Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan Petugas medis melakukan tes swab COVID-19 terhadap seorang pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/pras. (.)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tes masal COVID-19, baik itu tes cepat (rapid test) maupun PCR di perkantoran, menjadi tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Pemerintah tidak menyiapkan anggaran untuk tes kepada karyawan.

"Disnaker tidak mempunyai anggaran untuk melakukan tes masif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, tidak ada, karenanya dalam melakukan tes cepat terhadap semua pekerja itu dibiayai oleh perusahaan itu sendiri," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansah, Kamis (30/7).

Baca Juga

Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020

Namun, terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pemeriksaan masal tersebut, Pemprov bakal memfasilitasinya.

"Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitasi dengan Dinkes. Sebenarnya kita harus fasilitasi tetapi kita bisa melihat itu perusahannya mampu atau tidak. Jadi, itu kewajiban perusahaan untuk membiayai karyawannya yang sakit," tegas Andri.

Swab Trst
Ilustrasi swab test. Foto: AFP

Akan tetapi, perusahaan yang ketahuan melanggar ketentuan kapasitas 50 persen diminta untuk menanggung sendiri tes pemeriksaan tersebut karena perusahaan itu dikategorikan ke dalam perusahaan yang mampu akibat melanggar ketentuan protokol kapasitas 50 persen tersebut.

"Supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan," ujarnya.

Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga 29 Juli 2020 ada 90 klaster COVID-19 di perkantoran dengan jumlah kasus 459.

Baca Juga

Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi

Dari 90 klaster tersebut terdiri dari 20 klaster kementerian (139 kasus); 10 klaster badan/lembaga (25 kasus); 34 kantor di lingkungan Pemda DKI; satu klaster kementerian (empat kasus); delapan klaster BUMN (35 kasus) dan 14 klaster perusahaan swasta (92 kasus). (Asp)

Kredit : asropihs


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH