Koalisi Masyarakat Sipil Anggap UU ITE Sumber Ketidakadilan Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (Foto: Dok ICJR)

MerahPutih.com - Sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam. Mereka memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dikepalai oleh Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto menyampaikan, dengan tegas bahwa pembuktian ketidakadilan UU ITE bisa ditemukan dengan mudah oleh Tim Kajian Revisi UU ITE.

Baca Juga

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

Bahkan, ketidakadilan dan ketidakpastian masih terjadi sampai hari ini. Menurut Damar, UU ITE justru menjerat mereka berdua yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan keadilan dengan pasal ujaran kebencian.

"Pendekatan restorative justice yang dikumandangkan Kapolri Listyo Sigit tidak berjalan di Polda Sumbar," papar Damar, Selasa (9/3).

Damar juga menjelaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada membuat pedoman interpretasi UU ITE saja. Tetapi betul-betul merevisi total 9 pasal bermasalah agar UU ITE menjadi Undang-undang yang lebih baik dalam mengatur kehidupan warga dengan kepastian hukum dan berkeadilan.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu menekankan apa saja pokok permasalahan pasal demi pasal di dalam UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi-tafsir.

Erasmus menekankan, sulit untuk mengatakan persoalan utama UU ITE tidak pada perumusan delik-deliknya, khususnya untuk tindak pidana-tindak pidana konvensional yg ditarik masuk ke dalam UU ITE (cyber-enabled crime).

Ilustrasi UU ITE. Foto: Net/Ist
Ilustrasi UU ITE. Foto: Net/Ist

Seperti Pasal 27 (1), 27 (3), dan 28 (2) UU ITE beserta pemberatan ancaman pidana mencapi 12 tahun yang diatur dalam pasal 36 jo 51(2) UU ITE.

Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama.

"Untuk itu, ICJR menyampaikan jalan utama adalah melakukan Revisi terhadap UU ITE," jelas Erasmus.

Pendapat ICJR diperkuat lagi oleh Wahyudi Djafar selaku Direktur Eksekutif ELSAM.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid memberi masukan agar kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan dan saat ini tengah berjalan untuk dihentikan terlebih dahulu. Yaitu dengan mengeluarkan SP3 di tingkat kepolisian dan SKP2 di tingkat kejaksaan.

Ia berujar, selama menunggu kajian dan kepastian revisi UU ITE, segenap jajaran Kemenkopolhukam dapat menimbang tiga usulan.

Pertama, dengan alasan kemanusiaan, mengusulkan ke Presiden untuk pemberian amnesti atau pembebasan tanpa syarat mereka yang dipenjara karena UU ITE dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua, merekomendasikan ke Kapolri untuk penerbitan SP3 oleh kepolisian untuk kasus-kasus tertentu ITE dan berdasarkan telaah bersama lembaga negara yang independen dan masyarakat sipil.

"Ketiga, merekomendasikan ke Jaksa Agung untuk penerbitan SKP2 oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum,” pungkas Usman Hamid.

Koalisi menyesalkan tidak dimasukkkannya Revisi UU ITE dalam prioritas tahun 2021, sekalipun sudah menduga memang pemerintah dan DPR tidak cukup serius ingin melakukan revisi UU ITE.

Koalisi meminta masyarakat untuk tidak surut untuk mendorong revisi total UU ITE karena ini prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia, serta menegakkan keadilan. (Knu)

Baca Juga

Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jangan Lupa, Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi PPDB DKI Tahap Kedua dan Ketiga
Indonesia
Jangan Lupa, Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi PPDB DKI Tahap Kedua dan Ketiga

DKI akan mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua untuk SMP, SMA dan SMK, serta tahap ketiga untuk SD.

Sebelum Vaksin, Peserta Diminta Hindari Konsumsi Gula dan Makanan Berlemak
Indonesia
Sebelum Vaksin, Peserta Diminta Hindari Konsumsi Gula dan Makanan Berlemak

Reisa mengatakan, peserta vaksinasi juga disarankan untuk menghindari konsumsi makanan tinggi gula. Seperti makanan manis dengan glukosa lebih cepat dicerna. Ini karena membuat energi tidak bertahan lama.

UI Serahkan Kasus Pengeroyokan Ade Armando ke Polisi
Indonesia
UI Serahkan Kasus Pengeroyokan Ade Armando ke Polisi

"Kami berharap tindak kekerasan yang dialami oleh saudara Ade Armando dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Sepenuhnya kami menyerahkan penyelesaian kasus ini pada mekanisme hukum yang berlaku," ucap Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia dalam keterangan tertulisnya di Depok, Selasa (12/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Asing Kumpulkan 1 Dolar Buat Perpanjangan Kepresidenan Jokowi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Asing Kumpulkan 1 Dolar Buat Perpanjangan Kepresidenan Jokowi

Klaim yang memperlihatkan bahwa Jokowi jadi komoditi di Australia adalah tidak benar.

Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan
Indonesia
Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan

BMKG meminta kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan tinggi yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.

Broker Proyek Bansos Cerita Kenal Ihsan Yunus dari Main Biliar
Indonesia
Broker Proyek Bansos Cerita Kenal Ihsan Yunus dari Main Biliar

Pengakuan itu bermula saat jaksa penuntut umum (JPU) mencecar Yogas soal hubungannya dengan Muhamad Rakyan Ikram

Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari
Indonesia
Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari

Pemerintah pusat berencana memberlakukan PPKM Level III di seluruh Indonesia pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Hingga saat ini pemerintah kab/kota masih menunggu terkait aturan tersebut.

Menkominfo Raih Penghargaan Top Leader on Digital
Indonesia
Menkominfo Raih Penghargaan Top Leader on Digital

Ia menerima penghargaan TOP Digital Awards 2021 untuk kategori TOP Leader on Digital Implementation 2021.

KSP Sindir Halus Menteri yang Bersiap Pemilu 2024
Indonesia
KSP Sindir Halus Menteri yang Bersiap Pemilu 2024

Aktivitas sejumlah menteri Joko Widodo di ranah politik menuai sorotan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut pihaknya tidak keberatan dengan langkah para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sibuk berkoalisi untuk Pemilu 2024.

Siap Audit Kekayaan Pimpinan KPK, IM57+ Institute Bicara Soal Bayarannya
Indonesia
Siap Audit Kekayaan Pimpinan KPK, IM57+ Institute Bicara Soal Bayarannya

Praswad menekankan, segala bentuk peningkatan harta kekayaan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik