Klarifikasi BIN soal Pertemuan Budi Gunawan dengan Rizieq Shihab di Arab Saudi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Terdakwa Rizieq Shihab menyampaikan pledoi atas tuntutan Jaksa dalam kasus data swab tes RS Ummi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Dalam pembelaannya, mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini mengklaim pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Kota Jeddah, Saudi Arabia tahun 2017 lalu atau saat Rizieq meninggalkan Indonesia.

Baca Juga

Baca Pleidoi, Rizieq Mengaku Bertemu Tito, Wiranto dan BG di Arab Saudi

Ia juga mengaku pernah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan bekas Menkopolhukam Wiranto.

Khusus soal Budi Gunawan, Deputi VII BIN, Wawan Purwanto menegaskan, tidak pernah ada pertemuan antara Rizieq dan atasannya.

“Tentang isu pertemuan dengan Pak BG (Budi Gunawan) di Arab Saudi tidak pernah terjadi,” kata Wawan kepada wartawan, Jumat (11/6).

Sedangkan klaim bertemu dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, kata Wawan, pihaknya enggan berkomentar.

“Mengenai pertemuan dengan Pak Tito selaku Kapolri pada waktu itu agar ditanyakan langsung kepada beliau,” ujar Wawan.

Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) (MP/Asropih)
Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) (MP/Asropih)

Sementara, terkait surat kesepakatan tertulis yang disampaikan Rizieq, Wawan mengaku belum pernah melihatnya.

Menurutnya, MoU yang dijalin BIN selama ini hanya antarlembaga, bukan perorangan. Pada setiap MoU, kata Wawan, biasanya dituangkan dalam surat dan kop suratnya berlogo instansi resmi.

"Di BIN sendiri tidak ada arsip surat dimaksud, biasanya jika ada MoU pasti ada arsip. Maka, seyogianya perihal surat tersebut ditanyakan otentikasinya ke MRS," kata Wawan.

Di sisi lain, Wawan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi ke hakim. Pasalnya, informasi tersebut muncul dalam persidangan.

"Karena ini sudah masuk di persidangan, maka jika surat tersebut ditunjukkan, hakimlah yang menilai keabsahan dan kebenaran surat itu secara hukum setelah ada uji forensik," terang Wawan.

Sekedar informasi, terdakwa Rizieq Shihab mengungkap sejumlah pertemuan dengan Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito Karnavian saat masih berada di Arab Saudi.

“Akhir Mei 2017, saya berada di Kota Tarim, Yaman, saya ditelepon Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan beliau mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi,” kata Rizieq saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Kemudian, kata Rizieq, pada awal Juni 2017, bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan bersama timnya di hotel berbintang lima Kota Jeddah, Arab Saudi.

Hasil pertemuan itu, terdapat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Rizieq Shihab dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI Agus Soeharto.

Surat tersebut kemudian dibawa ke Jakarta, diperlihatkan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI.

“Di antara isi kesepakatan tersebut adalah, setop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan,” ujar Rizieq.

Kesepakatan tersebut membuat Rizieq siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi Widodo selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi Negara Indonesia.

Dalam nota pembelaannya, Rizieq Shihab juga mengungkapkan pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 2018 dan 2019 di hotel berbintang lima, dekat Masjidil Haram, Makkah.

Dua kali pertemuan dengan Tito Karnavian, Rizieq menekankan tidak akan terlibat dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019, dengan tiga syarat.

Ketiga syarat itu ialah pertama, setop penodaan agama. Lalu, setop kebangkitan PKI dan ketiga, setop penjualan aset negara ke asing.

"Namun, dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil memengaruhi Pemerintah Arab Saudi. Saya dicekal atau diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia,” ungkapnya.

Menurut pria kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 ini, operasi intelijen hitam itu dilakukan untuk memenjarakan dirinya selama mungkin. (Knu)

Baca Juga

Dituntut Enam Tahun Penjara, Rizieq: Terlalu Sadis dan Tidak Bermoral

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Praktisi Hukum Nilai Penegak Hukum Bertindak Pasif Tangani Kasus Rizieq
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Penegak Hukum Bertindak Pasif Tangani Kasus Rizieq

Pandangan ini muncul saat respon kepolisian dalam penanganan kasus cenderung tak cepat

Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga
Indonesia
Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga

"Adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," sebut Illiza.

Pakai Pengeras Suara Masjid, Gulkarmat Sosialisasikan Kewaspadaan Kebakaran
Indonesia
Pakai Pengeras Suara Masjid, Gulkarmat Sosialisasikan Kewaspadaan Kebakaran

Gulkarmat DKI mempunyai cara jitu melakukan mitigasi kebakaran dengan menyiarkan lewat pengeras suara di tempat ibadah.

Kapolri Tebar Ancaman Untuk Penjahat di Laut
Indonesia
Kapolri Tebar Ancaman Untuk Penjahat di Laut

Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia.Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia.

Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat
Indonesia
Jenazah Enam Pengawal Rizieq Belum Boleh Dilihat

Azis menegaskan pihak keluarga korban sudah siap membawa pulang jenazah

Malam Tahun Baru, Polisi Tutup Kawasan Medan Merdeka Gunakan Kawat Barier
Indonesia
Malam Tahun Baru, Polisi Tutup Kawasan Medan Merdeka Gunakan Kawat Barier

Kalau di Juanda ada kawat barier ya dan personel jaga

Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS
Indonesia
Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini.

Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor
Dunia
Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor

Pemerintah Malaysia mengerahkan 55.000 anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sepanjang pelaksanaan full lockdown ini,

Pegawai KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya
Indonesia
Pegawai KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya

Kabar duka datang dari KPK. Pegawai KPK yang bertugas pada unit Setpim-Stranas Joko Susilo meninggal dunia.

Pimpinan DPR Minta Penyebar Teror ke Polisi Segera Diciduk, Jangan Sampai Kecolongan
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Penyebar Teror ke Polisi Segera Diciduk, Jangan Sampai Kecolongan

Polri juga diminta untuk dapat mengantisipasi pergeseran dan pergerakan para terduga teroris