Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

MerahPutih.com - Komisi III DPR membeberkan track record transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut, transaksi keuangan Komjen Listyo masih dalam tahap wajar.

Hal itu disampaikan Sahroni usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (14/1).

Baca Juga:

Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

“Kami sudah mengadakan rapat untuk mendengar masukan dan pendapat dari PPATK terkait beberapa isu, salah satu di antaranya adalah terkait track record keuangan calon Kapolri tunggal Komjen Listyo. Hasilnya, transaksi keuangan beliau sangat wajar dan clear semuanya,” kata Sahroni.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)

Menurut Sahroni, PPATK tidak pernah menemukan problem dalam transaksi yang pernah dilakukan oleh Komjen Listyo, baik pribadi maupun yang bersifat kerja sama dengan pihak lain.

“Ya dari PPATK memberikan lampu hijau. Semuanya wajar dan sesuai koridor. Tidak ada yang aneh-aneh,” ujarnya.

Baca Juga:

Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

Bendahara Umum Partai Nasdem ini menambahkan bahwa terkait transaksi keuangan ini, Komisi III juga berkomitmen untuk bertindak tegas jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.

“Untuk urusan ini kita saklek, walaupun calon tunggal, tetapi kalau kata PPATK ada kejanggalan, kita bisa anulir. Tapi hasilnya semua wajar, sesuai koridor. Clear,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Gebrakan Komjen Listyo, Tangkap Buronan Pembobol Bank Triliunan hingga Sabu 1,2 Ton

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesepeda Road Bike Siap-Siap Didenda Rp 100 Ribu Jika Langgar Aturan Ini
Indonesia
Pesepeda Road Bike Siap-Siap Didenda Rp 100 Ribu Jika Langgar Aturan Ini

Sebab, untuk pertama kalinya di Indonesia kepolisian bakal menindak kendaraan tidak bermotor

Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak
Indonesia
Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak

Baku tembak terjadi antara aparat dengan kelompok Numbuk Telenggen

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir

"Tidak hanya Jakarta, Bogor, bahkan Depok, Tangerang, dan sampai Cianjur itu kita kerja sama," kata Riza

Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Hari Ini, Jerinx Hadir Enggak Ya?
Indonesia
Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Hari Ini, Jerinx Hadir Enggak Ya?

Kasus ini berawal dari tuduhan Jerinx SID kepada Adam Deni

PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi Hindari UMKM PHK Pekerja
Indonesia
PPKM Darurat, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi Hindari UMKM PHK Pekerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun.

Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran
Indonesia
Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Menanggapi keputusan tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui banyak masyarakat protes terkait larangan mudik Lebaran tahun ini.

Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK
Indonesia
Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemsos) Hartono Laras menyerahkan satu unit sepeda merek Brompton kepada KPK.

DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur
Indonesia
DPR Sentil KKP Yang Belum Bikin PNBP Ekspor Benur

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama.

Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung
Indonesia
Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung

Keterkaitan hukuman mati dan efek jera memang belum bisa dibuktikan. Seharusnya memang dalam korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian daripada hukuman mati. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun juga cukup.

Pembatasan Ketat Nataru, Orang Yang Belum Divaksin Dilarang Bepergian
Indonesia
Pembatasan Ketat Nataru, Orang Yang Belum Divaksin Dilarang Bepergian

Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.