Komisi II akan Bahas Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol tak Diubah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: MP/Fachruddin Chalik

MerahPutih.com - Usulan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, agar nomor urut parpol tidak diubah dalam tiap periode Pemilu mendapat respons positif dari parlemen. Komisi II DPR RI bersama KPU akan segera membahas usulan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai ada banyak keuntungan jika nomor urut parpol tidak diubah dalam tiap periode pemilu.

Baca Juga

SBY Turun Gunung karena Anggap Ada Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu 2024

"Iya kami menunggu nanti waktu rapat dengar pendapat atau raker dengan KPU. Ya sebagai salah satu masukan ya tentu kita akan respons secara baik," kata Junimart kepada wartawan, Selasa (20/9).

Menurut Junimart usulan Megawati terkait nomor urut parpol yang tidak perlu diubah itu sangat logis. Hal tersebut, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu akan mempermudah tugas KPU.

"Ini kan membantu KPU bekerja lebih ringan, lebih gampang. Nomor sudah ada, nomor yang bukan permanen, nomor yang disamakan sebelumnya, jadi KPU juga sebagai penyelenggara negara tidak sulit menginput lagi," ujarnya.

Baca Juga

PKB Targetkan 100 Kursi di DPR RI pada Pemilu 2024

Tak hanya itu, menurut Junirmart, usulan dari Megawati tersebut juga dapat meringankan beban anggaran parpol dalam menghadapi Pemu.

"Masukan yang cukup rasional dan brilian sekali. Karena yang pertama menyangkut anggaran internal parpol. Contoh misalnya parpol-parpol yang selama ini sudah ikut dalam kontestasi politik ya,” tutup Junimart. (Pon)

Baca Juga

Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rupiah Tambah Anjlok, Masuk November Tembus Rp 15.600 per Dolar AS
Indonesia
Rupiah Tambah Anjlok, Masuk November Tembus Rp 15.600 per Dolar AS

Saat penutupan perdagangan Senin (31/10) kemarin rupiah masih mampu bertahan di level Rp 15.598 per dolar AS.

Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron
Indonesia
Legislator PDIP Bilang Kasus Gangguan Ginjal Akut Akibat Kebijakan yang tidak Sinkron

Kasus tersebut disebut akibat adanya celah kebijakan hingga peraturan yang tidak sesuai antar pemangku kepentingan.

Kompolnas Tegaskan Tindakan Densus 88 Tembak Mati Terduga Teroris Sunardi Sesuai SOP
Indonesia
Kompolnas Tegaskan Tindakan Densus 88 Tembak Mati Terduga Teroris Sunardi Sesuai SOP

"Apa yang dilakukan Densus 88 sudah sesuai SOP. Saya juga sudah mengundang Densus 88 ke Kompolnas untuk memaparkan mengenai kasusnya dan proses penangkapan terduga teroris Sunardi," kata Benny, Selasa (15/3).

PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman
Indonesia
PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman

Lokomotif KA Lodaya terpaksa harus diganti dan enam perjalanan KA mengalami kelambatan.

Nekat Langgar ERP di Jakarta Didenda 10 Kali Lipat Harga Normal
Indonesia
Nekat Langgar ERP di Jakarta Didenda 10 Kali Lipat Harga Normal

Sanksi pelanggar ERP tercantum pada Pasal 16 Ayat 1, di mana pengendara bermotor baik roda empat dan roda dua akan dikenai denda sebanyak 10 kali lipat dari tarif normal.

Kemenkumham Tidak Bisa Deteksi Kasus Orang Yang Miliki Dua Paspor
Indonesia
Kemenkumham Tidak Bisa Deteksi Kasus Orang Yang Miliki Dua Paspor

Pemerintah telah mengeluarkan 4.699 permohonan kehilangan kewarganegaan sejak tahun 2017 hingga 2022.

Macet, Banjir, Kemiskinan Masih Jadi Masalah Utama di Kota Bandung
Indonesia
Macet, Banjir, Kemiskinan Masih Jadi Masalah Utama di Kota Bandung

Kemendagri mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung semakin membaik.

Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT
Indonesia
Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT

Dengan kembali ke aturan lama, pekerja dapat mengklaim dana yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan setelah satu bulan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

Terus Bertambah, Kini Ada 68 RT di Jakarta Terendam Banjir
Indonesia
Terus Bertambah, Kini Ada 68 RT di Jakarta Terendam Banjir

Ada 68 RT di Jakarta yang terendam banjir. Data ini meningkat dari laporan sebelumnya yang hanya 53 RT.

AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J

AKP Irfan Widyanto menghalangi penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.