KNPI Minta KPK Periksa Mensos Juliari Batubara Politikus PDI Perjuangan Juliari Batubara ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri sosial dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. / Antara Foto

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti Menteri Sosial Juliari Batubara dan PT. Pos Indonesia terkait pembagian bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada lansia di Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat (24/4) lalu.

Sebab, penyerahan langsung 4673 paket sembako kepada Yayasan yang ditunjuk Kemensos tanpa melibatkan pendataan penerima bantuan dari RT/RW telah membuat kerumunan dan kemacetan panjang di jalan percetakan negara 1.

Baca Juga

Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek

Ketua DPP KNPI, Bintang Wahyu Saputra mengatakan tindakan kemensos dan Pos Indonesia bisa masuk dalam katagori maladministrsasi, karena seharusnya penyaluran atau distributusi basos corona, harus melewati data yang disajikan oleh RT/RW setempat. Dan penyaluran harusnya mengikuti Phisycal Distancing dan mematuhi aturan PSBB yang sedang diterapkan.

Menteri Sosial Juliari P Batubara pada peluncuran Resolusi 2020 Kemensos dan slogan Kemensos HADIR di Jakarta, Kamis (30/1/2020) (ANTARA/Desi Purnamawati)
Menteri Sosial Juliari P Batubara pada peluncuran Resolusi 2020 Kemensos dan slogan Kemensos HADIR di Jakarta, Kamis (30/1/2020) (ANTARA/Desi Purnamawati)

Bintang pun mendorong Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemensos RI dan PT.Pos Indonesia terkait kegiatan pembagian bansos sembako itu.

"Dan kami juga meminta KPK, Polri, Kejaksaan dan BPK mengaudit dana bansos pandemi COVID-19 yang dikelola oleh kementerian sosial secara mendetail dan transparan," kata Bintang kepada MerahPutih.com, Minggu (26/4).

Bahkan, kata Bintang, tindakan Mensos Juliari Batubara bersama PT. Pos Indonesia telah melanggar maklumat Kapolri dan aturan PSBB yang melarang aktivitas diluar rumah maksimal 5 orang.

Bansos
Pembagian bansos oleh Kemensos dan PT Pos Indonesia di Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (24/4). Foto: Istimewa

"Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, menteri sosial dan PT. Pos Indonesia bisa terkena hukum 1 tahun penjara dan denda 100 juta karena melanggar PSBB yang telah ditetapkan dan sedang diberlakukan di provinsi DKI Jakarta," terang dia.

Baca Juga

KPK Terima Laporan Gratifikasi dari Pejabat Negara Hingga Belasan Miliyar

Lebih lanjut, Bintang yang juga ketua umum pengurus besar serikat mahasiswa muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta Presiden RI untuk mengambil sikap tegas berupa pencopotan kepada menteri sosial dan direktur PT. Pos Indonesia sebagai contoh bagi para pejabat negara lainnya dalam bertindak dan berbuat ditengah pandemi COVID-19.

"Karena hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi Presiden RI dimata masyarakat Indonesia jika dilakukan pembiaran terhadap para pejabat yang melakukan kesalahan, masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan jika hal seperti ini terus dilakukan dan dibiarkan," ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tembak Mati Begal Motor yang Tewaskan Ojek Online
Indonesia
Polisi Tembak Mati Begal Motor yang Tewaskan Ojek Online

Polres Metro Jakarta Utara menembak mati seorang begal motor yang sering beroperasi di wilayah itu, Rabu (25/11) petang.

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya
Indonesia
MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

Omnibus law terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktek pengelolaan ekonomi di Indonesia.

Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan

Polri juga mengajak masyarakat untuk memantau dan mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri

Menkes Ganti Istilah ODP dan PDP, DPR: Yang Penting Jaga Protokol
Indonesia
Menkes Ganti Istilah ODP dan PDP, DPR: Yang Penting Jaga Protokol

Dia meminta sosialisasi bagi sebutan ini dilakukan dengan baik agar masyarakat paham

Khawatir Ditunggangi Massa Anarkis, Buruh Ogah Demo di Depan Istana Negara
Indonesia
Khawatir Ditunggangi Massa Anarkis, Buruh Ogah Demo di Depan Istana Negara

"Kami juga informan yang kita sebar. Ada pihak yang akan meminjam panggung kami," terang Supardi.

Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi...
Indonesia
Pemprov DKI Tak Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus, Tapi...

17 Agustusan kalau bisa dilakukan dengan cara online

[HOAKS atau FAKTA]: Din Syamsuddin Berambisi Jadi Wapres Gantikan Maruf Amin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Din Syamsuddin Berambisi Jadi Wapres Gantikan Maruf Amin

pada 18 Agutus 2020 lalu, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos
Indonesia
Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos

"Sifat jahat dari MJS semakin terlihat ketika memindah semua uang yang dia minta dari vendor ke rumahnya bersama Daning Saraswati di Komplek Yara E5-7 Jakarta Gardenia City Cakung. Tentu saja ada uang yang dia sengaja bawa ke Bandung ke rumah istri tuanya," imbuh Maqdir.

Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara
Indonesia
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bareskrim Segera Periksa Relawan Jokowi Terkait Kasus Dugaan Rasis
Indonesia
Bareskrim Segera Periksa Relawan Jokowi Terkait Kasus Dugaan Rasis

Polri mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara ini kepada aparat kepolisian