Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik Sekjen PPP sekaligus anggota Komisi III DPR Arsul Sani (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diminta untuk membuka diri ke publik dan menjelaskan kalau mereka tak menyalahgunakan dana amal yang diperoleh dari masyarakat ke dalam aktivitas terlarang.

"Seyogianya kalau ACT itu klir, tidak ada penyimpangan seperti yang diduga tersebut maka ACT harus berani membuka diri kepada publik, siap diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh pemerintah," kata anggota Komisi III DPR RI, Arsul sani kepada wartawan, Selasa (5/7).

Baca Juga:

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengimbau kepada pihak ACT untuk menjelaskan kepada publik secara rinci soal dana yang mereka terima dari masyarakat.

"Paling tidak beberapa tahun ke belakang bagaimana mereka menggunakan dana filantropi atau amal yang diperoleh dari masyarakat," ujarnya.

"Pertanyaannya mereka berani tidak untuk diaudit investigatif oleh auditor independen, termasuk untuk merespons dugaan transaksi mencurigakan terkait terorisme," sambung Arsul.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan bahwa aliran dana ACT tak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga aktivitas terlarang.

Baca Juga:

Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

Bahkan, dugaan aktivitas terlarang itu mengarah kepada aksi terorisme. Sehingga, hasil penelusuran aliran dana itu telah diserahkan ke aparatur penegak hukum.

Hasil analisa dari PPATK tersebut telah diserahkan ke Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Arsul mengatakan, tugas PPATK memang melakukan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Oleh karena itu, menurut dia, pembukaan aliran dana ACT kepada publik untuk membuktikan temuan PPATK tersebut.

"Jika hasil analisisnya memang transaksi keuangan mencurigakan tersebut terindikasi dengan suatu kejahatan tertentu, termasuk terorisme maka ya PPATK memang diwajibkan untuk meneruskannya kepada penegak hukum," ujarnya.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

Pihak ACT sendiri sudah memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar.Menurut Ibnu, ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022.

"Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang. Kami melakukan evaluasi secara mendasar," ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. (Pon)

Baca Juga:

ACT Klaim Lakukan Pemotongan Besaran Gaji sampai 70 Persen

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Dilarang Beraktivitas Dekat Gunung Dempo
Indonesia
Warga Dilarang Beraktivitas Dekat Gunung Dempo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, memberikan larangan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di Gunung Dempo mengingat status gunung yang terletak di Kota Pagaralam tersebut naik ke level waspada.

Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 8,5 Miliar Dimusnahkan
Indonesia
Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 8,5 Miliar Dimusnahkan

Gebrakan baru dilakukan Menteri Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan memusnahkan pakaian impor ilegal dari sejumlah negara di kawasan pergudangan Gracia Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (12/8) pagi.

Koarmada I Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia
Indonesia
Koarmada I Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Dari penangkapan ini, diamankan BB berupa satu unit speedboat kayu bermesin 40 PK (2 mesin), 11 keping KTP, dua buah paspor.

Baru 76 Persen Calon Jemaah Haji Disuntik Vaksin COVID-19 Lengkap
Indonesia
Baru 76 Persen Calon Jemaah Haji Disuntik Vaksin COVID-19 Lengkap

Pemerintah telah menyiapkan skema penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi untuk melayani para jemaah haji.

Kapolri Minta Anak Buahnya Prioritaskan Vaksin Booster Lansia
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Prioritaskan Vaksin Booster Lansia

Vaksinasi booster untuk lansia kini tengah digencarkan sambil terus berjalan untuk pemenuhan dosis 1 dan 2.

Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola
Indonesia
Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola

Meutya Hafid meminta pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu.

Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak
Dunia
Bank Dunia: Utang Negara Miskin Terus Membengkak

Setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi.

Begini Sentimen 3 Capres Teratas di Dunia Maya
Indonesia
Begini Sentimen 3 Capres Teratas di Dunia Maya

Sikap Prabowo yang jarang sekali mau terlibat dalam percakapan tentang capres 2024, diapresiasi publik.

Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN
Indonesia
Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Mabes Polri berencana akan menjadikan Novel Baswedan dan 52 rekannya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan KPK menjadi aparatur sipil negara Polri.

Kasus Asabri, Dua Pihak Swasta Divonis 10 dan 13 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Asabri, Dua Pihak Swasta Divonis 10 dan 13 Tahun Penjara

Kedua terdakwa dari pihak swasta tersebut dinyatakan terbukti bersalah karena bersama-sama melakukan korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang merugikan negara sebesar Rp 22,788 triliun.