Komisi I Nilai Prosedur Pemanggilan Prajurit Selaras dengan Visi Jenderal Andika Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Aturan tersebut dikeluarkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebelum memasuki masa purnatugas sebagai Panglima TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan, Surat Telegram (ST) Panglima TNI terkait prosedur pemanggilan prajurit TNI menghadapi perkara oleh aparat penegak hukum dinilai selaras dengan visi dan misi Jenderal Andika Perkasa.

Baca Juga:

Reaksi Panglima TNI Ada Mobil Pelat Dinas Saat Arteria Cekcok dengan 'Anak Jenderal'

Angon mengatakan, saat fit and proper test di DPR, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan ingin mengembalikan tugas pokok TNI sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004.

"Bahwa prajurit TNI terikat suatu ikatan dinas dan tatanan hukum TNI kepada prajurut TNI yang melanggar aturan tatib dan sumpah prajurit. Selain itu, TNI memiliki pengadilan tersendiri yakni pengadilan militer," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (24/11).

Dengan demikian, kata Anton, apabila ada anggota TNI yang terkena kasus hukum baik di kepolisian, kejaksaan ataupun KPK, semestinya melakukan koordinasi dengan atasan atau komandan prajurit tersebut.

Nantinya, lanjut politikus Partai Demokrat ini, akan digelar sidang pengadilan militer untuk memutuskan prajurit tersebut dikeluarkan dari institusi TNI.

Anton menambahkan, setelah menjadi orang sipil biasa, maka pihak aparat yang menangani kasus bisa lebih leluasa melakukan proses hukum. Peraturan ini berlaku untuk seluruh prajurit yang aktif dan terikat UU TNI.

"Panglima TNI mengeluarkan telegram tersebut sebagai bagian melanjutkan visi dan misi beliau pada saat fit and proper test yakni mengembalikan tugas pokok TNI," imbuhnya.

Baca Juga:

Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI

Anton menambahkan, Indonesia adalah negara hukum bepegang teguh undang-undang. Dengan demikian, kata Anton, aturan perundang-undangan harus dipatuhi oleh semua elemen di TNI.

"Jangankan prajurit TNI yang melanggar tatib dan sumpah prajurit, seorang Panglima TNI yang terbukti melanggar undang-undang akan ditindak dengan tegas sesuai aturan dalam undang-undang," tegas dia.

Untuk diketahui, setidaknya terdapat empat poin yang diatur dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 ini.

Keempat poin tersebut di antaranya, pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (Pon)

Baca Juga:

Panglima TNI Klaim Prosedur Pemanggilan Prajurit Bukan untuk Hambat Pemeriksaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi: Ratusan Ribu Massa Jemput Kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno
Indonesia
Saksi: Ratusan Ribu Massa Jemput Kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus kekarantinaan kesehatan terdakwa Rizieq Shihab.

Pemerintah Harus Pilah Pengusaha Batu Bara Berizin Ekspor
Indonesia
Pemerintah Harus Pilah Pengusaha Batu Bara Berizin Ekspor

Pemerintah memutuskan untuk memulai kembali ekspor batu bara pada Rabu, 12 Januari 2022 besok.

Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas

“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600 ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos,” ujar LaNyalla

 Pemprov DKI-Kabupaten Gorontalo Kerja Sama di Bidang Pangan
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Capai 92 Persen, Pemkot Solo Targetkan September Tuntas
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Capai 92 Persen, Pemkot Solo Targetkan September Tuntas

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, menargetkan vaksinasi COVID-19 selesai akhir bulan September

Sebagian Wilayah DKI Diprediksi Bakal Hujan Kilat Siang dan Malam
Indonesia
Sebagian Wilayah DKI Diprediksi Bakal Hujan Kilat Siang dan Malam

Pada pagi hari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur akan cerah berawan

Pencarian Korban Tanah Longsor Nganjuk Kembali Dilanjutkan
Indonesia
Pencarian Korban Tanah Longsor Nganjuk Kembali Dilanjutkan

Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Nganjuk, TNI/polri, serta relawan melanjutkan pencarian korban tanah longsor di Desa Ngetos yang belum ditemukan.

TMII Bersolek Sambut HUT ke-76 RI
Indonesia
TMII Bersolek Sambut HUT ke-76 RI

Saat ini TMII masih ditutup untuk wisatawan

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9).

KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk
Indonesia
KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk

Ruangan-ruangan itu ruangan Kepala Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Rudy Djamalauddin, dan ruangan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat