Klarifikasi BIN soal Pertemuan Budi Gunawan dengan Rizieq Shihab di Arab Saudi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Terdakwa Rizieq Shihab menyampaikan pledoi atas tuntutan Jaksa dalam kasus data swab tes RS Ummi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Dalam pembelaannya, mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini mengklaim pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Kota Jeddah, Saudi Arabia tahun 2017 lalu atau saat Rizieq meninggalkan Indonesia.

Baca Juga

Baca Pleidoi, Rizieq Mengaku Bertemu Tito, Wiranto dan BG di Arab Saudi

Ia juga mengaku pernah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan bekas Menkopolhukam Wiranto.

Khusus soal Budi Gunawan, Deputi VII BIN, Wawan Purwanto menegaskan, tidak pernah ada pertemuan antara Rizieq dan atasannya.

“Tentang isu pertemuan dengan Pak BG (Budi Gunawan) di Arab Saudi tidak pernah terjadi,” kata Wawan kepada wartawan, Jumat (11/6).

Sedangkan klaim bertemu dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, kata Wawan, pihaknya enggan berkomentar.

“Mengenai pertemuan dengan Pak Tito selaku Kapolri pada waktu itu agar ditanyakan langsung kepada beliau,” ujar Wawan.

Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) (MP/Asropih)
Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) (MP/Asropih)

Sementara, terkait surat kesepakatan tertulis yang disampaikan Rizieq, Wawan mengaku belum pernah melihatnya.

Menurutnya, MoU yang dijalin BIN selama ini hanya antarlembaga, bukan perorangan. Pada setiap MoU, kata Wawan, biasanya dituangkan dalam surat dan kop suratnya berlogo instansi resmi.

"Di BIN sendiri tidak ada arsip surat dimaksud, biasanya jika ada MoU pasti ada arsip. Maka, seyogianya perihal surat tersebut ditanyakan otentikasinya ke MRS," kata Wawan.

Di sisi lain, Wawan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi ke hakim. Pasalnya, informasi tersebut muncul dalam persidangan.

"Karena ini sudah masuk di persidangan, maka jika surat tersebut ditunjukkan, hakimlah yang menilai keabsahan dan kebenaran surat itu secara hukum setelah ada uji forensik," terang Wawan.

Sekedar informasi, terdakwa Rizieq Shihab mengungkap sejumlah pertemuan dengan Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito Karnavian saat masih berada di Arab Saudi.

“Akhir Mei 2017, saya berada di Kota Tarim, Yaman, saya ditelepon Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan beliau mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi,” kata Rizieq saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Kemudian, kata Rizieq, pada awal Juni 2017, bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan bersama timnya di hotel berbintang lima Kota Jeddah, Arab Saudi.

Hasil pertemuan itu, terdapat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Rizieq Shihab dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI Agus Soeharto.

Surat tersebut kemudian dibawa ke Jakarta, diperlihatkan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI.

“Di antara isi kesepakatan tersebut adalah, setop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan,” ujar Rizieq.

Kesepakatan tersebut membuat Rizieq siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi Widodo selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi Negara Indonesia.

Dalam nota pembelaannya, Rizieq Shihab juga mengungkapkan pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 2018 dan 2019 di hotel berbintang lima, dekat Masjidil Haram, Makkah.

Dua kali pertemuan dengan Tito Karnavian, Rizieq menekankan tidak akan terlibat dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019, dengan tiga syarat.

Ketiga syarat itu ialah pertama, setop penodaan agama. Lalu, setop kebangkitan PKI dan ketiga, setop penjualan aset negara ke asing.

"Namun, dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil memengaruhi Pemerintah Arab Saudi. Saya dicekal atau diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia,” ungkapnya.

Menurut pria kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 ini, operasi intelijen hitam itu dilakukan untuk memenjarakan dirinya selama mungkin. (Knu)

Baca Juga

Dituntut Enam Tahun Penjara, Rizieq: Terlalu Sadis dan Tidak Bermoral

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Irjen Fadil Imran Berharap Penerusnya di Polda Metro Orang Papua
Indonesia
Irjen Fadil Imran Berharap Penerusnya di Polda Metro Orang Papua

Fadil juga mengajak warga Papua di Jakarta untuk bisa sama-sama mensukseskan program pemerintah yakni vaksinasi COVID-19

Aktivitas Gunung Anak Krakatau Mereda, Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Indonesia
Aktivitas Gunung Anak Krakatau Mereda, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

"Jadi diharapkan juga masyarakat tetap tenang karena Gunung Anak Krakatau sudah mereda,” pungkasnya.

Pendapatan Terganggu, Anies Tanggung Biaya Harian Korban Kecelakaan TransJakarta
Indonesia
Pendapatan Terganggu, Anies Tanggung Biaya Harian Korban Kecelakaan TransJakarta

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta kepada keluarga korban jangan mengkhawatirkan soal pembiayaan, pasalnya akan diurus Pemerintah DKI.

Pergi Sekolah, Siswa Dilarang Naik Angkutan Umum
Indonesia
Pergi Sekolah, Siswa Dilarang Naik Angkutan Umum

Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan harus melakukan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tari Gatotkaca dan Gending Pancasila Warnai Peringatan Bulan Bung Karno di Solo
Indonesia
Tari Gatotkaca dan Gending Pancasila Warnai Peringatan Bulan Bung Karno di Solo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ambil bagian dalam acara tersebut dengan ikut menari mengenakan kostum Gatot Kaca.

Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem
Indonesia
Wacana Pengunduran Pemilu 2024, Ini Komentar Perludem

Menurut Titi, konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kecuali mengamendemen terlebih dahulu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

Pemasok Gas Medis di Bandung Naikkan Produksi 1.100 Tabung per Hari
Indonesia
Pemasok Gas Medis di Bandung Naikkan Produksi 1.100 Tabung per Hari

Kini, dalam satu hari PT. Aneka Gas Industri sudah bisa memproduksi 1.100 tabung berkapasitas 6 meter kubik.

Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan
Indonesia
Mahfud MD: Mafia Tanah Kerap Menangkan Perkara di Pengadilan

Tercatat, pada 2021 terdapat 63 kasus kejahatan tanah atau mafia tanah yang telah diselesaikan.

Novel Baswedan Cs Ditempa Dua Pekan Jalani Pelatihan
Indonesia
Novel Baswedan Cs Ditempa Dua Pekan Jalani Pelatihan

Sebanyak 44 mantan pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN Polri akan mengikuti pelatihan orientasi.

Tiga Kabupaten Ini Masih Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Tiga Kabupaten Ini Masih Terapkan PPKM Level 4

Ketentuan tersebut diatur dalam Inmendagri nomor 42 tahun 2021