Soffi Amira
MerahPutih.com - Kabar PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto semakin santer terdengar, setelah pertemuan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Teuku Umar, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengingatkan dampak serius terhadap sistem demokrasi Indonesia jika PDIP akhirnya gabung koalisi pemerintah.
Menurut Ritonga, jika kabar tersebut benar, maka seluruh partai politik di Senayan akan berada di dalam pemerintahan, sehingga tidak ada lagi oposisi yang berperan sebagai pengawas kebijakan eksekutif.
"Kalau PDIP benar-benar bergabung, kekuatan koalisi Prabowo menjadi sempurna. Tidak ada lagi partai di luar pemerintahan, sehingga check and balance di DPR RI akan melemah," ujar Ritonga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/6).
Baca juga:
Ia menegaskan, bahwa situasi tersebut berpotensi membahayakan demokrasi, karena kekuasaan akan sepenuhnya terkonsentrasi di tangan eksekutif tanpa kontrol yang memadai dari legislatif.
Ritonga menyebutkan, jika PDIP bergabung, partai tersebut kemungkinan akan bersikap loyal terhadap pemerintahan Prabowo, mengingat sejarah PDIP yang dikenal komitmen penuh saat berkoalisi.
"PDIP tidak akan berdiri di dua kaki. Namun, justru inilah yang berbahaya karena DPR bisa kehilangan fungsi pengawasannya," jelasnya.
Ritonga juga meragukan kemampuan pemerintahan Prabowo untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap menteri warisan Jokowi jika PDIP bergabung. Menurutnya, menteri yang berasal dari partai politik seperti Bahlil Lahadalia (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN) akan sulit digantikan karena mendapat perlindungan dari partainya.
Baca juga:
"Yang mungkin diganti hanya menteri non-partai, seperti Menteri Kesehatan atau Menteri Koperasi. Tapi menteri dari parpol akan sulit dirombak," ujarnya.
Ritonga berharap, PDIP tetap memilih posisi sebagai oposisi untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
"Demi tegaknya demokrasi, PDIP sebaiknya tetap di luar pemerintahan. Megawati seharusnya komitmen menjaga demokrasi dengan memastikan ada partai pengawas di DPR," tegasnya. (Pon)
