Kominfo Siapkan Aplikasi sampai Pusat Data untuk Belanja Negara Melalui E-Katalog Menkominfo Johnny G. Plate (kedua dari kanan) di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3). Foto: Kominfo/AYH

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan dukungan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi seluruh belanja kementerian dan lembaga daerah melalui e-katalog.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan dukungan itu berupa penyiapan aplikasi, bandwidth dan pusat data.

Baca Juga

Menkominfo Sebut Kebijakan Afirmatif Mampu Tingkatkan Produksi Dalam Negeri

“Agar pelayanan, pelelangan melalui e-katalognya LKPP dapat berjalan dengan lancar. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kepala-kepala daerah untuk mendorong agar UMKM dan Ultra Mikro (UMi) dibantu," kata Johnny di Jakarta, Jumat (25/3).

Dengan produknya segera terdaftar dalam e-katalog LKPP. Setidaknya, di akhir tahun ini minimum sudah tersedia 1 juta produk dalam daftar e-katalog kita yang saat ini hampir 200.000.

Lebih lanjut, menurutnya, ekosistem digital perlu digunakan secara maksimal dalam keberpihakan untuk produk-produk dalam negeri. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Johnny meyakini hal itu bukan tidak mungkin untuk negara sebesar Indonesia.

Baca Juga

Menkominfo dan Dewan Pers Bahas Regulasi Hak Penerbit

“Baik itu teknologi informasi, pusat data maupun hilir dari teknologi informasi. Seperti digital payment, maka tadi juga disampaikan untuk memakai dan memanfaatkan QR Indonesian Standar yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai alat dan mekanisme pembayaran digital untuk mempermudah transaksi belanja,” jelasnya.

Ia menambahkan, telah mendengar pemerintah daerah segera menyiapkan semacam debit card untuk memperlancar kebutuhan belanja daerah.

"Kominfo memberikan dukungan secara afirmatif untuk alokasi pembelanjaan APBN sektor komunikasi dan informatika. Sesuai tugas dan fungsi, Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari teknologi informasi," tandasnya. (dka)

Baca Juga

Nama-Nama Anggota Tim Pansel Calon Komisioner KPI Bentukan Menkominfo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rasio Perpajakan Indonesia Turun
Indonesia
Rasio Perpajakan Indonesia Turun

Pada 1983 tercatat hanya sekitar 163 ribu wajib pajak, saat ini di kisaran 42,51 juta.

Demokrat Kubu Moeldoko Lagi-Lagi Gigit Jari
Indonesia
Demokrat Kubu Moeldoko Lagi-Lagi Gigit Jari

Putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menkumham yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum

Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan.

Suharso Monoarfa dan Pengurus PPP Datangi KPK
Indonesia
Suharso Monoarfa dan Pengurus PPP Datangi KPK

Dengan kehadiran Ketum PPP secara langsung juga akan dilakukan penandatanganan komitmen ketua umum parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol.

 Pakai Dosis Sinovac, Vaksin Keliling DKI 31 Agustus Sasar 6 Titik
Indonesia
Pakai Dosis Sinovac, Vaksin Keliling DKI 31 Agustus Sasar 6 Titik

Vaksin keliling mulai melayani warga pukul 08.00 hingga 12.00 WIB

Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru

Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan, Semeru tetap bisa erupsi

Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum saat Nataru 10,71 Persen
Indonesia
Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum saat Nataru 10,71 Persen

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menutup Posko Monitoring Penyelenggaraan Transportasi Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 secara daring pada Selasa (4/1).

Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode
Indonesia
Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode

Mantan Menko Polhukam itu mengklaim, tidak pernah mengusulan agar jabatan Joko Widodo sebagai Presiden RI bisa diperpanjang.

DPR Kembali Panggil Mendag yang 2 Kali Mangkir Rapat Minyak Goreng
Indonesia
DPR Kembali Panggil Mendag yang 2 Kali Mangkir Rapat Minyak Goreng

Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta Mendag Lutfi bertanggungjawab atas persoalan kelangkaan minyak goreng tersebut.

Lima Nama Pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK
Indonesia
Lima Nama Pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK

Tumpak mengatakan terdapat lima nama yang diajukan presiden untuk menggantikan Lili Pintauli.