Kominfo Minta WhatsApp Jelaskan Soal Perubahan Kebijakan Privasi WhatsApp. (Foto: MP/Pixabay.com/antonbe)

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta WhatsApp untuk memberikan penjelasan kepada pengguna terkait perubahan kebijakan privasi yang dilakukan aplikasi pesan instan tersebut.

Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan privasi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) perlu disertai dengan penjelasan dan mematuhi ketentuan perundangan di Indonesia, terutama mengenai hak-hak pengguna.

"Sehubungan dengan perubahan kebijakan privasi WhatsApp, Kominfo telah menerima klarifikasi dari WhatsApp, termasuk penjelasan mengenai hilangnya end-to-end encryption untuk pengguna WhatsApp Business API (WABA)," jelas Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, yang dikutip, Senin (22/2).

Baca Juga:

Story WhatsApp Muncul di Status Pengguna, Apakah Aman?

Kominfo menekankan bahwa WhatsApp harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik mengenai perubahan kebijakan privasi tersebut.

"Lalu melakukan penerjemahan kebijakan privasi dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti publik," jelasnya.

Kemenkominfo, lanjutnya, juga mendorong WhatsApp/Facebook untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundangan Indonesia.

"Terutama yang terkait pelindungan data pribadi, di mana turut diatur ketentuan hak pengguna selaku pemilik data pribadi serta ketentuan pemrosesan data pribadi," tegasnya.

WhatsApp. (Foto: MP/Pixabay.com/LoboStudioHamburg)
WhatsApp. (Foto: MP/Pixabay.com/LoboStudioHamburg)

Sesuai dengan Peraturan Menkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pemilik data pribadi memiliki hak, antara lain, atas kerahasiaan, pengubahan, hingga penghapusan data pribadi yang dikelola oleh PSE.

"Pemilik data juga berhak mengajukan pengaduan kepada Menteri Kominfo dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE," jelas dia.

Dedy mengingatkan pula terkait kewajiban PSE yang melakukan pengumpulan data pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Hak-hak penguna ini turut diperkuat melalui kewajiban PSE untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan adil.

"Tentu saja dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi," jelasnya.

Baca Juga:

Mention Badge, Fitur Baru WhatsApp untuk Obrolan Grup

Dedy juga menegaskan perhatian pemerintah terhadap pelindungan data pribadi warga negara.

Hal itu ditunjukkan dengan upaya penyelesaian RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Di saat bersamaan, saat ini Kominfo terus bekerja keras bersama DPR untuk segera menyelesaikan.

"Melalui RUU PDP, hak-hak pengguna selaku pemilik data pribadi akan semakin jelas dan perlindungannya lebih terjamin," tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

Lagi, WhatsApp Jelaskan Soal Kebijakan Privasi Terbaru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa
Indonesia
Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

"Penerimaan uang sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata Santrawan.

Anak Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Anak Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Rizqi diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA yang menjerat sang ayah

[HOAKS atau FAKTA]: Joe Biden Rayakan Ulang Tahun Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Joe Biden Rayakan Ulang Tahun Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa pesta ulang tahun Biden tidak menggunakan masker dan jaga jarak.

Akhir Tahun Ini, Rusia Berencana Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Akhir Tahun Ini, Rusia Berencana Produksi Vaksin COVID-19

Dua kandidat vaksin yang dikembangkan Rusia sedang berpacu menuju garis akhir

Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19
Indonesia
Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19

Pemerintah bahkan juga menanggung biaya perawatan COVID-19 masyarakat yang tidak memiliki BPJS

Anak-anak Ikut Demo RUU HIP, FPI Cs Dilaporkan ke KPAI
Indonesia
Anak-anak Ikut Demo RUU HIP, FPI Cs Dilaporkan ke KPAI

Pelaporan itu dilaksanakan Kowani dengan mendatangi langsung kantor KPAI, di Jakarta, Senin (29/6) dipimpin Ketua Bidang Soskeskel Dr. Khalilah

 Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu
Indonesia
Sudah Terlambat, Rencana Anies Bikin Raperda COVID-19 Dinilai Lucu

Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan COVID-19 menuai polemik.

Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat
Indonesia
Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat," anggota Banggar DPRD DKI, Basri Baco

Kasatwil Diminta Antisipasi Penolakan Rizieq Shihab
Indonesia
Kasatwil Diminta Antisipasi Penolakan Rizieq Shihab

Pihaknya menyerahkan kepada jajaran kepolisian di wilayah masing-masing untuk dapat menyikapi aksi massa tersebut.

Viral Jemaah Tak Boleh Pakai Masker di Masjid Kawasan Bekasi, Ini Respons Polisi
Indonesia
Viral Jemaah Tak Boleh Pakai Masker di Masjid Kawasan Bekasi, Ini Respons Polisi

Jamaah yang tetap menggunakan masker, bersikukuh untuk salat dengan mengunakan masker