Komisi II DPR Diminta Kaji SE Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Hingga Pecat ASN Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk

MerahPutih.com - Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ menuai polemik. Hal itu lantaran penjabat (Pj) kepala daerah diberikan izin memberikan sanksi atau mutasi aparatur sipil negara (ASN) tanpa persetujuan menteri.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR RI untuk mengkaji SE Mendagri yang diterbitkan Tito Karnavian pada 14 September 2022 tersebut.

Baca Juga:

Harapan untuk Pj Gubernur Pengganti Anies, Kadin DKI: Butuh Suasana yang Kondusif

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, kajian itu bertujuan untuk memastikan SE Mendagri tersebut tidak melanggar aturan.

"Saya pikir SE mendagri tesebut memang perlu kita kaji di komisi teknis, komisi II apakah kemudian itu ada pelanggaran atau tidak," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Selain itu, Dasco juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menjelaskan kalau kebijakan yang diterbitkannya itu tidak menabrak regulasi di atasnya.

"Meminta Mendgari untuk memberikan pennjalasan kepada komisi terkait," ujar Dasco.

Baca Juga:

Golkar Sebut Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Siap Terima Kritik dan Saran

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) dalam mengelola kepegawaian daerah.

Secara khusus ada dua hal pokok yang diatur dalam surat edaran tersebut. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

Kedua, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah (mutasi antar daerah) dan antar instansi (mutasi antar instansi). (Pon)

Baca Juga:

PSI Minta Kemendagri Transparan soal Pendalaman Nama Pj Gubernur DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prabowo Serukan Negara ASEAN Jaga Perdamaian
Indonesia
Prabowo Serukan Negara ASEAN Jaga Perdamaian

"Kita mencapai apa yang diinginkan oleh rakyat kita yaitu mencapai perdamaian yang merupakan syarat untuk kemakmuran,” tegas Prabowo.

Paviliun Indonesia Hadir Dalam Pameran Produk Kerajinan Rumah Terbesar di Jepang
Indonesia
Paviliun Indonesia Hadir Dalam Pameran Produk Kerajinan Rumah Terbesar di Jepang

Paviliun Indonesia berfungsi memfasilitasi para pelaku usaha skala UKM maupun skala besar Indonesia yang akan memasuki pasar Jepang.

Kenaikan Harga BBM Dinilai Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Dinilai Ganggu Upaya Pemulihan Ekonomi

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi merembet ke sejumlah sektor.

[HOAKS atau FAKTA]: PKI Rancang Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: PKI Rancang Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi

Narasi yang diedarkan: Usahakan agar Jokowi 3 periode. Kalau bisa Pemilu 2024 ditunda minimal jabatan Jokowi di tambah 2 tahun.

Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Momentum Perbaikan Pengawasan Obat
Indonesia
Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Momentum Perbaikan Pengawasan Obat

Pengungkapan kasus penggunaan bahan baku obat melampaui batas aman di tataran produsen farmasi merupakan bentuk perbaikan sistem pengawasan obat di Indonesia.

APJII Ingin Jadi Jembatan Memasuki Dunia Metaverse
Indonesia
APJII Ingin Jadi Jembatan Memasuki Dunia Metaverse

Bersama APJII, WIR Group memasuki fase selanjutnya dari transformasi digital melalui adopsi teknologi tinggi metaverse dan ketersediaan jaringan internet sebagai jaringan pendukung utama.

Jokowi: Marhaban ya Ramadan
Indonesia
Jokowi: Marhaban ya Ramadan

"Saya ingin mengucapkan Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin," kata dia.

Telkom Bangun Pusat Data neuCentriIX di IKN Nusantara
Indonesia
Telkom Bangun Pusat Data neuCentriIX di IKN Nusantara

Adanya data center selain untuk bisnis perusahaan teknologi maupun telekomunikasi, tapi juga untuk membantu ekonomi lokal

Golkar Disebut-Sebut Tolak Penundaan Pemilu
Indonesia
Golkar Disebut-Sebut Tolak Penundaan Pemilu

Partai Golkar berubah sikap terkait wacana perpanjangan jabatan Presiden alias penundaan Pemilu 2024. Awalnya mendukung, kini dikabarkan menyatakan menolak.

Angka COVID-19 Naik, Penumpang KRL Alami Penurunan
Indonesia
Angka COVID-19 Naik, Penumpang KRL Alami Penurunan

KAI siap mengikuti dan mematuhi kebijakan pemerintah