Kominfo Beri Tambahan Waktu 5 Hari untuk PSE yang Belum Daftar Ilustrasi google. Foto: Pixabay/Firmbee

MerahPutih.com - Sampai tenggat waktu pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) Lingkup Privat berakhir, Google dan beberapa aplikasi lainnya belum terdaftar sebagai PSE asing di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia selambat-lambatnya harus mendaftar hingga 20 Juli 2022.

Baca Juga

Belum Daftar PSE, Google dan Youtube Siap-siap Kena Sanksi Kominfo

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan memberikan waktu tambahan selama lima hari kepada Google dan kawan-kawan untuk mendaftar PSE.

"Bagi mereka yang tidak mendaftar per tenggat waktu, kami kirimkan surat peringatan untuk segera melengkapi. Lima hari kerja," ujar Semuel di Jakarta, Kamis (21/7)

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan (kiri) dan pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kominfo, Teguh Arifiyadi saat jumpa pers virtual tentang pendaftaran PSE. (ANTARA/Natisha Andarningtyas)
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan (kiri) dan pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kominfo, Teguh Arifiyadi saat jumpa pers virtual tentang pendaftaran PSE. (ANTARA/Natisha Andarningtyas)

Semuel menegaskan, jika dalam lima hari mereka belum juga mendaftar, pihaknya akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis, yang menurut Kominfo saat ini sedang dilakukan. PSE yang mendapat teguran diminta untuk mendaftar dalam batas lima hari tersebut.

Jika setelah lima hari masih juga belum mendaftar, Kominfo akan memulai proses pemblokiran.

Baca Juga

Paksa Google, WhatsApp, Twitter dan lainnya Daftar PSE buat Perlindungan Data Pribadi

Kominfo juga berencana memberikan denda kepada PSE yang tidak mendaftar, namun, aturan tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, masih dibahas antarkementerian.

Kominfo menyatakan PSE yang layanannya diblokir bisa mengajukan normalisasi dengan melengkapi seluruh ketentuan yang diminta pemerintah. Sementara itu, bagi PSE yang terkendala mendaftar sampai 20 Juli, mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar secara manual ke kementerian.

Kementerian akan memberikan formulir pendaftaran manual melalui surat elektronik kepada PSE tersebut. Setelah mengirimkan formulir yang dilengkapi, PSE harus melanjutkan ke pendaftaran secara online.

"Formulir sudah kami bagikan kepada mereka," kata Semuel.

Berkaitan dengan verifikasi untuk memastikan keabsahan data pendaftaran, menurut Semuel, aturan ini bersifat post-audit, yaitu kementerian memberikan kepercayaan bagi PSE untuk memberikan data yang sebenar-benarnya.

Dalam formulir pendaftaran, PSE juga diminta menyatakan bahwa data tersebut adalah benar.

Setelah pendaftaran, tim Kominfo akan melakukan validasi. Jika data yang ditemukan di lapangn berbeda dengn yang diberikan, kementerian akan menjatuhkan sanksi kepada PSE tersebut. (*)

Baca Juga

Google Cs Diminta Patuhi Aturan Hukum di Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Boyong Pansus RUU IKN ke Kazakhstan
Indonesia
Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Boyong Pansus RUU IKN ke Kazakhstan

Kunjungan Bappenas dan anggota DPR keluar negeri ini seolah mengabaikan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu
Indonesia
DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Komisi II DPR RI mengucapkan selamat kepada anggota KPU dan Bawaslu yang telah dilantik Presiden Jokowi, Selasa (12/4).

Puncak Arus Nataru 24 Desember, Jasa Marga Fokus Tangani Genangan di Tol
Indonesia
Puncak Arus Nataru 24 Desember, Jasa Marga Fokus Tangani Genangan di Tol

Terkait kesiapan layanan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Jasa Marga berkoordinasi dengan kepolisian untuk pelaksanaan buka/tutup rest area.

Gempa Landa Sukabumi
Indonesia
Gempa Landa Sukabumi

Di bulan Oktober ini paling tidak tercatat 3 kali gempa melanda kawasan selatan Jawa Barat.

Taufik Gerindra Angkat Suara Namanya Disebut di Sidang Dugaan Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
Taufik Gerindra Angkat Suara Namanya Disebut di Sidang Dugaan Korupsi Tanah Munjul

Ketua Penasehat Gerindra DKI Jakarta ini menegaskan tidak tahu menahu

Doakan Kesembuhan Menpan RB, JK Tegaskan Sosok Tjahjo Orang Baik
Indonesia
Doakan Kesembuhan Menpan RB, JK Tegaskan Sosok Tjahjo Orang Baik

Ketika JK menjabat sebagai wapres, Tjahjo Kumolo mengisi posisi Menteri Dalam Negeri di kabinet Jokowi 2014-2019.

BBM Naik, Pemerintah Harus Kendalikan Tarif Angkutan Umum
Indonesia
BBM Naik, Pemerintah Harus Kendalikan Tarif Angkutan Umum

Kalau pun tarif angkutan umum mengalami kenaikan usai naiknya harga BBM, kenaikan tarifnya tidak terlalu tinggi.

Pidato di Jeju Forum for Peace and Prosperity, Megawati Serukan Setop Perang
Indonesia
Pidato di Jeju Forum for Peace and Prosperity, Megawati Serukan Setop Perang

Megawati menyerukan kepada dunia agar setop perang.

Menakar Peluang AHY dan Aher Jadi Pendamping Anies Baswedan
Indonesia
Menakar Peluang AHY dan Aher Jadi Pendamping Anies Baswedan

AHY dan Aher menjadi kandidat kuat cawapres pendamping Anies Baswedan.

Operasi Pasar dan Pembatasan Pembelian Solusi Stabilkan Harga Minyak Goreng
Indonesia
Operasi Pasar dan Pembatasan Pembelian Solusi Stabilkan Harga Minyak Goreng

"Kebijakan operasi pasar dan pasar murah, serta pembatasan pembelian ritel dilakukan sebagai langkah stabilisasi harga serta mengantisipasi kelangkaan barang," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa (4/1).