Komisi B DPRD DKI Tunda Rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya DPRD DKI Jakarta

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda rapat dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Alasannya, petinggi PSJ dinilai belum siap dengan data diskusi hari ini.

Komisi B DPRD pun mengagendakan ulang rapat dengan BUMD PSJ hingga 2 pekan ke depan.

Baca Juga

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

"Untuk mendapatkan data-data yang akurat sekali lagi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3).

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)

Untuk agenda, ucap Aziz, yang hadir yakni Plt Direktur Utama (Dirut) PSJ, Indra S. Arharrys Direktur Administrasi dan Keuangan, Bima P. Santosa tapi mereka tidak mengetahui secara luas pokok persoalan yang ditanyakan.

"Ketika ditanya lebih detail, kurang siap dan juga Direktur Keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang akurat," tutur Aziz.

Tapi, Politikus PKS ini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi adanya pengadaan lahan di BUMD itu yang mencapai 70 hektar selama 2 tahun belakangan.

Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, jawaban terkait apa keperluan dari pembelian lahan tersebut termasuk lokasi tepatnya di mana, belum dapat dijawab oleh PSJ.

"70 hektar ini di mana, Sudah 2 tahun ini. 70 hektar ini di mana lokasinya dan untuk apa? selain untuk apa apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan gak pernah dibuka, kita tahunya bahwa ini lancar-lancar saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini Komisi B DPRD DKI memanggil petinggi BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, tapi digelar secara tertutup.

Salah satu agenda Komisi B itu menggali dugaan kasus korupsi program Rumah DP 0 Rupiah di lahan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

"Pertama evaluasi penyerapan anggaran. Kedua rencana mereka ke depan seperti apa terhadap anggaran itu. Ketiga isu-isu lain termasuk yang ramai kemarin ini," ujar Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/3). (Asp)

Baca Juga

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Istiqlal Gelar Salat Id, Secara Kenegaraan Tidak Ada
Indonesia
Masjid Istiqlal Gelar Salat Id, Secara Kenegaraan Tidak Ada

Masjid Istiqlal dipastikan tidak melaksanakan salat Id kenegaraan yang dihadiri Presiden Jokowi dan para tokoh negera.

Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka
Indonesia
Ahli Polda Metro: Asal Bukti Kuat, Saksi yang Belum Diperiksa Bisa Jadi Tersangka

"Sebetulnya. bicara tentang saksi itu selalu dalam dua kualitas. Satu saksi korban dan dua saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri tindak pidana," kata Eva.

Para Dokter: Kami sudah Kewalahan
Indonesia
Para Dokter: Kami sudah Kewalahan

Situasi zona merah COVID-19 di Pulau Jawa dan Provinsi DKI Jakarta telah mengakibatkan antrean pasien di berbagai rumah sakit swasta maupun milik pemerintah.

KPK Periksa Mantan Artis Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Mantan Artis Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Mantan artis ini akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna

Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak
Indonesia
Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak

Pesawat bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari
Dunia
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari

Karantina 14 hari dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar

Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP
Indonesia
Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP

Ia lantas mengusulkan ada ketentuan itu di dalam RUU KUHP

Sri Sultan Dorong Kampus Bikin SOP Perkuliahan Tatap Muka
Indonesia
Sri Sultan Dorong Kampus Bikin SOP Perkuliahan Tatap Muka

Sejumlah universitas di Yogyakata berencana menggelar kuliah tatap muka pada November 2021.

Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC
Indonesia
Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC

Brigjen Prasetijo Utomo meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan suap penghapusan red notice.

15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya
Indonesia
15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya

Sosialisasi Operasi Patuh Jaya 2021 telah dilaksanakan selama sepekan