Komisi III Diminta Kaji Struktur 'Gemuk' KPK Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan perubahan struktur pada organisasinya dengan menambahkan sejumlah posisi.

Pada struktur baru organisasi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November lalu, struktur organisasi KPK itu menjadi lebih gemuk dibanding sebelumnya.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Peraturan KPK itu merupakan ranah internal KPK dan dia mengajak semua untuk menghormati.

Baca Juga

BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan

"Mari kita sama-sama hormati," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Namun demikian, sambung Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, pihaknya meminta kepada Komisi III DPR sebagai mitra kerja dari KPK untuk meminta penjelasan dan mendalami peraturan tersebut kepada KPK.

"Kami minta kepada Komisi III sebagai mitra dari KPK untuk mengkaji, mendalami, serta meminta penjelasan kepada KPK," ujar Dasco.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (18/11) kemarin, mengatakan, perubahan struktur KPK telah sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan di KPK.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: MP/Kanu

Ada 19 posisi dan jabatan baru, di antaranya, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Dalam struktur baru itu, terdapat tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, penambahan sejumlah posisi baru dalam struktur organisasi lembaga antirasuah sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan.

Baca Juga

ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku

KPK, lanjut Ghufron, memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal. Pemberantasan korupsi, kata dia, harus dilakukan dengan sistem yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula.

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan sosialisasi dan kampanye," ujar Ghufron. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum
Indonesia
Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum

TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum

 Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional

"Pernyataan radikal Ketua BPIP itu ahistoric dan irrasional. Presiden Sukarno dan Soeharto tak jadikan Agama sebagai musuh Pancasila," ucap Hidayat

Sore Hingga Malam Ini Jakarta Bakal Diguyur Hujan Disertai Petir
Indonesia
Sore Hingga Malam Ini Jakarta Bakal Diguyur Hujan Disertai Petir

Pada Senin (30/3) dini hari, hujan sedang akan mengguyur wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu

Jokowi Minta Sistem Rujukan Penanganan Pasien COVID-19 di RS Diperbaiki
Indonesia
Jokowi Minta Sistem Rujukan Penanganan Pasien COVID-19 di RS Diperbaiki

Pemerintah menyiapkan 132 rumah sakit rujukan infeksi virus corona di 34 provinsi

KPK Dalami Aliran Uang dari Eksportir Benur ke Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Eksportir Benur ke Edhy Prabowo

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami aliran uang yang diterima Edhy Prabowo dari para eksportir benur

Tangkal Corona, Jangan Lupa Mulai Besok TransJakarta Hilangkan Transaksi Tunai!
Indonesia
Tangkal Corona, Jangan Lupa Mulai Besok TransJakarta Hilangkan Transaksi Tunai!

Artinya, hanya melayani pembayaran melalui non tunai.

KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

KPK mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T
Indonesia
MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T

MPR mendesak Pemerintah menfasilitasi rakyat yang berinisiatif minta dites virus corona

Dipanggil KPK, Politikus PPP Tambah Bukti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso
Indonesia
Dipanggil KPK, Politikus PPP Tambah Bukti Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

Nizar mengaku memberikan bukti tambahan soal laporannya ke KPK terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Suharso

Mendagri Larang Kerumunan Massa Saat Pegumuman Penetapan Paslon
Indonesia
Mendagri Larang Kerumunan Massa Saat Pegumuman Penetapan Paslon

Mantan Kapolri itu menjelaskan kerumunan orang bisa menjadi penularan virus corona dan itu membuat hal tidak baik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.