Komisi III DPR Nilai Perpanjangan SIM Membebani Masyarakat

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 12 Desember 2024
Komisi III DPR Nilai Perpanjangan SIM Membebani Masyarakat

Komisi III DPR nilai perpanjangan SIM membebani masyarakat. Foto: Korlantas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti soal Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mesti diperpanjang dalam jangka waktu tertentu.

Legislator asal Dapil Aceh II itu menilai, akibat terlambat memperpanjang SIM, maka masyarakat diharuskan untuk membuat SIM baru.

Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, masyarakat juga harus menjalani kesibukan bekerja dan beban ekonomi yang kian banyak.

"Itulah sebabnya kenapa kami ingin agar SIM berlaku seumur hidup agar mereka tak bikin-bikin lagi, kemudian ingat-ingat lagi,” kata Nassir Djamil di Jambi, Kamis (12/12).

Baca juga:

Pakar Minta Kebijakan Perpanjangan SIM Pakai BPJS Dievaluasi Dahulu

Menurut Nassir, jika harus memperpanjang SIM baru dalam waktu lima tahun, masyarakat justru dibebankan. Apalagi, dia juga dapat laporan dari warga bahwa ada biaya-biaya yang harus mereka keluarkan.

“Ini merepotkan bagi kalangan menengah ke bawah, mungkin menengah ke atas tidak begitu problem, tapi bagaimana dengan nasib masyarakat yang ekonominya menengah kebawah,” tutur dia.

Nassir menjelaskan, bahwa ide agar SIM itu bisa seumur hidup itu untuk sejatinya meringankan beban masyarakat.

"Jadi ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, kementerian, kepolisian dalam hal ini Korlantas Polri,” kata dia.

Baca juga:

DPRD akan Awasi Penerapan Kenaikan UMP di Jakarta

Namun, bila kebijakan perpanjangan SIM terus dilakukan, Nassir mendorong Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) memanfaatkan aplikasi, seperti WhatsApp, untuk mengingatkan masyarakat perihal masa berlaku yang akan habis.

"Korlantas bersama dengan instansi dan kementerian terkait itu mesti membuat aplikasi mengenai notifikasi masa berlaku SIM kepada masyarakat. Sehingga setiap sepekan sebelum berakhir SIMnya itu mereka akan diberitahu,” harap Nassir. (knu)

#Sim #Surat Izin Mengemudi (SIM) #Komisi III DPR #Korlantas Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun? Korlantas Polri menjelaskan alasan evaluasi kompetensi dan kesehatan pengemudi.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Indonesia
Korlantas Polri Bantah Isu SIM Seumur Hidup, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun
Korlantas Polri membantah kabar SIM seumur hidup. Masa berlaku SIM di Indonesia tetap lima tahun dan wajib diperpanjang.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Bantah Isu SIM Seumur Hidup, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Minggu 1 November 2026, Cek Syarat dan Biayanya
SIM Keliling Jakarta beroperasi di Duren Sawit dan Kebon Jeruk pada Minggu, 1 November 2026. Simak jadwal, syarat, lokasi, dan biaya perpanjangan SIM.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Minggu 1 November 2026, Cek Syarat dan Biayanya
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan