Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan Warga beraktivitas di sekitar Rusun Petamburan. Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklarifikasi soal kisruh ganti rugi yang diadukan oleh warga penggusuran Rusun Petamburan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI, Sarjoko menjelaskan, permasalahan yang terjadi di Rusun Petamburan bukanlah permasalahan terkait ganti rugi atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan rusun tetapi hanya kompensasi biaya sewa rumah pada saat rusun dibangun.

Baca Juga

Pemprov DKI akan Anggarkan Perbaikan Waduk Pluit

“Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama 1 tahun. Tapi, ternyata pembangunan tersebut berlangsung selama 5 tahun yang diakibatkan oleh kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat krisis moneter tahun 1998,” katanya di Jakarta, Kamis (28/10).

Kemudian, permasalahan tersebut digugat secara class action ke Pengadilan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 Pemprov DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi.

Putusan Pengadilann menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp 4,73 miliar.

“Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan adalah langsung menganggarkan dana ganti rugi pada tahun anggaran 2015 dalam APBD Dinas Perumahan. Namun, anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena warga yang menjadi penggugat sebanyak 473 warga, sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal sana,” ungkap Sarjoko.

Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sarjoko menambahkan, tahun 2019, DPRKP DKI Jakarta mengadakan pendataan pemilik Rusun Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015. Sosialisasi ini dilakukan di Aula Masjid Rumah Susun Petamburan.

“Tetapi dari pendataan dan sosialisasi tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana lagi. Bahkan, sebagian besar warga juga sudah menjual unitnya kepada orang lain tanpa melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemprov DKI Jakarta,” terangnya.

Akibatnya, Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi terhadap warga yang akan menerima ganti rugi tersebut. Padahal, verifikasi diperlukan untuk menjamin pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan mencegah pemberian ganti rugi kepada orang yang tidak berhak. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Tolak Amandemen Terbatas UUD 1945, Tutup Celah Perpanjangan Jabatan Presiden
Indonesia
PDIP Tolak Amandemen Terbatas UUD 1945, Tutup Celah Perpanjangan Jabatan Presiden

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Basarah menyatakan tegas bahwa partainya menolak agenda perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi Resmikan Politeknik Ben Mboi di NTT, Berharap Dapat Lahirkan SDM Unggul
Indonesia
Jokowi Resmikan Politeknik Ben Mboi di NTT, Berharap Dapat Lahirkan SDM Unggul

"Sehingga dengan bekal pendidikan dan pelatihan operasional di Politeknik Ben Mboi bisa menghasilkan anak-anak muda yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, lulusan Politeknik Ben Mboi juga diharapkan menjadi SDM terampil dan selaras," kata Jokowi di NTT, Kamis.

Ramos Horta Diproyeksikan Kembali Jadi Presiden Timor Leste
Dunia
Ramos Horta Diproyeksikan Kembali Jadi Presiden Timor Leste

Ramos-Horta, 72 tahun, adalah salah seorang tokoh politik terkemuka di Timor Leste dan sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri luar negeri, perdana menteri dan presiden pada 2007-2012.

Terdakwa Kasus Perdagangkan Anjing di Sukoharjo Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara
Indonesia
Terdakwa Kasus Perdagangkan Anjing di Sukoharjo Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Majelis Hakim PN Sukoharjo menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan kepada terdakwa. Tak hanya kurungan, Guruh juga didenda sebesar Rp 150 juta dengan subsider kurungan 1 bulan.

Anies Tanggapi Santai Rapor Merah dari LBH Jakarta
Indonesia
Anies Tanggapi Santai Rapor Merah dari LBH Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi santai rapor merah yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta soal kinerja empat tahun memimpin Ibu Kota.

Biden Janji Gelontorkan Dana USD 150 Juta Bagi Negara di ASEAN
Dunia
Biden Janji Gelontorkan Dana USD 150 Juta Bagi Negara di ASEAN

Pemerintahan Biden berharap upaya itu akan menunjukkan kepada negara-negara ASEAN, Washington tetap fokus pada Indo Pasifik dan tantangan jangka panjang Tiongkok.

PPKM Darurat Jangan Sampai Timbulkan Banyak Korban di Kalangan Pekerja
Indonesia
PPKM Darurat Jangan Sampai Timbulkan Banyak Korban di Kalangan Pekerja

Kelompok buruh menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dibuat pemerintah berpotensi berdampak bagi kelompok pekerja.

Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan
Indonesia
Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan

Penggabungan merupakan momentum penting dalam rangka menuju pembentukan holding atau induk perusahaan BUMN Pangan.

KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Tahun 2021