Koalisi Kawal Capim KPK Soroti Integritas Tiga Jenderal Polisi Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Sebanyak 104 kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti psikotes atau seleksi tahapa ketiga di Pusdiklat Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan. Koalisi Kawal Capim KPK menyoroti integritas tiga jenderal polisi yang ikut seleksi tahap ketiga ini.

Koalisi Kawal Capim KPK menyatakan terdapat sembilan poin ideal agar Pansel dapat memilih orang yang berintegritas dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kedua memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi, ketiga memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.

Baca Juga: Tes Psikologi Capim KPK Dilakukan oleh Tim dari TNI AD

Selain itu, keempat tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK, kelima terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu, keenam memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik, ketujuh tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu, kedelapan memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK, kesembilan mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar dan pedoman perilaku KPK.

Tim Pansel Capim KPK
Anggota Pansel Capim KPK. (Antaranews)

"Tentu seluruh kriteria tersebut harus muncul ketika Pansel menyelesaikan tugasnya dan dapat dilihat dari nama calon Pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada Presiden," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Kurnia menyebut, Pansel adalah saringan awal untuk menghasilkan Pimpinan KPK yang benar-benar independen dan kredibel di mata masyarakat. Jika tidak, maka Pansel hanya akan mengantarkan KPK pada kemunduran dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Koalisi Kawal Capim KPK pun membuat beberapa catatan nama-nama Capim KPK yang diduga bermasalah. Mereka menyebut nama mantan Deputi Penindakan KPK, Irjen Firli yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

"Misalnya Irjen Firli (mantan Deputi Penindakan KPK) yang diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah, yang mana kepala daerah tersebut sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus. Tentu hal ini melanggar poin Integritas angka 2 Peraturan KPK No 7 Tahun 2013," ujar Kurnia.

Selain Irjen Firli, koalisi pun menyoroti dua perwira tinggi Polri lain yang diduga bermasalah. Mereka adalah Wakabareskrim Irjen Pol Antam Novambar dan Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun.

Irjen Antam Novambar yang sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa. Saat itu diduga Antam meminta Direktur Penyidikan KPK bersaksi agar meringankan Budi Gunawan.

Baca Juga: Basaria Panjaitan Optimis Lolos Tes Psikologi Capim KPK

Sementara itu, Irjen Dharma Pongrekun, diketahui sempat menandatangani surat pemanggilan untuk Novel Baswedan terkait dugaan penganiyaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004.

Tak hanya itu, Dharma juga sempat diisukan melakukan pelanggaran prosedur saat mengeluarkan salah seorang tahanan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Tentu informasi ini harus dikonfirmasi ulang oleh Pansel, jika ini terbukti benar, maka sepatutnya Pansel tidak meloloskan figur-figur tersebut," pungkas Kurnia.(Pon)

Baca Juga: Hari Ini 104 Capim KPK Jalani Tes Psikologi

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH