Komisi II Pertanyakan Alasan Betty Epsilon Idroos Tidak Proses Pencalonan M Taufik Calon Anggota KPU 2022-2027 Betty Epsilon Idroos. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Calon Anggota KPU 2022-2027 Betty Epsilon Idroos menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Senin (14/2). Dalam kesempatan ini, Betty dicecar oleh anggota Komisi II DPR Abdul Wahid.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan alasan Betty yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, tidak memproses pencalonan M Taufik sebagai caleg dari Partai Gerindra di Pileg DKI Tahun 2019.

Baca Juga

Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi

Pencalonan M Taufik menjadi DPRD DKI pada Pileg 2019 terhambat karena statusnya sebagai mantan terpidana kasus korupsi. Hal ini lantaran KPU menerbitkan peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor ‘nyaleg’ sehingga M Taufik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Taufik saat itu mengajukan sengketa ke Bawaslu dan Bawaslu mengabulkan gugatan M Taufik. Namun, saat itu, Betty enggan memproses lebih lanjut keputusan dari Bawaslu untuk menyatakan Taufik memenuhi syarat sebagai caleg DKI dari Fraksi Gerindra.

"Ibu (Betty) ketika tidak memprosesnya, malah setelah putusan MA (Mahkamah Agung) baru ibu memprosesnya. Bagaimana pendekatan dan pemahaman ibu soal peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya sudah jelas semua dalam aturan, tetapi ibu tidak memberikan kesempatan? Bagaimana ibu memahami itu semua?,” tanya Wahid.

Baca Juga

DPR akan Kuliti Calon Anggota KPU-Bawaslu Saat Fit and Proper Test

Menjawab pertanyaan Wahid, Betty mengatakan pihaknya menetapkan M Taufik tidak memenuhi syarat (TMS) karena sesuai dengan peraturan KPU yang ada saat itu, yakni larangan bagi eks koruptor menjadi caleg.

“Terkait putusan bapak M Taufik di DKI Jakarta, saya pikir ini satu dari sekian calon yang memang harus kami TMS-kan karena berdasarkan perintah dari KPU RI yang ada Peraturan KPU terkait pencalonan," ujarnya.

Betty membantah jika KPU DKI dianggap tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu karena saat itu, KPU DKI langsung bersurat ke KPU RI terkait langkah lanjutan setelah ada putusan Bawaslu untuk meloloskan eks koruptor menjadi caleg.

"Kami tidak dapat meneruskan pasca putusan Bawaslu, bukan berarti kami tadi bahasanya tidak memproses, kami memprosesnya dengan cara menanyakan kepada pimpinan KPU RI, bagaimana jika putusan Bawaslu bahwa beliau mengharuskan di-MS-kan,” kata Betty.

Hanya saja, kata Betty, KPU RI saat itu mengatakan bahwa status M Taufik tetap TMS pasa putusan Bawaslu. Ia menjelaskan, KPU RI meminta pihaknya menunggu hasil putusan Mahkamah Agung soal uji materi peraturan KPU yang melarang eks koruptor ‘nyaleg’.

"Tentu karena kami struktural, kami hirarkis, kami baru menindaklanjuti setelah ada peraturan terbaru sebagaimana disampaikan KPU RI hari itu. Jadi, semua terkomunikasikan, sehingga keluarlah peraturan KPU terkait pencalonan dan Pak M Taufik menjadi MS, memenuhi persyaratan,” ungkap Betty. (Pon)

Baca Juga

Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Orangtua Tolak Vaksinasi Anak, Pemprov DIY Gencarkan Sosialisasi
Indonesia
Puluhan Orangtua Tolak Vaksinasi Anak, Pemprov DIY Gencarkan Sosialisasi

Vaksinasi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemui kendala. Salah satunya adalah adanya penolakan dari orangtua yang enggan memberikan izin anaknya divaksin COVID-19.

Mantan Komisioner KPU Viryan Azis Meninggal Dunia
Indonesia
Mantan Komisioner KPU Viryan Azis Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari elemen penggiat Pemilu. Komisioner KPU RI 2017-2022 Viryan Azis meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada Sabtu dini hari (21/5). Viryan wafat usai mendapat perawatan intensif di RS Abdi Waluyo Jakarta akibat penyakit stroke yang dideritanya. Kabar duka disampaikan mantan Ketua KPU, Arief Budiman lewat pesan singkat.

Wapres: Kemampuan Bertahan Cadangan Pangan Indonesia Hanya 21 Hari
Indonesia
Wapres: Kemampuan Bertahan Cadangan Pangan Indonesia Hanya 21 Hari

Indonesia terpaut agak jauh dibanding Thailand yang 143 hari. India 151 hari. Dan China itu agak lama 681 hari.

Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya
Indonesia
Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya

Tari Ganjar Ganjur ikut ditampilkan selama acara ritual berlangsung.

Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika
Indonesia
Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika

BMKG memperkirakan kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika mengalami hujan sedang hingga berat pada 18-20 Maret 2022.

Mendagri Batal Berkunjung ke Papua Barat
Indonesia
Mendagri Batal Berkunjung ke Papua Barat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan tiba di Manokwari, Papua Barat, Selasa (28/6) petang.

Hari Kedua di Maluku, Jokowi Terbang Antar-pulau Demi Bagikan Bansos dan BLT BBM
Indonesia
Hari Kedua di Maluku, Jokowi Terbang Antar-pulau Demi Bagikan Bansos dan BLT BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Maluku.

Bunga Warna Merah Putih Terpasang di Jalan Medan Merdeka
Indonesia
Bunga Warna Merah Putih Terpasang di Jalan Medan Merdeka

Sejumlah titik di jalan Medan Merdeka dihiasi bunga dengan warna merah putih. Warna merah putih ini dipilih Pemerintah DKI Jakarta untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia (RI).

Istana Minta Isu Presiden 3 Periode Tidak Dikaitkan dengan Maunya Jokowi
Indonesia
Istana Minta Isu Presiden 3 Periode Tidak Dikaitkan dengan Maunya Jokowi

Menanggapi hal itu, Staf Khsusus Menteri Sekertaris Negara Faldo Maldini meminta agar isu tersebut tidak dikaitkan dengan maunya Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi tetap teguh dan menjalankan konstitusi.

 PPP: Presidential Threshold Hadiah Bagi Partai
Indonesia
PPP: Presidential Threshold Hadiah Bagi Partai

Sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU tersebut tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK.