KLB Partai Demokrat di Sumut Diduga Catut Nama GAMKI Seluruh kamar hotel lokasi KLB versi Jhoni Allen Cs sudah habis dipesan atas nama GAMKI. Foto/Twitter

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain mengakui sudah mendengar rencana Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar kubu Jhoni Allen Cs. Tetapi, dia menyebut kegiatan itu ilegal.

“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Heri di Medan, Jumat (5/3).

Baca Juga

Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal

Heri dan jajarannya menemukan daftar hadir tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Ketika ditanyakan, pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

"Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini," tegasnya.

Seluruh kamar hotel lokasi KLB versi Jhoni Allen Cs sudah habis dipesan atas nama GAMKI. Foto/tangkapan layar
Seluruh kamar hotel lokasi KLB versi Jhoni Allen Cs sudah habis dipesan atas nama GAMKI. Foto/tangkapan layar

Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.

Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

“Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.

Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.

“Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.

Menurut dia, elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.

"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," kata dia. (Knu)

Baca Juga

DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Pastikan Pengesahan RUU TPKS Hanya Masalah Waktu
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Pengesahan RUU TPKS Hanya Masalah Waktu

RUU TPKS gagal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II 2021-2022, hari ini.

KPK Yakin Eks Penyidik Robin Dihukum 12 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Yakin Eks Penyidik Robin Dihukum 12 Tahun Penjara

Sebelumnya Robin dituntut 12 tahun penjara oleh JPU KPK

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Ajukan Pengunduran Diri
Dunia
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Ajukan Pengunduran Diri

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Senin (16/8) untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai perdana menteri.

Kasus Red Notice, Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Red Notice, Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Keputusan vonis dari majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi
Indonesia
Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi

Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid.

Vaksinasi Nasional Baru 13 Persen Jumlah Penduduk
Indonesia
Vaksinasi Nasional Baru 13 Persen Jumlah Penduduk

Sebanyak 2.301.978 orang atau 5,71 persen telah divaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua hingga Sabtu (20/3).

Rp 108,1 Triliun Dana Bantuan Sosial Telah Disalurkan
Indonesia
Rp 108,1 Triliun Dana Bantuan Sosial Telah Disalurkan

Data per 11 September 2021 turut menunjukkan tidak ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang berada pada level asesmen 4 sedangkan 16 provinsi masih berada pada level 3 dan 11 provinsi berada pada level 2.

Wagub DKI Minta Semua Pihak tak Timbun Tabung Oksigen
Indonesia
Wagub DKI Minta Semua Pihak tak Timbun Tabung Oksigen

"Jadi, sekali lagi mohon kerja samanya seluruh masyarakat," ucap Riza di Jakarta, Jumat (9/7).

Sindikat Pinjol Ilegal Libatkan WNA
Indonesia
Sindikat Pinjol Ilegal Libatkan WNA

Setyo mengatakan, kekinian pihaknya masih memburu dua sosok, yakni P dan M. Sosok P diduga sebagai pemilik kantor dan sosok M merupakan pemilik usaha pinjaman online dan diduga sebagai warga negara asing (WNA).

Dilaporkan ke Polda Jateng, Penerbit Buku SD "Ganjar Tidak Bersyukur" Bakal Kooperatif
Indonesia
Dilaporkan ke Polda Jateng, Penerbit Buku SD "Ganjar Tidak Bersyukur" Bakal Kooperatif

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri dilaporkan ke Polda Jawa Tengah terkait kasus penyebutan "Ganjar Tidak Bersyukur" dalam soal di Buku Ajar Pendidikan Agama SD.