Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum Kendaraan melintas di Tol Dalam Kota, Jakarta, Rabu (29/4/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mengomentari niatan Gubernur Anies Baswedan yang ingin membuat perlintasan sepeda di jalan tol dalam kota. Menurut dia, wacana tersebut berpotensi menjadi cacat hukum.

Sebab menurutnya, secara jelas rencana kebijakan tersebut menyalahi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Baca Juga:

Kadishub DKI: Jalur Sepeda di Jalan Tol Khusus Road Bike

“Sudah jelas ketetapan minimum untuk laju roda empat itu 60 km/jam, itu roda empat bagaimana dengan sepeda bisa mencapai kecepatan itu? Itu buat kendaraan roda empat dan tidak benar, Undang-Undang Angkutan Lalu Lintas dilanggar, Undang-Undang Perhubungan dilanggar, Undang-Undang Jalan tol dilanggar, sudah keliru betul itu," kata Manuara di Jakarta.

Berdasarkan aturan yang termaktub dalam PP Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol ayat 1, jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.

Ayat 2 jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan kendaraan rencana paling rendah 80 kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer per jam.

Kemudian, ayat 3 jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 ton. Ayat 6 setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Ayat 7 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ilustrasi. Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (19/7/2020). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)
Ilustrasi. Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (19/7/2020). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Sedangkan, PP 44 Tahun 2009 dimasukkan tambahan aturan salah satunya soal motor. Pasal 38 ayat 1 bunyinya, tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Ayat 1a termaktub, pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Ayat 2, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan tonasenya. Ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ditetapkan oleh Menteri.

Atas dasar itu, Manuara menilai kebijakan itu perlu dipikirkan lebih mendalam. Meski, pada nantinya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di sejumlah titik jalan tol dalam kota tersebut.

“Apapun teorinya, apa pun pembenarannya sudah keliru, betul meningkat (animo masyarakat sepeda) tetapi kan ada area-area khusus, di jalan-jalan arteri kan sudah dibuat jalur sepeda. Lebih baik manfaatkan dan optimalkan saja itu, bukan harus pindah ke jalur tol,” tegas Manuara.

Baca Juga:

Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan berkeinginan untuk memperluas jalur sepeda di ibu kota, dengan membuat perlintasan olahraga pengayu dengan kaki ini di jalan tol.

Rencana ini pun disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam surat permohonan nomor 297/-1.792.1 tentang pemanfaatan ruas jalan tol lingkar dalam.

"Oleh sebab itu, kami dari pak gubernur mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR untuk disiapkan satu ruas tol, tepatnya mulai di Kebon Nanas sampai dengan ke arah Tanjung Priok," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (26/8). (Asp)

Baca Juga:

Lonjakan Pengguna Jalan Tol saat Libur Idul Adha Sampai 39 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banyak Diminati Perusahaan, Pemprov DKI Buka Pelatihan Ngelas
Indonesia
Banyak Diminati Perusahaan, Pemprov DKI Buka Pelatihan Ngelas

Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.

Kejagung Periksa Pemilik Koperasi Nusantara Terkait Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Periksa Pemilik Koperasi Nusantara Terkait Kasus Djoko Tjandra

Bagaimana teknis dan caranya serta maksud dan tujuan pemberian tersebut

KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law
Indonesia
KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law

Aksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya informasi jika Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang terkesan diam-diam dan dadakan.

Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta
Indonesia
Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta

Halte yang tidak melayani yaitu Halte Bundaran HI, Sarinah, Halte Bank Indonesia dan Halte Monas.

Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies
Indonesia
 Remaja Pelaku Pembunuhan Bocah Kecil Diperiksa Kejiwaannya
Indonesia
Remaja Pelaku Pembunuhan Bocah Kecil Diperiksa Kejiwaannya

Selain itu, Susatyo juga belum bisa memastikan kapan test atau pemeriksaan psikologi itu akan keluar.

Langkah Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Bikin BUMN Lain Hati-hati
Indonesia
Langkah Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Bikin BUMN Lain Hati-hati

Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dirut Garuda Ari Askhara karena diduga menyelundupkan onderdil motor Harley Davidson.

Gagal Jadi Wagub, Nurmansjah Dihadiahi Anies Komisaris Jakpro
Indonesia
Gagal Jadi Wagub, Nurmansjah Dihadiahi Anies Komisaris Jakpro

Nurmansjah sekarang memegang posisi Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sejak 1 Agustus lalu.

Kabarnya KPK Mau Geledah Ruang Sekjen PDIP Hasto, Ini Jawaban Djarot
Indonesia
Kabarnya KPK Mau Geledah Ruang Sekjen PDIP Hasto, Ini Jawaban Djarot

"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi," kata Djarot.

Polisi Bakal Hentikan Kasus Tudingan Rekayasa Kasus Novel Baswedan
Indonesia
Polisi Bakal Hentikan Kasus Tudingan Rekayasa Kasus Novel Baswedan

Laporan politisi PDIP-Perjuangan Dewi Tanjung atas kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan berpotensi dihentikan.