Komisi III Dukung Polisi Tembak Mati Napi Asimilasi yang Kembali Berulah Kepala Lapas Kelas II B Muara Teweh Sarwito bersama warga binaan yang menerima asimilasi.(ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga Senin (20/4) kemarin telah mengeluarkan dan membebaskan 38.822 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19.

Namun, sejumlah narapidana yang mendapat hak asimilasi itu justru kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Salah seorang napi berinisial AR terpaksa ditembak mati oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara karena melakukan penodongan di angkot M15 pada Sabtu (18/4) malam.

Baca Juga

Kebijakan Asimilasi Picu Ketakutan di Masyarakat, Yasonna Layak Diberi Kartu Merah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung Korps Bhayangkara untuk menindak tegas narapidana asimilasi yang melawan hukum. Sahroni mendukung aparat kepolisian untuk menembak mati napi yang kembali berulah.

"Sebagai pimpinan Komisi III, saya dukung kalau polisi ingin menembak mati atau menindak tegas kepada napi yang kembali berulah," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (21/2).

Menurut politikus Nasdem ini, napi asimilasi yang kembali berulah jumlahnya relatif tidak besar.

"Karena napi yang berulah hanya puluhan atau 0 persen dari yang keluarkan atau tidak sampai ribuan dari 30ribu napi yang dikeluarkan. Cukup Polri menindak tegas," ujar Sahroni.

Untuk itu, Sahroni meminta, jika terdapat napi yang kembali mengulangi perbuatannya agar langsung dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kemenkumham, menurut dia, perlu mencabut asimilasi atau integritas kepada napi tersebut.

"Mengenai napi asimilasi kalau dia berulah langsung saja dikembalikan ke Lapas tanpa proses pengadilan. Baru kemudian di evaluasi asimilasi napi itu dihapus atau bagaimana setelah wabah ini," tegas Sahroni.

Syah
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni

Sahroni memandang, pembebasan puluhan ribu napi itu perlu memandang aspek HAM. Karena setiap warga membutuhkan hidup sehat. Jika ada napi yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 di dalam Lapas, itu bagian dari kejahatan kemanusiaan.

"Kalau napi yang ada di Lapas dia ada yang terkena wabah dan dia meninggal di Lapas nanti ini ada kejahatan kemanusiaan. Ini berbahaya," tandas Sahroni.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly meminta jajaran Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi COVID-19.

“Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya, agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya,” kata Yasonna dalam keterangan pers, Senin (20/4).

"Koordinasi juga harus dilakukan dengan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah). Selain itu, lengkapi juga administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik dan juga database pasca-asimilisi COVID-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.

Baca Juga

Ketua MPR Angkat Suara Sejumlah Napi Asimilasi Kembali Berulah saat PSBB

Hal ini sebagai bentuk evaluasi atas sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi COVID-19. Keluhan ini, kata Yasonna, muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.

Kendati angka pengulangan tindak pidana relatif rendah, Yasonna menyebut berbagai evaluasi tetap harus dilakukan untuk memulihkan rasa aman di dalam masyarakat. Terlebih, hingga Senin (20/4) tercatat jumlah warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi mencapai 38.822 orang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadwal Besuk Penjara Dibatasi Khawatir Tahanan Tertular Corona
Indonesia
Jadwal Besuk Penjara Dibatasi Khawatir Tahanan Tertular Corona

Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya membatasi waktu besuk tahanan di rumah tahanan (rutan).

Anies Diminta Gelar Operasi Pasar, DPRD: Jangan Sudah Kejadian Baru Ketar-Ketir
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

Pemerintah Lalai, Sejumlah Perusahaan di Ambang Kebangkrutan Akibat COVID-19
Indonesia
Pemerintah Lalai, Sejumlah Perusahaan di Ambang Kebangkrutan Akibat COVID-19

Menurut Herman, mewabahnya virus corona ini memang berdampak terhadap ekonomi di seluruh negara, termasuk indonesia sangat terdampak.

Ganjar: PDIP Bukan PKI
Indonesia
Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Maaf ya kita orang beragama, anti PKI," pungkas Ganjar

Presiden Jokowi Jalan Tes COVID-19 Sore Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Jalan Tes COVID-19 Sore Ini

"Pagi ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri, hasilnya ditanyakan ke menteri kesehatan," lanjutnya

75,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sudah Disuntikkan di AS
Dunia
75,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sudah Disuntikkan di AS

CDC Amerika Serikat menyebutkan bahwa 75.236.003 dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan di negara tersebut hingga Minggu pagi (28/2).

 COVID-19 Bikin Job Sepi, SPG Ikhlas Jualan Kambing Kurban Online
Indonesia
COVID-19 Bikin Job Sepi, SPG Ikhlas Jualan Kambing Kurban Online

Nindy sampai ikut memberikan pakan dan membersihkan kandang hewan kurban.

Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo
Indonesia
Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo

Bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan mencuat ke publik setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Letusan Gunung Merapi Diprediksi Seperti 14 tahun Silam
Indonesia
Letusan Gunung Merapi Diprediksi Seperti 14 tahun Silam

Erupsi kali ini diperkirakan akan bersifat efusif atau lelehan dan diprediksi memiliki kesamaan dengan erupsi 2006.