KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai Ketum Demokrat AHY. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di Sumatera Utara, diklaim bakal dihadiri ribuan peserta.

"Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (5/3).

Darmizal mengklaim, Kepala Staf Presiden Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru yang menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Suara yang diberikan, kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Desakan KLB Demokrat untuk Goyang Kepemimpinan SBY

Darmizal mengatakan, KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.

"Dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ujar mantan relawan Joko Widodo ini.

Ia berjanji, dalam pemilu nanti seluruh kebutuhan alat peraga bakal dipersiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPD dan DPC menurutnya hanya tinggal bekerja.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, tanggal 5-7 Maret 2021 mendapat respons dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan. Dia meminta pihak Kepolisian membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

KSP Moeldoko. (Foto: Setkab)
KSP Moeldoko. (Foto: Setkab)

Hinca mengklaim pihaknya sudah mengecek langsung ke Kapolri, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum.

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kami protes keras," ujarnya.

Mantan Sekjen PD ini mengatakan alasan KLB ini harus dibubarkan sekaligus untuk menjabawab dalih bahwa masalah ini merupakan internal Partai Demokrat, sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, dia pastikan alasan ini tidak benar.

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:
AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Komandan KRI Nanggala 402 Ungkap Prosedur Ketat Pengoperasian
Indonesia
Mantan Komandan KRI Nanggala 402 Ungkap Prosedur Ketat Pengoperasian

Teka-teki soal hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 masih tanda tanya.

Indonesia Ingin Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital ASEAN
Indonesia
Indonesia Ingin Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital ASEAN

Pertumbuhan ekonomi digital, harus didukung dengan terus mengembangkan semangat usaha di industri teknologi digital.

Polisi Bongkar Home Industri Pil Inex Palsu di Johar Baru
Indonesia
Polisi Bongkar Home Industri Pil Inex Palsu di Johar Baru

Polres Metro Jakarta Pusat membongkar kasus home industri pembuatan inex palsu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK
Indonesia
Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK

Tim penyidik telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut.

KAI Daop 6 Adakan Vaksinasi Dosis Kedua bagi Calon Penumpang
Indonesia
KAI Daop 6 Adakan Vaksinasi Dosis Kedua bagi Calon Penumpang

KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta- Solo kembali membuka pelayanan vaksinasi gratis bagi masyarakat di Stasiun Yogyakarta dan Solo Balapan.

Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja
Indonesia
Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut

Menurut Agus, jika paspor Jozeph nantinya telah dicabut maka akan mempersempit geraknya.

Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua?
Indonesia
Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua?

Polri membantah penilaian sebagian kalangan bahwa TNI dan Polri mengedepankan pendekatan militeristik dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan
Indonesia
Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan

Polri memantau isu perkembangan dari kekisruhan internal Partai Demokrat usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Jokowi Instruksikan Jajarannya Evakuasi dan Tangani Cepat Bencana NTT
Indonesia
Jokowi Instruksikan Jajarannya Evakuasi dan Tangani Cepat Bencana NTT

Jokowi langsung menginstruksikan menteri terkait dan TNI-Polri untuk melaksanakan evakuasi dan penanggulangan imbas dari bencana NTT dan NTB.