Kolonel Priyanto Dituntut Seumur Hidup, Oditur: Sesuai Arahan Panglima TNI Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy membacakan tuntutan saat persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II, Jakarta, Kamis (21/4). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Terdakwa pembunuhan Kolonel Infanteri Priyanto dituntut hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan terhadap Handi Saputra dan Salsabila.

Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy menjelaskan tuntutan tersebut berpedoman pada arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Baca Juga

Kolonel Priyanto Dituntut Penjara Seumur Hidup dan Dipecat dari TNI

Meskipun demikian, kata Wirdel, pihaknya mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk pertimbangan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa

"Pada waktu Panglima mengeluarkan statement (pernyataan, red.) itu akan menjadi patokan bagi kami, tetapi yang terpenting adalah fakta di persidangan," ucap Wirdel di Jakarta, Kamis (21/4)

Pada Desember 2021, Panglima TNI mengatakan pihaknya berencana menjatuhkan hukuman maksimal kepada Priyanto sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur pidana pembunuhan berencana. Andika saat itu menyebut kemungkinan Priyanto akan dituntut seumur hidup.

Arahan Panglima itu kemudian sejalan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta saat persidangan, Kamis.

Wirdel meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Kolonel Priyanto.

Oditur militer itu menjelaskan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, menculik, dan menyembunyikan kematian dua korban yaitu Handi Saputra dan Salsabila.

Baca Juga

Kolonel dan 2 Kopral Terlibat Kecelakaan Nagreg Lalu Buang Korban ke Sungai Serayu

Tuntutan penjara seumur hidup merupakan ancaman hukuman maksimal yang diberikan oleh Oditur ke terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Di samping penjara seumur hidup, hukuman maksimal lainnya yang dapat diberikan terhadap terpidana kasus pembunuhan berencana adalah hukuman mati.

"Tuntutan yang kami susun dasarnya fakta di persidangan. Setelah fakta kami temukan, saya selaku Oditur Militer Tinggi melapor kepada kepala, dan tuntutan kami dirapatkan di Orjen (Oditurat Jenderal) TNI," kata Wirdel.

Oditurat Militer Tinggi II Jakarta memilih menuntut Priyanto penjara seumur hidup daripada hukuman mati, karena terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan ia belum pernah terlibat kasus hukum sebelumnya.

Dua pertimbangan itu jadi faktor yang meringankan tuntutan Priyanto, kata Wirdel saat membacakan tuntutan.

Faktor meringankan lainnya, terdakwa dinilai oleh Oditur berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga itu memudahkan proses pemeriksaan.

Wirdel lanjut menyebut hal yang memberatkan tuntutan, yaitu ia melibatkan anak buahnya saat melakukan tindak pidana pembunuhan, penculikan, dan upaya menyembunyikan kematian/mayat korban.

Priyanto, perwira menengah TNI Angkatan Darat, menjalani persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk kasus pembunuhan terhadap Handi Saputra dan Salsabila.

Handi dan Salsabila sempat ditabrak di Nagreg, kemudian tubuh keduanya dibuang ke Sungai Serayu oleh Kolonel Priyanto bersama dua anak buahnya, Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu A Sholeh. (*)

Baca Juga

Motif Kolonel Priyanto cs Buang Jasad Sejoli Nagreg Akhirnya Terkuak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Masih Enggan Tarik Rem Darurat
Indonesia
Anies Masih Enggan Tarik Rem Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan menarik rem darurat.

Polri Sebut Kontak Tembak dengan KKB untuk Melindungi Diri, Bukan Memerangi
Indonesia
Polri Sebut Kontak Tembak dengan KKB untuk Melindungi Diri, Bukan Memerangi

"Kontak tembak itu merupakan wujud perlindungan diri. Jadi bukan untuk menyerang, anggota kami ini tidak menyerang," terangnya.

KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi
Indonesia
KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Anggota DPR Usulkan Pensiunan Nakes Jadi Vaksinator Buat Percepat Vaksinasi
Indonesia
Anggota DPR Usulkan Pensiunan Nakes Jadi Vaksinator Buat Percepat Vaksinasi

"Kita perlu mempercepat vaksinasi secara merata di berbagai wilayah. Namun kurangnya vaksinator membuat program vaksinasi menjadi lamban,"kata Maman.

Jadi Biang Kemacetan, Pengunjung Rest Area Dibatasi Maksimal 30 Menit
Indonesia
Jadi Biang Kemacetan, Pengunjung Rest Area Dibatasi Maksimal 30 Menit

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, penyebab dari kemacetan yang terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sampai Tol Cikampek ialah rest area.

Kejagung Sita Vila di Bali dan NTB Diduga Aset Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita Vila di Bali dan NTB Diduga Aset Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset milik salah satu tersangka kasus korupsi PT Asabri, Teddy Tjokrosaputro. Penyitaan itu berupa tanah dan bangunan vila di Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg
Indonesia
Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg

Pemprov DKI Jakarta menampik jika Gubernur Anies Baswedan meminta jatah dana ke Bloomberg untuk melakukan kampanye antirokok di Ibu kota melalui pengiriman surat.

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi di DKI Tak Akan Langsung Ditilang
Indonesia
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi di DKI Tak Akan Langsung Ditilang

Pemberian sanksi akan dimulai jika 50 persen dari total kendaraan yang masuk ke Jakarta sudah lolos uji emisi

Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Rumah Ibadah Jamaah Ahmadiyah di Sintang
Indonesia
Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Rumah Ibadah Jamaah Ahmadiyah di Sintang

Mahfud pada Jumat menghubungi Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat untuk mengetahui dan memastikan peristiwa penyerangan dan perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Formula E Digelar di Ancol, PSI: Ini Balapan Internasional Bukan Bom-Bom Car
Indonesia
Formula E Digelar di Ancol, PSI: Ini Balapan Internasional Bukan Bom-Bom Car

Penetapan kawasan Ancol, Jakarta Utara menjadi lintasan Formula E mendapat komentar dari Fraksi PSI DPRD DKI.