KNPI Minta KPK Periksa Mensos Juliari Batubara Politikus PDI Perjuangan Juliari Batubara ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri sosial dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. / Antara Foto

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti Menteri Sosial Juliari Batubara dan PT. Pos Indonesia terkait pembagian bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada lansia di Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat (24/4) lalu.

Sebab, penyerahan langsung 4673 paket sembako kepada Yayasan yang ditunjuk Kemensos tanpa melibatkan pendataan penerima bantuan dari RT/RW telah membuat kerumunan dan kemacetan panjang di jalan percetakan negara 1.

Baca Juga

Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek

Ketua DPP KNPI, Bintang Wahyu Saputra mengatakan tindakan kemensos dan Pos Indonesia bisa masuk dalam katagori maladministrsasi, karena seharusnya penyaluran atau distributusi basos corona, harus melewati data yang disajikan oleh RT/RW setempat. Dan penyaluran harusnya mengikuti Phisycal Distancing dan mematuhi aturan PSBB yang sedang diterapkan.

Menteri Sosial Juliari P Batubara pada peluncuran Resolusi 2020 Kemensos dan slogan Kemensos HADIR di Jakarta, Kamis (30/1/2020) (ANTARA/Desi Purnamawati)
Menteri Sosial Juliari P Batubara pada peluncuran Resolusi 2020 Kemensos dan slogan Kemensos HADIR di Jakarta, Kamis (30/1/2020) (ANTARA/Desi Purnamawati)

Bintang pun mendorong Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemensos RI dan PT.Pos Indonesia terkait kegiatan pembagian bansos sembako itu.

"Dan kami juga meminta KPK, Polri, Kejaksaan dan BPK mengaudit dana bansos pandemi COVID-19 yang dikelola oleh kementerian sosial secara mendetail dan transparan," kata Bintang kepada MerahPutih.com, Minggu (26/4).

Bahkan, kata Bintang, tindakan Mensos Juliari Batubara bersama PT. Pos Indonesia telah melanggar maklumat Kapolri dan aturan PSBB yang melarang aktivitas diluar rumah maksimal 5 orang.

Bansos
Pembagian bansos oleh Kemensos dan PT Pos Indonesia di Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (24/4). Foto: Istimewa

"Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, menteri sosial dan PT. Pos Indonesia bisa terkena hukum 1 tahun penjara dan denda 100 juta karena melanggar PSBB yang telah ditetapkan dan sedang diberlakukan di provinsi DKI Jakarta," terang dia.

Baca Juga

KPK Terima Laporan Gratifikasi dari Pejabat Negara Hingga Belasan Miliyar

Lebih lanjut, Bintang yang juga ketua umum pengurus besar serikat mahasiswa muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta Presiden RI untuk mengambil sikap tegas berupa pencopotan kepada menteri sosial dan direktur PT. Pos Indonesia sebagai contoh bagi para pejabat negara lainnya dalam bertindak dan berbuat ditengah pandemi COVID-19.

"Karena hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi Presiden RI dimata masyarakat Indonesia jika dilakukan pembiaran terhadap para pejabat yang melakukan kesalahan, masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan jika hal seperti ini terus dilakukan dan dibiarkan," ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Panjang, Penumpang Sejumlah Terminal di Jabodetabek Melonjak
Indonesia
Libur Panjang, Penumpang Sejumlah Terminal di Jabodetabek Melonjak

Terjadi lonjakan penumpang bus di sejumlah terminal tipe A hingga mencapai 62 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Habib Rizieq Dihadiahi Pesawat dari Raja Salman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Habib Rizieq Dihadiahi Pesawat dari Raja Salman

Dalam video tersebut juga terdapat judul berita yang menyatakan bahwa pesawat tersebut merupakan hadiah dari Raja Salman untuk Habib Rizieq.

 Pemprov DKI Imbau Pelajar Lebih Baik Tadarusan Daripada Rayakan Hari Valentine
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Pelajar Lebih Baik Tadarusan Daripada Rayakan Hari Valentine

Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat mengatakan, daripada pelajar mengikuti budaya barat itu, alangkah baiknya mereka mengisi dengan kegiatan positif, seperti tadarusan Alquran di sekolah.

Begini Syarat Penyandang Disabilitas Buat SIM D
Indonesia
Begini Syarat Penyandang Disabilitas Buat SIM D

Jika ingin mendapatkan SIM dari polisi penyandang disabilitas harus memiliki sertifikas sehat dari dokter

 Gunakan Sepeda Anies Sambangi Christmas Carol di Depan Hotel Grand Hyatt
Indonesia
Gunakan Sepeda Anies Sambangi Christmas Carol di Depan Hotel Grand Hyatt

"Saya naik sepeda karena saya mau keliling mampir. Ini kan yg tampil beda-beda ya. Jadi saya igin menyapa semua, saya ingin mampir jadinya saya pake sepeda biar gampang," kata Anies di lokasi.

Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Karyawan PT Tyfountex Datangi Kantor Bupati Sukoharjo
Indonesia
Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Karyawan PT Tyfountex Datangi Kantor Bupati Sukoharjo

Kondisi buruh saat ini sedang merana di tengah pendemi COVID-19.

Pengendara Kesal Demo Warga Priok di Kemenkuham Bikin Macet Jalanan
Indonesia
Pengendara Kesal Demo Warga Priok di Kemenkuham Bikin Macet Jalanan

"Iya macet banget bikin kemacetan panjang. Mereka nutup jalan dan motor parkir sembarangan di tengah jalan Kuningan," kata Rizki

Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi
Indonesia
Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi

Aksi itu terjadi di Tol JORR, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/8) pukul 21.00 WIB.

Pengamat Minta KPK Berani Garap Sekjen PDIP
Indonesia
Pengamat Minta KPK Berani Garap Sekjen PDIP

Ia berharap betul agar para pejabat negara di Indonesia jujur dan bersih

Jakarta Diterpa Banjir Besar, Berikut SPBU-SPBU yang Sementara Tidak Dioperasikan
Indonesia
Jakarta Diterpa Banjir Besar, Berikut SPBU-SPBU yang Sementara Tidak Dioperasikan

Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak malam pergantian tahun membuat beberapa wilayah tergenang banjir.