Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/Ade Irma Junida

MerahPutih.com - Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fathia Maulidiayati mendapat sorotan dari legislator Senayan.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencabut laporan kasus tersebut.

Baca Juga

Penuhi Panggilan Penyidik, Haris Azhar: Ada Diskriminasi Penegakan Hukum

Politikus Partai NasDem itu lantas mendorong agar kasus tersebut diselesaikan secara damai melalui mekanisme Restorative Justice. Taufik melihat kasus ini melibatkan orang yang sedang berada di dalam kekuasaan.

Taufik mengatakan meski dalihnya adalah persoalan personal, namun sulit dihindari persepsi publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak rakyat atas informasi.

“Tentunya akan lebih bijak apabila pelapor kasus ini yakni Luhut Binsar Panjaitan bersedia mencabut laporannya dan menggunakan sarana media lain untuk membela dirinya atau menyampaikan penjelasannya,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (21/3).

Lebih jauh Taufik menjelaskan, kasus ini berawal dari penjelasan Fathia dan Haris dalam sebuah atas riset yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama Koalisi Bersihkan Indonesia.

Baca Juga

Kubu Luhut Siap Adu Data dengan Haris dan Fatia di Pengadilan

Karena itu, menurutnya, pihak yang dirugikan bisa menggunakan haknya untuk mengklarifikasi, baik melalui keterangan bantahan atau bahkan jika perlu melalui riset serupa. Di sisi lain, kata Taufik, pihak Fathia-Haris bisa membuka ruang melalui channel yang sama terhadap bantahan tersebut.

Taufik menilai, kasus ini tidak semestinya diselesaikan dengan proses pidana sebab masih tersedia jalur-jalur lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikannya.

Karena itu, ia mengusulkan dua hal, pertama, pencabutan laporan oleh pelapor, atau kedua, pihak kepolisian mendorong penyelesaian perdamaian melalui restorative justice.

"kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan ruang yang sepadan dan proporsional bagi pelapor menjelaskan keterangan versinya sebagai hak untuk membantah,” kata Taufik.

Lebih lanjut, anak buah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ini berharap jajaran Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dapat mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut.

“Demi menjaga demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Penetapan Tersangka Haris Azhar dan Fatia Dikritik Bentuk Kriminalisasi Aktivis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD
Indonesia
Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, kini anak Jenderal Dudung sudah diterima menjadi taruna Akmil.

Pelaku Pembakaran Ratusan Kios Monas Akhirnya Terungkap, Motifnya Cemburu
Indonesia
Pelaku Pembakaran Ratusan Kios Monas Akhirnya Terungkap, Motifnya Cemburu

WST awalnya membakar gorden kios milik seorang pria bernama Dasrul Lubis, Rabu (30/3) malam.

Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster
Indonesia
Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster

Vaksinasi booster dapat dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi primer

GIIAS 2021 Kedatangan Tamu Istimewa, Siapa Ya?
Indonesia
GIIAS 2021 Kedatangan Tamu Istimewa, Siapa Ya?

Relaksasi PPnBM diberikan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021

Greysia/Apriyani Terhenti di Perempat Final
Indonesia
Greysia/Apriyani Terhenti di Perempat Final

Wakil ganda putri nasional terakhir di Indonesia Masters 2021 Greysia Polii/Apriyani Rahayu harus terhenti di babak perempat final.

Bandara Ngurah Rai Segera Buka Puluhan Rute Penerbangan Internasional
Indonesia
Bandara Ngurah Rai Segera Buka Puluhan Rute Penerbangan Internasional

Secara umum Bandara Ngurah Rai, telah siap menerima kedatangan internasional baik dari sisi fasilitas maupun kapasitas.

17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19
Olahraga
17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19

"Karena mayoritas memang tidak bergejala penangannya lebih mudah. Saat ini telah dikarantina dan ada yang sudah sembuh," ujar Ning

DPR Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas pada CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas pada CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi sanski tegas kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Pasalnya, sebelum mendaftar, para CPNS sudah tahu konsekuensi yang dihadapi, dan seharusnya dapat bertanggung jawab dengan pilihan mereka.

Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih
Indonesia
Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih

KPK telah menetapkan eks politikus PDIP Harun Masiku sejak Januari 2020.