Kominfo Tunda Pemberlakuan Aturan Penyelenggara Jasa Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (kominfo.go.id)

Merahputih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menunda pemberlakuan Peraturan Menkominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi setelah melihat perkembangan situasi terkini.

“Mengingat waktu pemberlakuan PM Kominfo No. 13/2019 yang sudah dekat, sedangkan industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang terdampak Bencana Nasional Pandemi COVID-19 maka perlu dilakukan penyesuaian,” kata Menurut Direktur Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).

Baca Juga:

Kreatif, Warga Yogyakarta Pasang Gapura Disinfektan Otomatis

PM nomor 13 tersebut ditetapkan sejak 25 Oktober 2019 dan seharusnya berlaku enam bulan setelah disahkan, yaitu pada 25 April 2020. Aturan tersebut merupakan penyederhanaan regulasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

"Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas investasi dan kemudahan berusaha di sektor telekomunikasi," kata Ramli.

Kemkominfo siapkan aplikasi khusus untuk pantau social distancing
Menkominfo Johnny G. Plate (kiri) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Penundaan pemberlakuan PM tentang penyelenggaraan Jasa telekomunikasi tersebut berdasarkan pada kesiapan pelaku usaha dan upaya menjaga iklim usaha yang sehat saat situasi krisis seperti sekarang ini. PM Kominfo nomor 13 tahun 2019 ditunda hingga 31 Januari 2021.

“Dengan penundaan pemberlakuan PM Kominfo No. 13/2019, maka regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi merujuk pada regulasi existing yang saat ini berlaku,” kata Ramli.

Penundaan pemberlakuan PM Kominfo Nomor 13 tahun 2019 ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PM 13 Tahun 2019 yang disahkan pada 20 April 2020 dan diundangkan pada 21 April 2020.

Baca Juga:

Pandemi Corona, Ganjar Prioritaskan Rapid Test Untuk ODP

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan implikasi yang luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menetapkan sebagai bencana nasional non-alam dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI: 14 Demonstran UU Cipta Kerja yang Ditangkap Polisi Positif COVID-19
Indonesia
Wagub DKI: 14 Demonstran UU Cipta Kerja yang Ditangkap Polisi Positif COVID-19

Riza mengaku, ada sebanyak 14 orang yang digelandang ke Polda Metro positif terjangkit virus corona, setelah menjalani tes pemeriksaan COVID-19.

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sukoharjo Merasa Tidak Bersalah
Indonesia
Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sukoharjo Merasa Tidak Bersalah

Saat dimintai keterangan polisi, kata dia, pelaku berbelit-belit dan selalu berkilah

Penambahan Kasus COVID-19 Capai 3.622
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Capai 3.622

Penambahan kasus per hari ini 3 September 2020 menjadi rekor tertinggi sejak wabah corona merebak di Indonesia.

Cerita Eks Gubernur DKI Dapat 'Kiriman', Hanya Ular yang Belum
Indonesia
Cerita Eks Gubernur DKI Dapat 'Kiriman', Hanya Ular yang Belum

Kalau kerjanya biasa-biasa saja, ya susah

DKI Jakarta Tawarkan Berbagai Proyek ke Investor Singapura
Indonesia
DKI Jakarta Tawarkan Berbagai Proyek ke Investor Singapura

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat istimewa dan tidak asing bagi investor Singapura.

107 Peserta Akan Ikut Uji Kompetensi Seleksi Pejabat Struktural KPK
Indonesia
107 Peserta Akan Ikut Uji Kompetensi Seleksi Pejabat Struktural KPK

Seluruh proses tahapan seleksi tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen

18.304 Pelaku UMKM Solo Lolos Syarat Administrasi Bantuan Sosial Produktif Rp2,4 juta
Indonesia
18.304 Pelaku UMKM Solo Lolos Syarat Administrasi Bantuan Sosial Produktif Rp2,4 juta

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat proses verifikasi masih terus berjalan.

Ribuan Aparat Gabungan Jaga Demo BEM SI di Kawasan Monas
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Jaga Demo BEM SI di Kawasan Monas

Personel gabungan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, juga unsur dari pemerintah daerah.

Langgar Prokes, Simpatisan FPI Dihukum Nyapu Jalanan
Indonesia
Langgar Prokes, Simpatisan FPI Dihukum Nyapu Jalanan

Sejumlah simpatisan FPI juga dihukum kerja bakti membersihkan fasilitas umum, seperti menyapu jalanan dan mengumpulkan sampah yang ada di sekitar lokasi acara.

Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi
Indonesia
Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi

Jadi Menteri Koperasi dan UKM, tidak masalah