Komisi A Nilai Kinerja Anies Lamban Tetapkan Jadwal Baru Lelang Jabatan Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan lamban dalam membuat jadwal baru seleksi jabatan eselon II. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan lamban dalam membuat jadwal baru tahapan pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama atau eselon II.

"Segera update jadwal terbaru. Ini sudah molor empat hari, kurang lebih, dari tahapan yang diumumkan," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono saat rapat dengan eksekutif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/5).

Oleh karena itu, Mujiono meminta kepada Badan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menetapkan jadwal baru agar pelaksanaan lelang jabatan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga:

Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan

"Harusnya tes manajerial sudah selesai tanggal 20 (Mei) kemarin," ucap politikus Demokrat ini.

Sebab menurut dia, proses lelang jabatan hingga sampai pelantikan memakan waktu yang cukup lama. Dalam proses itu juga, harus wawancara panitia seleksi dan tes kesehatan.

"Bisa molor lebih lama kalau tidak segera dituntaskan," tegas Mujiyono.

  Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan lamban dalam membuat jadwal baru seleksi jabatan eselon II. (Foto: MP/Asropih)
Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan lamban dalam membuat jadwal baru seleksi jabatan eselon II. (Foto: MP/Asropih)

Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtia mengatakan, terlambatnya tahapan dari jadwal disebabkan keterbatasan alat karena tingginya antusias aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti tes seleksi yakni 185 peserta.

"Sedikit keterlambatan karena sebelum pelaksanaan tes harus ada pelatihan yang menggunakan komputer assesment test," papar Maria.

Baca Juga:

Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi

Adapun sebanyak 17 jabatan yang dilelang oleh Pemprov DKI, sebagai berikut:

- Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Bantah Ratusan PNS Tak Ikut Lelang Jabatan Gegara TGUPP

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

Pemilu 2019 yaitu Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia

Pengamat Duga KLB Demokrat Dibuat untuk Gagalkan AHY Nyapres
Indonesia
Pengamat Duga KLB Demokrat Dibuat untuk Gagalkan AHY Nyapres

Jerry menyoroti sikap Moeldoko terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono

Sehari Tambah 1.693, Total Kasus Positif COVID-19 Indonesia Capai 128 Ribu
Indonesia
Sehari Tambah 1.693, Total Kasus Positif COVID-19 Indonesia Capai 128 Ribu

Untuk pasien meninggal pada hari ini berjumlah 59 orang dan total akumulatif ada 5.824 orang.

Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin
Indonesia
Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merilis hanya 38 penyelenggara atau travel umrah di wilayah tersebut yang memiliki izin.

Kapolri Minta Operasi Yustisi di Kediri Ditingkatkan
Indonesia
Kapolri Minta Operasi Yustisi di Kediri Ditingkatkan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan agar koordinasi antar instansi harus dilakukan dengan baik

Gojek dan Tokopedia Gabung Jadi GoTo, Data Pribadi Konsumen Harus Terlindungi
Indonesia
Gojek dan Tokopedia Gabung Jadi GoTo, Data Pribadi Konsumen Harus Terlindungi

merger ini dilakukan saat beberapa peraturan yang menaungi ekonomi digital belum mengatur aspek perlindungan konsumen daring, khususnya terkait perlindungan data pribadi yang ekstensif.

2 Orang Tewas akibat Tanah Longsor di Semarang
Indonesia
2 Orang Tewas akibat Tanah Longsor di Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan ada 2 orang meninggal dunia akibat tanah longsor di Semarang, Jawa Tengah.

Ini Lokasi Vaksinasi COVID-19 Yang Digelar Polda Metro Jaya
Indonesia
Ini Lokasi Vaksinasi COVID-19 Yang Digelar Polda Metro Jaya

Vaksinasi massal ini akan dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat. Mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB bagi warga Jakarta dan non Jakarta.

[Hoaks atau Fakta]: Wali Kota Surabaya Berikan Pinjaman Dengan Subsidi Pemerintah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Wali Kota Surabaya Berikan Pinjaman Dengan Subsidi Pemerintah

Humas Kota Surabaya meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan, dan melaporkan jika menemukan informasi yang mencurigakan.