Komisi II Agendakan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 Pekan Depan Ilustrasi - Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal Ammar)

Merahputih.com - Komisi II DPR mengagendakan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 usai masa reses. Yaitu di awal Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 11 Januari mendatang.

"Pilkada Serentak 9 Desember 2020 telah usai, pelaksanaannya dinilai sukses karena angka partisipasi yang tinggi. Namun, Komisi II DPR RI berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pilkada di masa pandemi," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Jakarta, Selasa (5/1).

Baca Juga:

Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau

DPR akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (11/1). Setelah itu, Komisi II DPR akan menjadwalkan rapat evaluasi khususnya mengenai kualitas Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah yang dilaksanakan di tengah pandemik COVID-19.

"Apakah partisipasi pemilih yang tinggi telah diimbangi dengan edukasi dan kesadaran politik masyarakat," tandas dia.

Anggota Komisi II DPR RI Dapil Sumbar 2 Guspardi Gaus. (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

Selain itu, berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilkada akan dibahas dalam rapat evaluasi tersebut antara lain praktik politik uang hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana.

Baca Juga:

Diduga Ada Kecurangan TSM, Pilkada Asmat Bakal Dibawa ke MK

Komisi II DPR, sebagaimana dikutip Antara, ingin memastikan kepala daerah yang terpilih legitimit atau sesuai dengan kehendak rakyat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik
Indonesia
Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik

Warga Wonogiri memilih mudik setelah Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB jilid ll selama 14 hari mulai tanggal 14-27 September.

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Sekolah Dijadikan Lokasi Isolasi Corona
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Sekolah Dijadikan Lokasi Isolasi Corona

"Jangan sampai di kawasan zona biru justru menjadi zona merah dengan kebijakan yang dikeluarkan," terang dia.

NasDem Minta Anies Tak Gubris Hasil Survei Penanganan COVID-19
Indonesia
NasDem Minta Anies Tak Gubris Hasil Survei Penanganan COVID-19

Wibi Andrino mengatakan, tak etis bila membandingkang kinerja kepala daerah di saat pandemi corona saat ini

Jepang Lirik Pengelolaan Aset BUMN
Indonesia
Jepang Lirik Pengelolaan Aset BUMN

Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran, yang mana BUMN bergerak maju menuju tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik.

KPK Ajukan Banding atas Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi
Indonesia
KPK Ajukan Banding atas Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi

Politikus PKB itu hanya divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Bertemu di Kertanegara, Prabowo-Airlangga Dinilai Tengah Amankan Diri
Indonesia
Bertemu di Kertanegara, Prabowo-Airlangga Dinilai Tengah Amankan Diri

Dalam pertemuan itu, hadir pula mendampingi Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Bukannya Turun, Kasus Positif COVID-19 Kab Bogor Justru Meroket Saat PSBB
Indonesia
Bukannya Turun, Kasus Positif COVID-19 Kab Bogor Justru Meroket Saat PSBB

4 di antaranya berdomisili di Kecamatan Bojonggede

KPK Benarkan Novel Baswedan Ikut Tangkap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Benarkan Novel Baswedan Ikut Tangkap Edhy Prabowo

Kegiatan tersebut dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi

Data Valid, Vaksinasi Bisa Lebih Cepat
Indonesia
Data Valid, Vaksinasi Bisa Lebih Cepat

Kunci percepatan vaksinasi untuk mencapai target bebas COVID-19 adalah pada pendataan, sebab kalau data valid maka pelaksanaannya akan lebih cepat.

KPK Periksa PNS MA Jadi Saksi Penyuap Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa PNS MA Jadi Saksi Penyuap Nurhadi

KPK telah menetapkan tersangka yaitu mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.