Komisi II DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat jadi PPPK Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Geraldi/hr/DPR RI

MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI diminta untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tenaga honorer atau non-ASN. Pansus ini bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan status tenaga honorer yang tak ada kejelasan selama ini bisa ditangani.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menuturkan, mengingat pentingnya persoalan tenaga honorer ini, maka dengan ini pimpinan DPR RI didorong agar segera menyetujui pembentukan pansus.

Baca Juga

1.192 Honorer dan TKPK Pemkot Solo Terancam Gagal Diangkat Jadi PPPK

"Tujuannya agar ditemukan jalan keluar dan mereka dapat direkrut menjadi tenaga kerja PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Doli Kurnia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/10).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya menyerap aspirasi para tenaga honorer saat melakukan kunjungan kerja saat masa reses ini ke Bali. Selanjutnya, aspirasi yang ditampung akan menjadi masukan pembentukan Pansus.

Sementara, Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terus bergulir untuk diterapkan. Surat tersebut mengenai rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

Baca Juga

Para Bupati Masih Keberatan Penghapusan Tenaga Honorer

Atas dasar itu, Komisi II DPR mendorong pemerintah menyusun peta jalan, atau roadmap penyelesaian masalah sebelum menghapus tenaga honorer 2023 mendatang.

“Kita mendorong adanya roadmap yang harus disusun oleh pemerintah dalam rangka menyeselaikan semua masalah yang terkait dengan tenaga honorer. Karena masalah ini kan cukup klasik dan cukup lama,” ujar Doli.

“Kita berharap Pansus ini bisa mengawal, pertama, permasalahan tenaga honorer yang selama ini sudah ada. Kedua, kira-kira ke depan konsepnya seperti apa? Supaya tidak terulangi masalah-masalah yang kemarin,” tambahnya.

Lebih lanjut Doli menambahkan, untuk dapat menuntaskan persoalan tenaga honorer, DPR harus berkoordinasi dengan semua pihak terutama pemerintah pusat hingga daerah.

"Kami menyampaikan aspirasi bersama dengan pemerintah menyelesaikan masalah dengan semua yang tadi disampaikan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Pemkot Bandung Prioritaskan Pegawai Honorer K2 jadi PPPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024
Indonesia
Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024

"Diambil keputusan dalam rapat kerja antara Komisi II, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang sudah diagendakan pada pekan depan, Senin 23 Mei 2022," kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus

Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J

Komnas HAM menyampaikan tak menutup kemungkinan mengagendakan pemeriksaan terhadap 25 polisi yang disebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak profesional itu.

LPSK Harap Ada Rumah Tahanan Khusus Justice Collaborator
Indonesia
LPSK Harap Ada Rumah Tahanan Khusus Justice Collaborator

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap ada rumah tahanan yang dikhususkan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) demi menjamin perlindungan.

Ukraina Desak Sekutu Segera Kirim Alat Tempur
Dunia
Ukraina Desak Sekutu Segera Kirim Alat Tempur

Zelenskiy berkata, tank dan unit pertahanan udara harus dikirim sebelum Rusia dapat melancarkan serangan berikutnya.

Penerbitan Surat Utang Diklaim Turun Drastis
Indonesia
Penerbitan Surat Utang Diklaim Turun Drastis

Tahun ini merupakan tahun terakhir dari kesepakatan BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait berbagai beban

MK Tolak Gugatan Yusril soal PT 20 Persen, La Nyalla Cs Terjegal Legal Standing
Indonesia
MK Tolak Gugatan Yusril soal PT 20 Persen, La Nyalla Cs Terjegal Legal Standing

"Amar putusan: menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Menolak permohonan II untuk seluruhnya," kata Anwar

 Kado HUT ke-495  DKI, Anies Dicegat dan Dihadiahi Petisi Pergantian Nama JIS
Indonesia
Kado HUT ke-495 DKI, Anies Dicegat dan Dihadiahi Petisi Pergantian Nama JIS

Aksi JJ Rizal ini untuk memberikan sebuah petisi pergantian nama Jakarta International Stadium (JIS) menjadi MH. Thamrin.

Tembok Ndalem Singopuran Dirusak, Polisi Amankan Alat Berat
Indonesia
Tembok Ndalem Singopuran Dirusak, Polisi Amankan Alat Berat

Kali ini, pagar tembok Ndalem Singopuran yang merupakan objek diduga cagar budaya (ODCB) di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, dirusak menggunakan alat berat.

Bareskrim Duga ACT Tak Transparan Soal Dana Korban Kecelakaan Lion Air
Indonesia
Bareskrim Duga ACT Tak Transparan Soal Dana Korban Kecelakaan Lion Air

Polisi masih terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Tragedi Itaewon Jangan Sampai Terjadi saat Perayaan Malam Tahun Baru
Indonesia
Tragedi Itaewon Jangan Sampai Terjadi saat Perayaan Malam Tahun Baru

Tito Karnavian mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban saat momen pergantian tahun.