Komisi III DPR Bakal Bahas Penggunaan Senpi Polri di Sidang Berikutnya

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 03 Desember 2024
Komisi III DPR Bakal Bahas Penggunaan Senpi Polri di Sidang Berikutnya

ilustrasi senpi. (Foto: ANTARA/HO-Kelurahan Pejaten Barat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI mengatakan, pengaturan khusus terkait penggunaan senjata api (senpi) oleh pihak kepolisian bakal dibahas pada masa sidang yang akan datang.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pembahasan tersebut merupakan respons dari dua kejadian penembakan yang dilakukan polisi di Sumatera Barat dan Semarang.

“Ini akan menjadi bahan bagi kita pada masa sidang besok, kita akan rapatkan bahan ini dengan kepolisian,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Psda pembahasan itu, Habiburokhman menyebutkan, pihaknya bakal melakukan evaluasi dan mengangkat persoalan mekanisme aparat kepolisian dalam menggunakan senpi.

Baca juga:

Komisi III DPR Minta Pengecekan Kelayakan Anggota Polri Pegang Senpi

“Bagaimana mekanisme penggunaan senjata ini oleh anggota Polri. Seperti apa evaluasi berkalannya berjalan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, Komisi III akan mempertanyakan bagaimana tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap SOP yang sudah dilakukan.

“Keinginan kita bahwa terhadap pelanggaran jangan hanya diselesaikan dalam konteks etik atau kedinasan. Tapi juga diselesaikan secara pidana,” kata dia.

Baca juga:

Polda Jateng Sebut Kasus Penembakan Siswa SMK Tak Terkait Tawuran

Habiburokhman menilai, persoalan penggunaan senjata api sangat serius. Jadi, pihaknya bakal mengajak semua pihak dari kepolisian untuk membahas bersama Komisi III.

“Misalnya dengan Kor Lantas, dengan Kabar Harkam. Termasuk juga dengan Kabid Propam. Nanti ini akan menjadi bahan rapat kami ke depan,” tutup politikus Gerindra ini. (Pon)

#Komisi III DPR #Senjata Api #Polisi #Penembakan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Dunia
Penembakan Beruntun Guncang Turki, Delapan Orang Tewas
Penembakan beruntun di Afyonkarahisar, Turki, menewaskan delapan orang dan melukai satu korban. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Penembakan Beruntun Guncang Turki, Delapan Orang Tewas
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Netty secara mengejutkan memilih menyudahi masa dinas aktifnya demi mempertahankan prinsip serta hati nurani.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
14 Hari Operasi Patuh Jaya, Polisi Utamakan Edukasi dan Imbauan
Pendekatan edukasi lebih diutamakan dalam operasi tahun ini agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
14 Hari Operasi Patuh Jaya, Polisi Utamakan Edukasi dan  Imbauan
Indonesia
Ada Keluhan soal Polisi atau Penegakan Hukum? Ini Kanal Aduan Kapolda Metro Jaya
Polda Metro Jaya menerima 197 aduan masyarakat pada 11–25 Oktober 2026. Sebanyak 36 laporan selesai. Simak nomor WhatsApp Aduan Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Ada Keluhan soal Polisi atau Penegakan Hukum? Ini Kanal Aduan Kapolda Metro Jaya
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan