Komisi B Beri Sejumlah Rekomendasi ke TransJakarta Pertemuan Komisi B DPRD DKI dengan PT TransJakarta di Gedung DPRD DKI, Senin (6/12). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti rentetan kecelakaan yang dialami bus TransJakarta dalam beberapa hari terakhir.

Untuk itu, Komisi B DPRD DKI memberikan sejumlah rekomendasi kepada PT Transportasi Jakarta agar kejadian kecelakaan tidak terulang kembali.

Baca Juga

Jam Istirahat Sopir Transjakarta Bakal Dievaluasi

Ketua Komisi B Abdul Aziz mewajibkan Transjakarta untuk melakukan pembenahan organisasi (reorganisasi) dalam waktu dekat.

"Harus diadakan reorganisasi struktur dan harus ada penanggungjawab di bidang keselamatan," ujar Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/12).

Menurutnya, bidang khusus penanganan aspek keselamatan dalam operasional Transjakarta harus ada. Bidang ini yang bertanggung jawab atas potensi kecelakaan bus.

Ketua Komisi B Abdul Aziz
Ketua Komisi B Abdul Aziz. Foto: DPRD DKI Jakarta

Lalu, ia meminta PT Transjakarta memberikan hasil rekomendasi audit menyeluruh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Mohon di-update setelah ada rekomendasi dari KNKT, karena ini akan ada hubungannya dengan rekomendasi kita nantinya," ujar politikus PKS tersebut.

Selanjutnya, dewan mendesak bus berpelat merah itu menindak tegas operator bus yang menjadi mitra Transjakarta yang tidak mematuhi standar pelayanan minimal pengoperasian, dari kondisi bus hingga pramudinya.

"Review operator-operator yang tidak memenuhi SPM. Jangan ragu-ragu apabila ada operator yang tidak memenuhi SPM ini agar ditindak," pinta Aziz. (Asp)

Baca Juga

229 Bus TransJakarta Dinonaktifkan, Kesehatan Fisik dan Mental Pengemudi Diperiksa

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis
Indonesia
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah melampaui target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

[Hoaks atau Fakta]: Sertifikat Vaksin Kini Tak Jadi Syarat Mengurus Administrasi Apapun
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sertifikat Vaksin Kini Tak Jadi Syarat Mengurus Administrasi Apapun

Pernyataan tersebut pernah dilontarkan pada 29 Juni 2021, mengacu Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021, namun hal itu saat peraturan PPKM Darurat belum berlaku dan sertifikat vaksin belum menjadi syarat perjalanan.

Libur Natal, 14.002 Wisatawan Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan
Indonesia
Libur Natal, 14.002 Wisatawan Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Dari 30.000 tiket yang disediakan pengelola secara online, tercatat sebanyak 14.002 pengunjung mengunjungi Ragunan pada Minggu (26/12).

Kejagung tidak Tahan Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI, Ini Alasannya
Indonesia
Kejagung tidak Tahan Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI, Ini Alasannya

Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak melakukan penahanan terhadap dua anggota Polri yang menjadi tersangka kasus "unlawful killing" enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Pengusaha Berharap Status Endemi Berlaku di Pertengahan Maret 2022
Indonesia
Pengusaha Berharap Status Endemi Berlaku di Pertengahan Maret 2022

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang terjadi, dan keuangan masyarakat juga sudah mulai membaik, maka mudik tahun ini diperkirakan akan mampu mendorong uang mengalir.

Pemerintah Persiapkan Langkah Antisipasi Pandemi COVID-19 Jadi Endemi
Indonesia
Pemerintah Persiapkan Langkah Antisipasi Pandemi COVID-19 Jadi Endemi

Pemerintah akan terus fokus untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian.

Mendag Tegaskan Pencabutan HET Minyak Goreng Sesuai Arahan Jokowi
Indonesia
Mendag Tegaskan Pencabutan HET Minyak Goreng Sesuai Arahan Jokowi

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah Janji Perketat Masuknya Tekstil Impor
Indonesia
Pemerintah Janji Perketat Masuknya Tekstil Impor

Kinerja TPT pada Triwulan-I tahun 2022 tumbuh sangat baik sebesar 12,45 persen (yoy), jauh lebih lebih baik sebelum pandemi.

Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka

Pemberlakuan belajar tatap muka akan dilaksanakan jika kasus COVID-19 menurun

Pemerintah Dinilai Terlalu Lamban Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok
Indonesia
Pemerintah Dinilai Terlalu Lamban Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok

Daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan bawang merah putih pun mungkin merangkak naik.