Indonesia untuk Berperang ke Suriah
Indonesia
Kepolisian Ungkap Pengiriman Pemuda Indonesia untuk Berperang ke Suriah

Selain melakukan ancaman di dalam negeri, JI juga mengirimkan pemuda Indonesia untuk melakukan aksi kejahatan di luar negeri.

KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap
Indonesia
KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap

KPK mengimbau agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap

[HOAKS atau FAKTA] Uang Kertas Indonesia Tahun 1954 Ada Tulisan Arab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Uang Kertas Indonesia Tahun 1954 Ada Tulisan Arab

"Inilah wajah uang kertas kita tahun 1954...Renungkanlah !"