Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur Petugas bersama relawan membenahi rumah warga yang rusak akibat tanah longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta, Ahad (11/10). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta berniat memanggil pengembang Perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pasca peristiwa longsor pada Sabtu (10/10) malam yang menewaskan 1 ibu hamil.

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda menjelaskan, pemanggilan mereka dibutuhkan untuk menggali penyebab tragedi longsornya tanggul hingga menghancurkan rumah di perkampungan sebelah. Pertemuan itu, kata Ida, akan berlangsung pada Senin (19/10) pekan depan.

“Kami kan prihati adanya korban jiwa. Pengembang juga harus memiliki punya kepedulian dong, makanya nanti kami lihat bentuk kepedulian mereka seperti apa dari kejadian ini," ucap Ida berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (16/10).

Baca Juga

Korban Longsor dan Banjir di Ciganjur Butuh Bantuan Pakaian

Politikis PDIP menuturkan, peristiwa tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa warga sekitar. Tapi, juga merusak bangunan warga yang tertimbun tanah longsor dari perumahan tersebut.

Terlebih lokasi perumahan itu juga sangat dekat dengan Kali Anak Situ. Guna mengetahui perizinan pembangunan perumahan itu, Komisi D lalu memanggil dinas terkait.

Dinas terkait yang akan diundang diantaranya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan; Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan sebagainya

“Itu kan ada rumah yang memang kemarin kena longsor, dan juga ada alat di sana mau ngeruk kali akhirnya separuh dari rumah itu rusak semua. Nah itu tanggung jawab siapa?,” paparnya.

Menurut Ida, dalam insiden longsor di Perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan harus ada yang bertanggung jawab. Untuk itu Senin nanti pihaknya mencari tahu izinnya.

“Yah kami paksa mereka harus ganti rugi dong, jangan sampai nggak. Makanya kami lihat, hari Senin nanti mereka melanggar izin atau tidak,” jelas Ida.

Kepala Dinas SDA DKI, Juaini Yusuf, menyampaiakn, atas musibah itu Kali Anak Situ yang berada di bawahnya menjadi tertutup oleh turap yang ambruk milik pengembang. Hingga pihaknya telah memasang dolken dan menutupnya memakai terpal agar tanahnya tidak kena hujan yang memicu longsor susulan.

“Sekarang kami sedang melakukan pemasangan dolke, karena di bagian atasnya masih sangat rawan. Kalau kami nggak jaga kekuatan tanahnya yang labil tentu sangat membahayakan pekerja yang ada di bawah. Panjang dolken sekitar 30 meter dan tingginya 20-25 meter,” jelasnya.

Sementara itu, ucap dia, berdasarkan identifikasi sementara dari Dinas SDA, turap yang dibuat pengembang cukup berbahaya dari segi konstruksi. Saran dia, turap dengan ketinggian sekitar 30 meter jangan memakai batu kali.

“Kalau kami lihat di lokasi ada turap yang dibuat oleh pengembang Melati Residence itu sebenarnya sudah sangat membahayakan. Dari segi konstruksi tidak mendukung, karena dengan turap batu kali setinggi 30 meter lokasinya persis di atas kali,” kata Juaini.

Baca Juga

Wagub DKI Pastikan Penanganan Ratusan Korban Longsor di Ciganjur Berjalan Baik

Agar kejadian itu tak terulang, Juani menyarankan kepada pengembang untuk memakai sheetpile. Bukan hanya sekedar turap setinggi 30 meter.

"Harus ada sheetpile. Karena bedanya tinggi banget turapnya longsor dan kena pemukiman penduduk," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19
Indonesia
Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19

Tak ada salahnya dilakukan tes PCR atau swab kepada massa yang melakukan aksi.

Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

HUT Ke-74 Bhayangkara, INTI dan PTK Indonesia Serahkan 5.000 Sembako ke Polda Metro Jaya
Indonesia
HUT Ke-74 Bhayangkara, INTI dan PTK Indonesia Serahkan 5.000 Sembako ke Polda Metro Jaya

INTI dan PTK Indonesia memberikan sebanyak 5.000 paket sembako kepada Polda Metro Jaya untuk disalurkan ke jajaran polres di wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19
Indonesia
Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19

66 persen kasus positif yang ditemukan di DKI merupakan kasus tanpa gejala

PB IDI Sarankan Tiga Aspek ini Cegah Penularan Penyakit di Tengah Pandemi
Indonesia
PB IDI Sarankan Tiga Aspek ini Cegah Penularan Penyakit di Tengah Pandemi

Menjaga daya tahan tubuh, terutama di tengah pandemi sebagai hal penting

Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela
Indonesia
Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela

Pimpinan lembaga antirasuah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik apabila menerima fasilitas mobil dinas.

Negara Maju Berkomitmen Gelontorkan Dana Stimulus
Indonesia
Negara Maju Berkomitmen Gelontorkan Dana Stimulus

Namun terlepas dari jumlahnya yang besar, masalah dengan peluncuran vaksin secara global dan munculnya varian virus corona baru membuat jalur pemulihan di masa depan tetap tidak pasti.

LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra

LPSK mendorong keterlibatan Presiden agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet

Untuk pendemo yang ditemukan reaktif corona langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Begini Capaian Program Sejuta Rumah Jokowi Jelang Tutup Tahun 2020
KPR
Begini Capaian Program Sejuta Rumah Jokowi Jelang Tutup Tahun 2020

"Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi," ujar Menteri Basuki.