Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

Menanggapi kesepakatan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai dasar hukum melindungi data warga negara.

"Tapi yang harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki," kata Dave di Jakarta, Kamis (24/7).

Baca juga:

Kebijakan Transfer Data Hasil Kesepakatan Dagang Dengan AS Diklaim Tidak Akan Langgar UU Data Pribadi

Transfer Data Pribadi Diklaim Bagian Reformasi Perdagangan Digital, Perjuangan Lama Perusahaan Amerika

Politikus Golkar itu belum menjelaskan lebih detail, karena masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait hal tersebut.

"Kita masih menunggu detail teknisnya seperti apa, akan tetapi kita memiliki undang-undang PDP yang sudah diisahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir jika datanya ditransfer ke pemerintah AS. Sebab, pemerintah Indonesia sudah mengatur hal itu melalui UU PDP.

"Nah itulah makanya ada gunanya undang-undang PDP untuk memastikan, pemerintah itu memiliki otoritas yang khusus dan standarisasi yang tinggi dalam perlindungan data pribadi," tuturnya.

Dave menilai semua kebijakan pemerintah sudah berlandaskan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi, kesepakatan yang dijalankan harus selaras dengan undang-undang yang Indonesia miliki.

Baca juga:

Kata Presiden Prabowo Soal Transfer Data Pribadi Bagian Dari Perjanjian Dagang dengan AS

Menkomdigi Jamin Transfer Data Pribadi ke AS Dipastikan Aman, Ada Dasar Hukumnya

Lebih lanjut Dave menyampaikan bahwa transfer data pribadi ke AS harus mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Itu mesti dibaca di dalam undang-undang ya, karena memang ada pasal-pasalnya yang memperbolehkan data itu disimpan, tetapi selama ada standar-standar yang ter-cover,” pungkasnya. (Pon)

#Komisi I DPR #Data Pribadi #Tarif Resiprokal #Donald Trump #Amerika Serikat #WNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
AS Tawarkan Rp362 Miliar untuk Informasi Program Nuklir Iran, Ini Syaratnya
AS menawarkan hadiah hingga 20 juta dolar AS bagi pemberi informasi program nuklir Iran, termasuk fasilitas, peralatan, dan ilmuwan terkait.
ImanK - 1 jam, 8 menit lalu
AS Tawarkan Rp362 Miliar untuk Informasi Program Nuklir Iran, Ini Syaratnya
Dunia
Trump Buka Opsi AS Lakukan Pendudukan di Iran dan Kuasai Selat Hormuz
Trump berpendapat, perang dengan Iran, yang kini memasuki bulan kesembilan, tidak dapat disebut sebagai perang karena “tidak ada seorang pun yang terluka”
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Trump Buka Opsi AS Lakukan Pendudukan di Iran dan Kuasai Selat Hormuz
Dunia
Pemilu Sela AS Terbitkan Harapan, Pemimpin Dunia Inginkan Reset
Harapan ini muncul setelah para pemilih memberikan kekalahan besar pada pemilu sela (midterm) bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
 Pemilu Sela AS Terbitkan Harapan, Pemimpin Dunia Inginkan Reset
Dunia
Partai Demokrat Menangi Pemilu Sela 2026, Mempercepat Status Donald Trump sebagai 'Lame Duck'
Hasil ini menjadi bentuk penolakan tegas dari puluhan juta pemilih terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Partai Demokrat Menangi Pemilu Sela 2026, Mempercepat Status Donald Trump sebagai 'Lame Duck'
Dunia
Learjet 60 Jatuh di Florida, Satu Keluarga Dinyatakan sebagai Korban Tewas
Seorang pengusaha di bidang teknologi beserta keluarganya dinyatakan sebagai korban tewas pada Minggu tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Learjet 60 Jatuh di Florida, Satu Keluarga Dinyatakan sebagai Korban Tewas
Dunia
Selat Hormuz Belum Dibuka, Ini 7 Syarat Iran kepada Amerika Serikat
Iran mengajukan tujuh syarat kepada AS sebelum bersedia berunding dan membuka Selat Hormuz. Tuntutannya mencakup pencabutan sanksi hingga penghentian blokade.
Yusuf Abdillah - Selasa, 03 November 2026
Selat Hormuz Belum Dibuka, Ini 7 Syarat Iran kepada Amerika Serikat
Dunia
Trump Isyaratkan Serangan, Iran Peringatkan Perang Baru dengan AS Bisa Lebih Lama
Iran memperingatkan perang baru dengan Amerika Serikat bisa berlangsung lebih lama. Ancaman muncul setelah Donald Trump mengisyaratkan serangan lanjutan.
Yusuf Abdillah - Senin, 02 November 2026
Trump Isyaratkan Serangan, Iran Peringatkan Perang Baru dengan AS Bisa Lebih Lama
Dunia
9 Tewas dalam Insiden Jet Jatuh di Florida, Ciptakan sebuah Kawah Besar di Tengah Jalan Perumahan
Pesawat menukik ke tanah hampir secara vertikal dan meledak menjadi bola api besar.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
  9 Tewas dalam Insiden Jet Jatuh di Florida, Ciptakan sebuah Kawah Besar di Tengah Jalan Perumahan
Dunia
Wapres AS Yakin Donald Trump Tak Akan Biarkan Perang Tanpa Akhir dengan Iran
JD Vance menegaskan Donald Trump tidak akan membiarkan AS terjebak dalam perang berkepanjangan dengan Iran di tengah ketegangan dan mandeknya perundingan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 30 Oktober 2026
Wapres AS Yakin Donald Trump Tak Akan Biarkan Perang Tanpa Akhir dengan Iran
Indonesia
Kemenlu Pasikan Belum Ada Info WNI Jadi Korban Tabrakan Kereta di Spanyol
KBRI Madrid juga menyatakan akan terus memantau perkembangan informasi dari otoritas setempat
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Kemenlu Pasikan Belum Ada Info WNI Jadi Korban Tabrakan Kereta di Spanyol
Bagikan