Kominfo akan Beri Sanksi Tegas Bagi PSE yang Melanggar Menkominfo Johnny G. Plate. Foto: Kemenkominfo/AYH

Merahputih.com- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka blokir sejumlah platform terkait pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"PayPal telah dibuka aksesnya sejak hari Minggu, 31 Juli 2022, pada pukul 08.00 WIB," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate saat konferensi pers di gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Baca Juga:

Kominfo Normalisasi Sejumlah Sistem Elektronik yang Sempat Diblokir

Ia mengungkapkan bahwa layanan transaksi keuangan itu berkomitmen untuk melakukan pendaftaran. Bahkan, Kominfo siap membantu jika ada kesulitan.

"Komunikasi dengan PayPal yang terakhir dan berkomitmen melakukan pendaftaran. Kalau mengalami kesulitan, kami lakukan membantu pendaftarannya," ungkap Johnny.

Tak hanya PayPal, akses Yahoo dan Valve Corp, yang menaungi Steam, CS GO, dan Dota, juga telah dinormalisasi sejak Selasa, 2 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB.

Johnny menambahkan, pelaksanaan pendaftaran PSE di Indonesia sampai hari ini, Rabu (3/8), pukul 12.00 WIB, tercatat 9.308 PSE domestik dan 289 PSE asing yang telah terdaftar di Indonesia.

Baca Juga:

Kominfo Hubungi Kedubes AS Terkait Pendaftaran PSE

"Sistem elektronik tersebut didaftarkan oleh 5.611 PSE privat atau lingkup privat di Indonesia," tutur dia.

Ia kemudian mengingatkan soal sanksi bagi aplikasi atau pemberi layanan PSE. Sanksi administrasi bisa berupa teguran hingga pemblokiran.

"Apabila dalam PSE tersebut masih terdapat atau akan terdapat kegiatan yang melanggar, dan tidak sesuai dengan UU, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentu akan dilakukan tindakan-tindakan administratif," katanya.

Johnny G Plate juga menekankan kalau PSE-PSE tersebut mendaftar tapi tidak sesuai dengan aturan, maka ancaman de-register telah menunggu dalam menjaga kedaulatan digital. (Knu)

Baca Juga:

Kominfo Beri Tambahan Waktu 5 Hari untuk PSE yang Belum Daftar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming
Indonesia
KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming

Ali juga menyampaikan, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mardani tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan.

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Berikan Rasa Aman Ketersedian Minyak Goreng
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Berikan Rasa Aman Ketersedian Minyak Goreng

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah.

Putri Candrawathi akan Dikonfrontir dengan 3 Tersangka dan 1 Saksi
Indonesia
Putri Candrawathi akan Dikonfrontir dengan 3 Tersangka dan 1 Saksi

Tiga tersangka adalah Kuat Maruf, Bripka Ricky Rizal, dan Bharada E. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa asisten Putri bernama Susi.

Pemerintah Janji Perketat Masuknya Tekstil Impor
Indonesia
Pemerintah Janji Perketat Masuknya Tekstil Impor

Kinerja TPT pada Triwulan-I tahun 2022 tumbuh sangat baik sebesar 12,45 persen (yoy), jauh lebih lebih baik sebelum pandemi.

Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik
Indonesia
Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 tahun 2004 ini banyak orang belum tahu. Padahal, Kepesertaan BPJS itu gotong royong harus dilakukan.

Kafe Holywings Kemang Ganti Nama, Satpol PP Enggak Bisa Apa-Apa
Indonesia
DPR Nilai Kebijakan Vaksin Booster untuk Syarat Perjalanan Jadi Strategi Positif
Indonesia
DPR Nilai Kebijakan Vaksin Booster untuk Syarat Perjalanan Jadi Strategi Positif

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menilai, keputusan pemerintah tersebut menjadi sebuah strategi positif.

Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan
Indonesia
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan

"Kalau kelihatan masih melanggar akan kita tegur, tapi kalau berulang akan kita berikan sanksi," tambah Arief.

[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Tilang Terbaru
Dunia
[HOAKS atau FAKTA]: Biaya Tilang Terbaru

Beredar kembali informasi mengenai biaya tilang terbaru yang dikeluarkan oleh Mabes Polri.

Pemerintah Kantongi Rp 61,01 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II
Indonesia
Pemerintah Kantongi Rp 61,01 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang terkumpul dari tax amnesty jilid II selama Januari hingga penutupan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp 61,01 triliun.