Komisi II Usul Presidential Treshold Diturunkan Ilustrasi. ANTARA/Ardika

Merahputih.com - Komisi II DPR mengusulkan agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dapat turun menjadi 10-15 persen dari 20-25 persen. Hal itu untuk meningkatkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kami waktu itu mengusulkan ada perubahan (presidential threshold) mungkin 10-15 persen saja gitu ya, tidak seperti yang sekarang 20-25 persen,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Senin (1/11).

Baca Juga:

YLBHI Pertanyakan Harta Miliaran Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan

Secara teoritis, penurunan ambang batas pencalonan presiden menjadi 10-15 persen dapat memunculkan sekitar tujuh atau delapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun dalam implementasi, jumlah pasangan yang mungkin muncul ke permukaan akan kurang dari perkiraan sebagaimana yang terjadi pada penetapan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen.

“Secara teoritis, sekitar 20-25 persen harusnya bisa memunculkan empat atau lima pasangan yang faktanya selama ini tidak terjadi,” beber dia.

Ilustrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Foto: Istimewa

Apabila ketentuan ambang batas pencalonan presiden turun menjadi 10-15 persen, meski tidak dapat memunculkan tujuh hingga delapan pasangan setidaknya dapat memunculkan koalisi yang lebih dari dua pasangan.

Ambang batas pencalonan presiden merupakan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Baca Juga:

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR RI sebelumnya.

“Memang harus ada proses seleksi yang ketat kepada calon-calon presiden, tetapi kita tidak boleh membatasinya menjadi terlalu sempit,” tutup Doli Kurnia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Gelora Klaim Sudah Dapat 10 Ribu Anggota di Banten
Indonesia
Partai Gelora Klaim Sudah Dapat 10 Ribu Anggota di Banten

hanya dalam waktu 2 tahun, Partai Gelora mampu membentuk kepengurusan di 100 persen tingkat Propinsi, 100 persen tingkat Kab/ kota, 80 persen lebih tingkat kecamatan dan 10 persen tingkat PAC (ranting).

Warga Ber-KTP Luar Jakarta Yang Belajar di DKI Diminta Segera Divaksin
Indonesia
Warga Ber-KTP Luar Jakarta Yang Belajar di DKI Diminta Segera Divaksin

Pemkot Jakarta Pusat menargetkan 900 ribu warga, termasuk pelajar berusia 12-17 tahun yang mendapat layanan vaksin hingga Agustus mendatang.

150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati
Indonesia
150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati

Puskesmas Kramat Jati menerjunkan 3 tim vaksinator

Puluhan Ribu Pelamar Siap Bersaing, Segini Besaran Gaji PNS Pemprov DKI
Indonesia
Puluhan Ribu Pelamar Siap Bersaing, Segini Besaran Gaji PNS Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021.

Penuhi Ramadan dengan Kebaikan, Polisi Berbuka Bersama Pemulung dan Tunawisma
Indonesia
Penuhi Ramadan dengan Kebaikan, Polisi Berbuka Bersama Pemulung dan Tunawisma

Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk saling berbagi dengan sesama.

Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies
Indonesia
Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Dalam simulasi 15 nama, terdapat tiga calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10 persen.

Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi
Indonesia
Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi

Kebijakan ini resmi diberlakukan melalui penerbitan PMK Nomor 31/PMK.010/2021

Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat
Indonesia
Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah baik yang berada di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali untuk terus mengecek langsung ke lapangan terkait kondisi penanganan pandemi.

Setahun Menjabat Pimpinan KPK, Harta Nurul Ghufron Meroket Rp 4,2 Miliar
Indonesia
Setahun Menjabat Pimpinan KPK, Harta Nurul Ghufron Meroket Rp 4,2 Miliar

Ghufron tercatat memiliki 12 bidang tanah dan bangunan di Jember dan Jakarta Selatan senilai Rp 8.220.000.000.

Siswa SMA Se-DIY Mulai PTM 100 Persen Pekan Depan, Ini ketentuannya
Indonesia
Siswa SMA Se-DIY Mulai PTM 100 Persen Pekan Depan, Ini ketentuannya

Siswa-siswinya tidak boleh ada keluhan sakit