Komisi II DPR Jelaskan Alasan Waktu Kampanye 75 Hari Bendera Partai Politik. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) telah menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 75 hari

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang mendasari penetapan durasi kampanye selama 75 hari.

Baca Juga

PKB Solo Tolak Koalisi dengan PKS di Pemilu 2024

Pertama, durasi masa kampanye yang terlalu lama dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif. Sementara kondisi Indonesia belum seutuhnya keluar dari pandemi COVID-19.

"Jangan sampai kampanye yang terlalu panjang itu menimbulkan riak, menimbulkan dinamika ke arah sesuatu yang negatif," jelas Guspardi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/6).

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : Arief/Man/DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : Arief/Man/DPR RI

Menurut Guspardi, masa kampanye merupakan proses sosialisasi kepada masyarakat, dan hal itu sejatinya sudah dilakukan partai politik sejak pembentukan partai tersebut. Sehingga, partai politik bisa saja melakukan sosialisasi sejak saat ini.

"Jadi, durasi kampanye yang diatur dalam PKPU selama 75 hari itu adalah durasi masa kampanye di dalam tahapan Pemilu," jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini.

Baca Juga

Ketua DPR: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan

Ia mengatakan, jika ada pihak-pihak atau partai tertentu yang menolak durasi masa kampanye 2024 mendatang selama 75 hari, dan mengancam akan menggelar demonstrasi itu merupakan hak masing-masing yang dijamin oleh Undang-Undang. Di antaranya penolakan dilakukan oleh Partai Buruh.

"Kalau ada pihak-pihak atau partai tertentu yang menolak dan lain sebagainya itu hak mereka, itu dijamin oleh Undang-Undang. Kalau dia tidak terima, mau demo dan lain sebagainya silakan saja," ujar Guspardi.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, pada prinsipnya seluruh partai politik, baik yang berada di dalam parlemen, maupun tidak, semuanya diperlakukan sama oleh Undang-Undang. Tidak ada diskriminasi dalam penentuan lama masa kampanye maupun jadwal lainnya.

"Jadi bukan di sana ranah soal asas keadilan dan lain sebagainya. Asas keadilan itu manakala KPU diskriminasi dalam melayani partai-partai tertentu dan tidak melayani partai lain. Penetapan durasi masa kampanye selama 75 hari itu berlaku sama untuk semua partai, baik yang ada di Senayan ataupun tidak," tegasnya. (Knu)

Baca Juga

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Jokowi Ingin Indonesia Jadi Rujukan Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tunjukkan Adab, Anies Tahan Berkomentar Terkait Ditemukannya Jenazah Eril
Indonesia
Tunjukkan Adab, Anies Tahan Berkomentar Terkait Ditemukannya Jenazah Eril

"Saya menghormati itu. Ketika nanti sudah ada penjelasan keluarga baru nanti menyampaikan resmi," kata Anies.

Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar
Indonesia
Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar

Di lokasi pastikan tidak ada kegiatan Partisipan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Bagi Warga Tak Punya BPJS Kesehatan Berbayar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Bagi Warga Tak Punya BPJS Kesehatan Berbayar

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa vaksinasi dosis ketiga ini gratis

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan ke Arafah
Indonesia
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan ke Arafah

memastikan semua jemaah diberangkatkan ke Arafah, petugas akan melakukan sweeping ke hotel-hotel jemaah di sektor-sektor.

Aturan Terbaru PPKM Luar Jawa-Bali: Mulai dari WFO sampai Seminar
Indonesia
Aturan Terbaru PPKM Luar Jawa-Bali: Mulai dari WFO sampai Seminar

Pemerintah untuk kesekian kalinya kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali selama dua pekan mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Sarung Tenun Bergambar Anjing
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Sarung Tenun Bergambar Anjing

Beredar informasi berupa video di media sosial Twitter yang menginformasikan mengenai beredarnya sarung tenun yang bergambar anjing jelang Ramadan.

AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J

AKP Irfan Widyanto menghalangi penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pamor Jawa Tengah Meningkat Usai Sukses Laksanakan Satu Pertemuan G20
Indonesia
Pamor Jawa Tengah Meningkat Usai Sukses Laksanakan Satu Pertemuan G20

Sejumlah pejabat kepolisian secara resmi melaksanakan asistensi pengamanan dari awal kegiatan hingga kepulangan rombongan pada Jumat (1/4).

Selayar Tanggap Darurat Bencana, Ratusan Rumah Rusak dan Ribuan Jiwa Mengungsi
Indonesia
Selayar Tanggap Darurat Bencana, Ratusan Rumah Rusak dan Ribuan Jiwa Mengungsi

Gempa bumi magnitudo (M) 7,4 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dirasakan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Desainer Indonesia Diduga Pesan Organ Ilegal dari Brazil, Polri Konfirmasi ke Interpol
Indonesia
Desainer Indonesia Diduga Pesan Organ Ilegal dari Brazil, Polri Konfirmasi ke Interpol

Dugaan keterlibatan perancang busana Indonesia itu berawal dari penggerebekan di Amazonas State University di Kota Manaus, Brasil.