Komentar Ketua Apindo Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 04 Mei 2019
Komentar Ketua Apindo Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota
Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani (foto:Istimewa)

MerahPutih.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberikan komentar terkait rencana pemindahan ibu kota yang digulirkan oleh Presiden Jokowi.

Hariyadi menilai rencana tersebut kepindahan ibu kota ke luar pulau Jawa merupakan ide yang bagus. Tetapi, ia mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan suatu rencana jangka panjang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani

"Jadi pemindahan ibukota itu ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibukota itu jangka panjang," ujar Hariyadi Hariyadi di sela-sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II 2018 No.32 Edisi Maret 2019 yang mengusung tema “Penguatan Intermediasi di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” di Jakarta, Jumat (3/5)

Hariyadi menjelaskan, sebuah proyek jangka panjang, memerlukan persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah, serta hal-hal lainnya, yang jelas tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima tahun.

"Dan lima tahun itu masa bakti presiden yang nanti ini akan berjalan. Jadi Jadi harus dipertimbangkan jangan sampai nanti tidak ada payung hukum yang kuat dan nanti ganti presiden lima tahun lagi tidak jalan Akibatnya rugikan kita semua," ujar Hariyadi dilansir Antara.

Ia mencontohkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang saat ini berganti nama menjadi PT Dirgantara indonesia (PTDI), dahulunya pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkan industri pesawat dalam negeri.

"Tapi karena terjadi pergantian pemerintahan gak diteruskan. Lalu itu bagaimana? Investasi sudah dikeluarkan sedemikian banyak. Jangan sampai masalah ibu kota seperti itu," katanya.

Jakarta

Menurut Hariyadi, perlu jaminan jangka panjang bahwa rencana pemindahan ibukota itu akan terus berjalan siapapun presidennya.

"Ini kelemahan yang kita tidak punya GBHN seperti dulu. Kalau dulu ada tap MPR, lembaga tertinggi negara. Saat ini tidak ada lembaga tertinggi negara dan semua sama lembaga tinggi dan ini harus jadi faktor yang dipertimbangkan," pungkasnya. (*)

# Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Bagikan