Komisi I Minta TNI-Polri Dilibatkan Atur Social Distancing Redam Corona Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris (Dok pribadi)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris meminta TNI dan Polri dilibatkan dalam penerapan menjaga jarak sosial (social distancing). Langkah itu perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19.

"Pengaturan social distancing sangat diperlukan mengingat dalam kondisi tertentu masyarakat bisa lupa atau bahkan abai dengan cara memperlambat penyebaran virus ini," kata Charles dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Baca Juga:

Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat

Menurut Charles, pelibatan TNI dan Polri harus segera dilakukan. Sehingga, imbauan social distancing benar-benar dipatuhi oleh masyarakat.

"Sekarang sudah bukan saatnya sosialisasi atau sekadar mengimbau penerapan social distancing, tetapi implementasi di lapangan," ujarnya.

Virus corona jenis Covid-19 lebih cepat tertular kepada perokok
Ilustrasi - Bahaya virus corona yang mematikan. ANTARA/Shutterstock/am.

Politikus PDIP ini menyarankan agar personil TNI dan Polri disebar ke seluruh daerah. Terutama tempat umum untuk memantau dan membantu kegiatan masyarakat.

"Untuk memastikan warga menerapkan social distancing dengan jarak minimal 1 meter. TNI bersama Polri bisa secara persuasif dan humanis mengatur antrean dan jarak warga di transportasi umum, pusat berbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya," bebernya.

Baca Juga:

Tetap Gelar Kongres, Anies Sarankan Partai Demokrat Bawa Dokter

Seperti diketahui, pemerintah mengimbau masyarakat menerapkan social distancing. Anjuran itu diikuti dengan penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan bekerja dari rumah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni
City Property
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni

Program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pengungsi Merapi Butuh Popok dan Masker Medis
Indonesia
Pengungsi Merapi Butuh Popok dan Masker Medis

"Bayi dan balita butuh banyak popok. lebih praktis. Tak perlu cuci celana lagi," katanya.

Wali Kota Solo Buka Kebun Binatang 19 Juni, Ibu Hamil dan Anak-anak Dilarang Masuk
Indonesia
Wali Kota Solo Buka Kebun Binatang 19 Juni, Ibu Hamil dan Anak-anak Dilarang Masuk

Solo Zoo yang juga menjadi lokasi konservasi tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Polisi Pelajari Modus dan Pola Anyar Serangan Teror ke Tempat Ibadah
Indonesia
Polisi Pelajari Modus dan Pola Anyar Serangan Teror ke Tempat Ibadah

Polisi bakal memantau pergerakan netizen di media sosial. Mengingat potensi terjadinya hasutan untuk melakukan ujaran kebencian

Kasus COVID-19 Capai 100 Ribu, MUI Bandingkan Disiplin Warga dengan Penduduk Tiongkok
Indonesia
Kasus COVID-19 Capai 100 Ribu, MUI Bandingkan Disiplin Warga dengan Penduduk Tiongkok

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang makin menjadi-jadi di tanah air.

Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas
Indonesia
Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

"Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," ujarnya.

KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Yang bersangkutan bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Fathor Rachman.

KSPI Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di 18 Daerah Secara Serentak
Indonesia
KSPI Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di 18 Daerah Secara Serentak

Aksi tanggal 29 Desember besok sudah ada pemberitahuan kepada Kepolisian

Penyidik KPK Geledah Kantor KKP
Indonesia
Penyidik KPK Geledah Kantor KKP

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan digeledah sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020

Penyelenggara dan pengawas selama ini kesulitan mengendalikan mobilisasi massa