Koalisi Kawal Pemilu 2024 Soroti Pansel  KPU-Bawaslu Tidak Sesuai Aturan Pilkada. (MP/ Rizky).

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyampaikan catatan terkait dengan keputusan dan penetapan tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022—2027. Presiden Joko Widodo menetapkan Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 menjadi ketua Pansel.

Koalisi mencatat lima poin penting, antara lain menyayangkan penentuan tim seleksi yang tidak memberikan waktu "masa sanggah" bagi masyarakat untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak masing-masing anggota tim seleksi yang sudah ditentukan.

Baca Juga:

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

Dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur pemerintah sebanyak tiga orang, perwakilan unsur masyarakat empat orang, dan perwakilan unsur akademisi empat orang.

Sementara, dalam Surat Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi tersebut yang mewakili unsur pemerintah tiga orang, unsur akademisi empat orang, dan unsur masyarakat empat orang.

Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu memang memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan. Akan tetapi, yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan karena Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu bukan berasal dari unsur masyarakat atau akademisi.

Jumlah keterwakilan perempuan dalam tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017—2022 sebanyak dua orang. Jumlah itu meningkat dalam Surat Keputusan Presiden No.120/P tahun 2021 yang menetapkan tiga orang perempuan dan delapan orang laki-laki sebagai anggota tim seleksi.

Disebutkan pula bahwa komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tim seleksi masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.

Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.
Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Terdapat beberapa anggota tim seleksi yang memiliki afiliasi langsung dengan organisasi masyarakat atau kelompok tertentu dan seharusnya lebih banyak yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya Komite Independen Sadar Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Netfid Indonesia, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Selain itu, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Indonesian Parliamentary Center, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Democracy and Electoral Empowerment Partnership, Network for Democracy and Electoral Integrity, dan Indonesia Corruption Watch. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara
Indonesia
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids.

Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir
Indonesia
Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir

Para penerima manfaat program BST tersebut mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk dana tunai senilai Rp300 ribu per Kepala Keluarga (KK) selama 4 bulan.

Timses Gibran-Teguh Curiga Ada yang Sengaja Rusak 1.282 Surat Suara
Indonesia
Timses Gibran-Teguh Curiga Ada yang Sengaja Rusak 1.282 Surat Suara

surat suara rusak ini tidak dicoblos sama sekali, tetapi memang sengaja di rusak. Jumlahnya 1.282 surat suara rusak.

Para Pecatan Demokrat Gugat AHY ke Pengadilan
Indonesia
Para Pecatan Demokrat Gugat AHY ke Pengadilan

Gugatan itu didaftarkan ke PN Jakpus pada Senin (8/3)

Hari Kemerdekaan, Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB
Indonesia
Hari Kemerdekaan, Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB

"Hingga kini untuk PBB sudah mencapai 70 persen dari target kita Rp 1,3 triliun atau setara sekitar Rp 950 miliar. Kita harap akhir tahun ini bisa mencapai target sebab terdorong adanya program pemutihan ini," tutur Febri.

Zona Merah COVID-19 di Jawa Timur Turun Drastis
Indonesia
Zona Merah COVID-19 di Jawa Timur Turun Drastis

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penyebaran di Provinsi Jawa Timur sekarang tinggal empat wilayah.

Maksimalkan Dana CSR di Tengah Pandemi, Perusahaan Swasta dan BUMN Ini Diapresiasi
Indonesia
Maksimalkan Dana CSR di Tengah Pandemi, Perusahaan Swasta dan BUMN Ini Diapresiasi

Selain itu juga diikuti oleh masifnya perusahaan untuk memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki untuk memberikan bantuan seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan
Indonesia
Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan

pemerintah masih cenderung kurang memberikan kepedulian lebih kepada petugas yang berhadapan COVID-19.

Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Indonesia
Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk JAMPidmil di Kejagung melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2021.

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas saat Libur Natal dan Tahun Baru?
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas saat Libur Natal dan Tahun Baru?

Lalu, apakah aturan ganjil genap di DKI Jakarta diperluas saat periode Natal dan Tahun Baru?