Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS DPRD mendorong BKD DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen CPNS. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2020.

Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBD tahun 2020, anggaran program perekrutan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan ASN di lingkungan Pemprov disetujui sebesar Rp4,4 miliar.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Namun karena penambahan peserta CPNS, BKD memutuskan untuk menggeser anggaran evaluasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebesar Rp677,5 juta untuk memenuhi kebutuhan penambahan tersebut.

Rapat Paripurna pengumuman AKD DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Mereka akan melakukan penggeseran di dalam programnya. Nah tapi itu belum mereka laporkan ke kita. Makanya tadi saya sudah minta kajian pergeseranya itu dilaporkan," kata Sekretaris Komisi A Dani Anwar di gedung DPRD DKI, Jumat (6/12).

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir , alasan pihaknya mengalihkan anggaran evaluasi PJLP untuk pemenuhan kebutuhan rekrutmen CPNS lantaran bertambahnya kuota peserta menjadi 42 ribu dari semula hanya sebanak 40 ribu peserta.

Baca Juga:

Pembatas Beton Jalan Satrio Dibongkar Pengendara, Dishub DKI Perketat Penjagaan

"Sehingga karena peningkatan itu, kami butuhkan penambahan lokasi ujian. Makanya berdampak langsung pada penambahan anggaran untuk alokasi sewa laptop, sewa meja, dan sarana prasarana lainnya," papar Chaidir.

Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado

Sehingga awal pagu RAPBD tahun 2020 untuk program perekrutan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dari Rp4.4 miliar kemudian disetujui menjadi Rp5,1 miliar.

"Kami memang kurang dana, tapi pas saya lihat lagi ternyata ada anggaran yang bisa di-switch dari situ kita geser," tutur Chaidir. (Asp)

Baca Juga:

Ada 1100 Mobil Nunggak Pajak, BPRD DKI Akui Sulit Telusuri Pemiliknya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI
Indonesia
Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

DPR diminta fokus pada upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 karena akan memberikan dampak berantai pada berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Bersama Prabowo Bahas Rakyat Tenggelam

Dalam unggahan Amirul itu menyatakan bahwa keduanya tengah ngobrol membicarakan warga yang "tenggelam"

Elite PDIP Angkat Bicara Soal Penolakan Akar Rumput Terhadap Bobby dan Gibran
Indonesia
Elite PDIP Angkat Bicara Soal Penolakan Akar Rumput Terhadap Bobby dan Gibran

Elite PDI Perjuangan angkat bicara menanggapi penolakan akar rumput erkait pencalonan menantu dan anak Presiden Joko Widodo.

Besok, Warga Miskin Jakarta Terdampak PSBB Dapat Bantuan Sembako
Indonesia
Besok, Warga Miskin Jakarta Terdampak PSBB Dapat Bantuan Sembako

Di mana pendistribusiannya langsung pada tingkat Rukun Warga (RW) di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi V DPR Tanggapi Dugaan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Wakil Ketua Komisi V DPR Tanggapi Dugaan Korupsi Jiwasraya

"Semua permasalahan pasti ada solusinya. Termasuk masalah Jiwasraya juga ada solusinya dengan cara menarik investor melalui proses privatisasi," ujar Aria

Ini Kata Mahfud MD Soal Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Ini Kata Mahfud MD Soal Isu Reshuffle Kabinet

Di sidang kabinet Presiden Jokowi biasa-biasa saja dan tak ada pernyataan terkait perombakan kabinet.

Selain Ronny Sompie, Dua Nama Ini Diprediksi bakal Jadi 'Korban' Manuver Yasonna
Indonesia
Selain Ronny Sompie, Dua Nama Ini Diprediksi bakal Jadi 'Korban' Manuver Yasonna

Menurut Petrus, Ronny sudah menjadi korban konflik kepentingan antara Menkumham Yasonna Laoly dengan KPK.

Membludaknya Penumpang Bandara Soetta Dinilai karena Koordinasi Pemerintah Buruk
Indonesia
Membludaknya Penumpang Bandara Soetta Dinilai karena Koordinasi Pemerintah Buruk

Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini.

Pemerintah Bersikukuh Tes CPNS Lanjut Terus Saat Pandemi COVID-19, DPR Manut
Indonesia
Pemerintah Bersikukuh Tes CPNS Lanjut Terus Saat Pandemi COVID-19, DPR Manut

Tes SKB CPNS akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober

 Aparat Didesak Tangkap Pelaku Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden'
Indonesia
Aparat Didesak Tangkap Pelaku Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden'

Salah satu pemateri yang mendapat teror adalah Guru Besar FH UII Prof Ni'matul Huda. Acara Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (Dilawan) itu rencananya digelar melalui aplikasi zoom meeting.