Koalisi Sipil Sayangkan Moeldoko Somasi ICW Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Pelibatan Mobile Training Team (MTT) dalam Penanganan COVID-19, Kamis (29/7/2021). ANTARA/HO-KSP.

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Somasi itu dilayangkan Moeldoko lantaran dituding oleh ICW, terlibat dalam promosi maupun bisnis Ivermectin di tengah pandemi COVID-19.

Perwakilan koalisi yang juga Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reforme (ICJR) Erasmus Napitupulu meminta Moeldoko menghormati proses demokrasi yaitu kritik dari hasil penelitian ICW dan berfokus pada klarifikasi temuan-temuan tersebut.

Baca Juga:

Gerindra Bantah Prabowo Konsumsi Obat Ivermectin untuk Cegah COVID-19

"Tentu langkah ini amat disayangkan, sebab, semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata Erasmus dalam keterangan tertulis, Minggu (1/8).

Erasmus menilai somasi tersebut sebagai bentuk pembungkaman atas kritik masyarakat. Padahal, ICW sebagai bagian dari masyarakat sipil sedang menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan.

"Hal yang mana sangat lazim dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya, sebagai bentuk partisipasi untuk memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya

Apalagi, kata Erasmus, ICW menuangkan pendapatnya dalam sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian ilmiah dengan didukung data dan fakta. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan langkah Moeldoko, baik somasi maupun niat untuk memproses hukum lanjutan, merupakan tindakan yang kurang tepat dan berlebihan.

angkapan layar Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat memberikan keterangan pers virtual, di Jakarta, Kamis (29/7/2021). ANTARA/Rangga Jingga
Tangkapan layar Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat memberikan keterangan pers virtual, di Jakarta, Kamis (29/7/2021). ANTARA/Rangga Jingga

Semestinya, lanjut dia, pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses penanganan COVID-19 ini. Namun, alih-alih dilaksanakan, Moeldoko selaku bagian dari pemerintahan justru menutup celah tersebut dengan mengedepankan langkah hukum ketika merespons kritik dari ICW.

"Padahal, penelitian ICW masih bertalian dengan konteks terkini, yaitu upaya pencegahan korupsi di sektor farmasi," ujar Erasmus.

Erasmus berpandangan, langkah Moeldoko yang ingin melaporkan ICW ke aparat penegak hukum merupakan upaya pemberangusan nilai demokrasi. Pasalnya, peraturan perundang-undangan telah menjamin hak setiap masyarakat atau organisasi untuk menyatakan pendapat.

Hal itu tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 jo Pasal 25 jo Pasal 44 UU Hak Asasi Manusia, Pasal 8 ayat (1) UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 41 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bahkan, jaminan tersebut juga dituangkan dalam berbagai kesepakatan internasional, diantaranya Pasal 19 Deklarasi Universal HAM, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN," beber Erasmus.

Baca Juga:

Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit

Di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia merosot ke peringkat 64 dunia dengan skor 6.3 berdasarkan rilis The Economist Intelligence Unit (EIU). Berangkat dari hal tersebut, Erasmus menilai langkah Moeldoko ini berpotensi besar menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

"Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, Indonesia mendapatkan rapor merah karena adanya penurunan skor yang cukup signifikan. Maka dari itu, praktik pembatasan hak berpendapat, terlebih kritik dari masyarakat perlu untuk dihentikan," tutup Erasmus. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat
Indonesia
PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat

Sikap kader PAN tersebut tidak tepat, karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial.

Novel Baswedan Minta Polri Tangkap Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras
Indonesia
Novel Baswedan Minta Polri Tangkap Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, meminta aparat kepolisian segera menangkap aktor intelektual atau dalang dibalik penyiraman air keras terhadap dirinya.

Pelantikan Komjen Listyo Jadi Kapolri Dijadwalkan Rabu 27 Januari
Indonesia
Pelantikan Komjen Listyo Jadi Kapolri Dijadwalkan Rabu 27 Januari

“Ya betul, infonya seperti itu. Komjen Sigit akan dilantik sebagai Kapolri, Rabu lusa,” kata Argo

Penangkapan Edhy Prabowo Momentum Buka Borok di KKP
Indonesia
Penangkapan Edhy Prabowo Momentum Buka Borok di KKP

Penangkapan anak buah Prabowo Subainto oleh KPK menunjukkan ada banyak yang tidak beres di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Update COVID-19 Rabu (16/12): Pasien Sembuh Bertambah 5.328 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (16/12): Pasien Sembuh Bertambah 5.328 Orang

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR)

Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar
Indonesia
Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar

Bareskrim Polri menyebut nyala api terbuka atau open flame yang berasal dari rokok sebagai penyebab utama kebakaran di lantai VI gedung kepegawaian Kejaksaan Agung.

Surya Paloh Positif COVID-19
Indonesia
Surya Paloh Positif COVID-19

Selama ini Surya Paloh selalu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Namun, ternyata Surya tetap terinfeksi virus corona.

KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor
Indonesia
KPK Didorong Jerat Mensos Juliari dengan Pasal 2 UU Tipikor

"Semoga penyerahan barang ini dapat mendorong KPK untuk menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara sebagaimana rumusan Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi," tutup Boyamin.

Via WhatsApp, Lowongan Kerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya Hoaks
Indonesia
Via WhatsApp, Lowongan Kerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya Hoaks

Baru-baru ini beredar pesan berantai atau broadcast di grup WhatsApp terkait rekrutmen pekerjaan untuk warga ber-KTP Surabaya melalui pendaftaran di RT masing-masing.

Tingkatkan Layanan Kesehatan, Laba Bersih BMHS Meroket 847 Persen
Indonesia
Tingkatkan Layanan Kesehatan, Laba Bersih BMHS Meroket 847 Persen

Sementara itu, laba bersih perusahaan melesat lebih tinggi, meroket 874 persen year on year (yoy) menjadi Rp 197 miliar pada 6 bulan pertama tahun 2021.