Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Mei 2025
Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Tentara Pakistan mengamati daerah perbatasan yang jadi tempat wisata di Kashmir. (Foto: YouTube/Al Jazeera English)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara India dan Pakistan menimbulkan kekhawatiran berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Komisi I DPR RI berharap, kedua negara bisa menahan diri demi meredakan tensi ketegangan yang kian memanas, dan mendorong Indonesia menjadi juru damai bagi India dan Pakistan.

"Baik India maupun Pakistan adalah negara sahabat Indonesia, tentu kita prihatin jika terjadi konflik bersenjata antar kedua negara tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, kepada wartawan, Jumat (9/5).

Adapun serangan militer India ke berbagai lokasi di wilayah Kashmir yang menjadi bagian Pakistan dan juga wilayah dekat Lahore, kota penting di Pakistan, pada Rabu (7/5) telah menyebabkan 31 orang sipil meninggal dunia. Sedangkan korban luka dilaporkan sebanyak 57 orang.

Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap perseteruan kedua negara bersenjatakan nuklir tersebut tidak berlanjut ataupun berkepanjangan.

Baca juga:

Konflik India-Pakistan Makin Panas, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

“Karena jika konflik meluas, tidak hanya kedua negara yang akan merasakan dampaknya. Secara regional tentu juga akan berpengaruh," sebutnya.

"Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menahan diri dan berusaha menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Konflik bersenjata akan menimbulkan korban sipil, menghancurkan fasilitas umum dan menggangu perekonomian," tambah Sukamta.

Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa analisa yang menyebut bahwa skenario terburuk meningkatnya konflik India-Pakistan adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara.

Sukamta menilai, skenario itu sangat kecil terjadi lantaran kedua pihak selama ini memiliki kebijakan dan mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu.

"Saya meyakini, para pemimpin di India maupun Pakistan masih menggunakan pikiran yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Juga ada histori, beberapa konflik terkait wilayah Khasmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan," jelasnya.

Baca juga:

Yakin Arab Saudi ‘Protektif’ Soal Konflik India-Pakistan, DPR Yakin Jemaah Haji Indonesia Aman

Di sisi lain, Sukamta menilai Indonesia bisa ambil peranan untuk membantu meredakan konflik India-Pakistan.

“Pemerintah Indonesia bisa proaktif tampil sebagai juru damai dengan melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan," imbuhnya.

Menurut Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu, momen ini sangatlah tepat. Sukamta merinci alasan pentingnya Indonesia turut ambil bagian dalam perdamaian India dan Pakistan yang konfliknya kini semakin memanas.

“Selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara, Amerika Serikat yang selama ini berperan menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri, termasuk di dalamnya saat ini duta besar AS di India sejak Trump terpilih masih vakum,” paparnya.

Sementara China sebagai kekuatan utama regional Asia, diketahui memiliki hubungan yang panas dingin dengan India, dan dianggap lebih dekat dengan Pakistan.

“Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator," tutup Sukamta. (Pon)

#Konflik India-Pakistan #India #Pakistan #Komisi I DPR #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan