KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai Ketum Demokrat AHY. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di Sumatera Utara, diklaim bakal dihadiri ribuan peserta.

"Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (5/3).

Darmizal mengklaim, Kepala Staf Presiden Moeldoko bakal menjadi Ketua Umum baru yang menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Suara yang diberikan, kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Desakan KLB Demokrat untuk Goyang Kepemimpinan SBY

Darmizal mengatakan, KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.

"Dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ujar mantan relawan Joko Widodo ini.

Ia berjanji, dalam pemilu nanti seluruh kebutuhan alat peraga bakal dipersiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPD dan DPC menurutnya hanya tinggal bekerja.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, tanggal 5-7 Maret 2021 mendapat respons dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan. Dia meminta pihak Kepolisian membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

KSP Moeldoko. (Foto: Setkab)
KSP Moeldoko. (Foto: Setkab)

Hinca mengklaim pihaknya sudah mengecek langsung ke Kapolri, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum.

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kami protes keras," ujarnya.

Mantan Sekjen PD ini mengatakan alasan KLB ini harus dibubarkan sekaligus untuk menjabawab dalih bahwa masalah ini merupakan internal Partai Demokrat, sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, dia pastikan alasan ini tidak benar.

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:
AHY Bilang Bapaknya Setuju KLB Demokrat Hoaks
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selalu Tak Hadir di Mata Najwa, Firli Juga Absen Debat di Kantornya Sendiri
Indonesia
Selalu Tak Hadir di Mata Najwa, Firli Juga Absen Debat di Kantornya Sendiri

KPK era Agus Rahardjo dengan Firli Bahuri memiliki perbedaan

Kabareskrim Siap Berikan Keterangan ke Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Kabareskrim Siap Berikan Keterangan ke Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI

"Siap (memberikan keterangan), apabila memang dibutuhkan Komnas HAM," kata Listyo

TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja
Indonesia
TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja

TNI Angkatan Darat terus memaksimalkan penanggulangan bencana agar aktivitas ekonomi wilayah Adonara agar bisa kembali seperti sediakala.

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq
Indonesia
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Rizieq

Rizieq mengklaim acara Maulid Nabi di markas eks FPI itu sudah menerapkan protokol kesehatan

Tak Hadirnya Firli Cs Dinilai Bentuk Arogansi dan Penghinaan Terhadap Ketatanegaraan
Indonesia
Dirut Pertamina Belum Pastikan Penyebab Ledakan di Kilang Minyak Indramayu
Indonesia
Dirut Pertamina Belum Pastikan Penyebab Ledakan di Kilang Minyak Indramayu

Saat ini dilakukan juga pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI

Napi Penyulap RS Salemba Jadi Pabrik Narkoba Dibuang ke Nusakambangan
Indonesia
Napi Penyulap RS Salemba Jadi Pabrik Narkoba Dibuang ke Nusakambangan

AU sebelumnya tercatat sebagai narapidana Rutan Salemba, bukan Lapas Salemba.

Biaya Pengobatan Pasien COVID-19 di Bekasi Gratis
Indonesia
Biaya Pengobatan Pasien COVID-19 di Bekasi Gratis

"Jadi diingatkan rumah sakit swasta agar dapat menerima pasien COVID-19 dan tidak boleh membebankan biaya perawatan," ucapnya

Belum Ada Pihak yang Jadi Justice Colaborator Dalam Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Belum Ada Pihak yang Jadi Justice Colaborator Dalam Perkara Djoko Tjandra

Hari ini Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka

Polri Didesak Segera Tahan Tommy Sumardi di Kasus Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Polri Didesak Segera Tahan Tommy Sumardi di Kasus Suap Djoko Tjandra

Mabes Polri didesak untuk segera menahan tersangka Tommy Sumardi di kasus gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra.