Komisi E DPRD Jakarta Prioritaskan Program Sekolah Swasta Gratis pada 2025

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 09 Oktober 2024
Komisi E DPRD Jakarta Prioritaskan Program Sekolah Swasta Gratis pada 2025

Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di depan kelas. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi E (bidang Kesra) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin mengatakan, program prioritas yang akan segera direalisasikan adalah sekolah swasta gratis.

Sekolah swasta gratis merupakan kebijakan berharga yang harus terus dikawal hingga terealisasi pada 2025 mendatang.

"Harapan itu sudah masif disosialisasikan, dan masyarakat sudah senang gembira," ujar Thamrin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Jadi, ia mendorong untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Harapannya adalah bisa menjadi kerangka acuan dalam menerapkan program Sekolah Swasta Gratis.

Baca juga:

Sekolah Swasta Menengah ke Atas di Jakarta Tidak Dapat Anggaran Sekolah Gratis

"Jangan sampai kerja kita besok jalan di tempat dan tidak pernah menjembatani urusan ini untuk bisa diselesaikan," tutur Thamrin.

Selain program Sekolah Swasta Gratis, ia juga berkomitmen mengedepankan pelayanan untuk masyarakat agar lebih sigap dan tanggap.

"Selama pelayanan itu untuk masyarakat, harus lebih baik pelayanannya. Masyarakat di Jakarta tidak ada perbedaan suku, ras dan agama, semuanya dapat terlayani semua merasa lebih baik," pungkas Thamrin.

Diketahui, saat ini sudah ada hampir 3.000 sekolah swasta di Jakarta yang siap bergabung untuk menyukseskan Program Sekolah Swasta Gratis.

Baca juga:

Pimpinan DPRD Minta Masyarakat Tak Cibir Ide Transportasi Air RIDO

Program yang digagas Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 itu, rencananya akan direalisasikan mulai 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKl Jakarta, Ima Mahdiah menyebutkan, Pemerintah DKI akan mengucurkan anggaran Rp 1,7 triliun untuk program sekolah swasta gratis yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Ia menuturkan, tingginya anggaran lantaran masih terdapat anak-anak kurang mampu yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Apalagi karena harus membayar setiap bulan, akhirnya mereka mesti menunggak biaya sekolah.

"Kalau enggak salah Rp 1,7 triliun karena banyaknya anak-anak yang tidak mampu yang dia harus sekolah di swasta," ujar Ima di Jakarta, Rabu (9/10). (Asp)

#Sekolah Gratis #Sekolah Swasta #DPRD Jakarta #Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Biaya Sekolah Anak Petugas-Relawan Karhutla Gugur Ditanggung Negara Hingga Jenjang Tertinggi
Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menanggung pendidikan anak-anak petugas dan relawan yang gugur saat menangani karhutla. Beasiswa diberikan hingga jenjang pendidikan tertinggi sesuai kemampuan masing-masing anak.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Biaya Sekolah Anak Petugas-Relawan Karhutla Gugur Ditanggung Negara Hingga Jenjang Tertinggi
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Tujuan pendirian universitas ini ialag menghasilkan lulusan yang siap ditempatkan di berbagai jabatan strategis pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Mengenal Program P3MDI di Universitas Republik Indonesia (URI)
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
Kemensos Ungkap Alasan di Masih Ada Sekolah yang Tolak Siswa Disabilitas
Kementerian Sosial menginginkan semua anak disasbilitas apa pun jenisnya dari disabilitas yang terlihat dan tidak terlhat dapat menikmati layanan pendidikan dari negara.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Kemensos Ungkap Alasan di Masih Ada Sekolah yang Tolak Siswa Disabilitas
Dunia
34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Anak-anak yang tewas atau terluka di sekolah Al-Khair tersebut berusia 6 hingga 12 tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
  34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Indonesia
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Pemerintah turut mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Masih bingung apa itu pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C? Temukan info lengkap soal syarat masuk, metode belajar, hingga cara resmi mendapat ijazah di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Indonesia
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 60 persen merupakan kekerasan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
Bagikan