Koalisi Partai Islam Dinilai Punya Kekuatan Kuat di Parlemen dan Pemilu Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (dua kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (dua kanan) di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Merahputih.com - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menilai gagasan koalisi partai Islam yang digagas PKS dan PPP berpotensi memberi pengaruh dalam politik hukum Islam. Khususnya di DPR.

"Koalisi partai Islam yang basisnya pada nilai atau value keislaman maka akan memberi dampak pada kebijakan politik hukum Islam di Indonesia," ujar Tholabi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga:

Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Sekedar Perubahan Nomenklatur

Tanpa ikatan koalisi antarpartai Islam, dalam kenyataannya, kerjasama politik dalam pembentukan kebijakan publik yang bernuansa norma hukum Islam secara alamiah terbentuk.

Seperti saat menanggapi lampiran PP No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya terkait dengan investasi minuman keras. Fraksi-fraksi Islam secara kompak menolak.

"Padahal tidak ada ikatan kerjasama politik," urai Tholabi.

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menjelaskan, secara teoritis, jika kerjasama politik terajut maka akan memudahkan dalam penyusunan kebijakan hukum yang bernuanasa Islam melalui DPR.

"Teorinya, jika kerjasama politik antarpartai Islam terajut maka akan memberi dampak signifikan dalam penyusunan legislasi yang dilandasi spirit Islam atau hukum Islam," sebut Tholabi.

Wartawan mengambil foto Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat politikus itu memberi sambutan dan memperkenalkan jajaran DPP PKS kepada pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14-4-2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ia menyebutkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dilandasi spirit Islam dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

Seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Tokoh Agama, dan Simbol Agama secara teoritis akan mudah dibahas dan disahkan.

"Namun kembali pada kreativitas dan komunikasi politik fraksi Islam di DPR," ujar Tholabi.

Bagian lain, Tholabi mengingatkan kerjasama politik yang diikat oleh ikatan keislaman harus tetap mengusung isu universal, sebagaimana tertuang dalam tujuan adanya syariat atau maqashid al-syariah.

Baca Juga:

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi 'Karpet Merah' untuk Kementerian Investasi

Islam itu mendorong keadilan atau 'adalah, persamaan atau al-musawah, kebebasan atau al-hurriyah, dan kemanusiaan. Prinsip universal ini harus tetap menjadi pedoman.

"Dengan demikian, tidak mesti kerjasama pada RUU yang bernuansa Islam saja, tapi semua produk UU harus dilandasi nilai keislaman yang universal itu," jelas Tholabi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jateng Buka Pembelajaran Tatap Muka pada Juli, Ganjar Minta Guru Divaksin
Indonesia
Jateng Buka Pembelajaran Tatap Muka pada Juli, Ganjar Minta Guru Divaksin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan lampu hijau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh 35 kabupaten/kota pada Juli mendatang.

Menteri Gus Yaqut Gali Makna Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih di Hari yang Sama
Indonesia
Menteri Gus Yaqut Gali Makna Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih di Hari yang Sama

Umat Nasrani dan Muslim di tanah air dapat menjadikan momen penting ini untuk terus merajut kebersamaa

Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah
Indonesia
Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah

Pemuda Minang akan melaporkan kembali Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD
Indonesia
Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD

Cara gampang mengatasi penyakit DBD ini menurut Widyastuti, dengan cara alami menggunakan ikan cupang

Polisi Tidak Tahan Tersangka Penghina Keluarga Ahok
Indonesia
Polisi Tidak Tahan Tersangka Penghina Keluarga Ahok

EJ diketahui sebagai ketua sekaligus admin di komunitas Veronica Lovers, sebuah grup di WhatsApp dan Telegram, yang berisi perempuan-perempuan pengagum mantan istri Ahok, Veronica Tan.

Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Orang Jadi PNS dan Pekerja Kontrak di 2021
Indonesia
Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Orang Jadi PNS dan Pekerja Kontrak di 2021

Formasi ASN untuk pemda tersebut terdiri atas 70.000 PPPK jabatan fungsional nonguru dan 119.000 CPNS pegawai teknis.

Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB
Indonesia
Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB

Pemerintah Provinsi Papua angkat suara soal kebijakan pemerintah pusat yang telah resmi menetapkan KKB sebagai organisasi teroris.

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Dilanda Gelombang Panas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Dilanda Gelombang Panas

Beredar klaim yang menyatakan bahwa Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lain saat ini sedang mengalami gelombang panas.

Polda Metro Hentikan Kasus Pungli Permintaan THR Rektor UNJ
Indonesia
Polda Metro Hentikan Kasus Pungli Permintaan THR Rektor UNJ

pihaknya tidak menemukan adanya unsur pidana korupsi dalam kasus tersebut.

1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II
Indonesia
1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II

Ini merupakan pengiriman vaksin sinovac tahap kedua